Tjetje Hidayat Padmadinata

Budayawan dan politikus Priangan

++++
Diambil dari kompas cetak 21 Desember 2012

Aktivis Mahiwal dari Zuid Bandoeng

Tjetje Hidayat Padmadinata

Oleh Dedi Muhtadi

DeGaulle-isme (French Grandeur): Silakan saja Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Rusia merasa besar. Tapi kami, Perancis, tidak merasa kalah besar. Itulah Siliwangi bagi kami.

Demikian pesan singkat atau SMS dari Tjetje Hidayat Padmadinata (77) yang diterima ”Kompas”, Selasa (11/12), pukul 05.45. Begitulah salah satu cara Tjetje Hidayat menyampaikan sikap atau pendapat tentang apa saja, terutama peristiwa politik yang tengah berkembang. SMS seperti itu biasanya dikirimkan kepada orang-orang terdekat atau sesama tokoh.

Oleh karena sikap dasar yang tegas dan konsisten itulah, pada 1974, Kang Tjetje, begitu dia biasa dipanggil, yang saat itu menjabat Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi (AMS), ditahan dan diperiksa Satgas Intel Kopkamtib. Dia mendekam selama 17 bulan di Penjara Cipinang, Jakarta, tanpa proses peradilan. Dia dituduh terlibat peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974.

Berpuluh tahun kemudian, tepatnya Sabtu (1/12), politisi senior ini mendapat gelar doktor honoris causa bidang politik dari Universitas Pasundan (Unpas), Bandung. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ginandjar Kartasasmita (71), menganggap tokoh Sunda dari Zuid Bandoeng (Bandung Selatan) ini adalah aktivis mahiwal (unik, aneh, lain dari yang lain).

Pasalnya, sikap kritis Kang Tjetje terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi tetap konsisten. Ia adalah aktivis di atas aktivis. Aktivis lain menumbangkan kekuasaan, lalu mengambil alih kekuasaan, tetapi budayawan Sunda itu tidak demikian. Ia tak mau menjadi atasan, juga tidak ingin menjadi bawahan.

”Ia terus bersuara untuk meluruskan berbagai ketimpangan kekuasaan, hingga saya pun tersinggung karena puluhan tahun saya berada pada kekuasaan,” ujar Ginandjar dalam sidang senat terbuka Unpas untuk gelar kehormatan Kang Tjetje.

Otodidak

Dalam pidato ilmiahnya, Kang Tjetje menyampaikan berbagai fakta tentang kehidupan di republik ini. Selain banyak komprador, banyak pula peselancar politik yang telah membajak reformasi dengan melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Kang Tjetje, dalam perikehidupan bernegara-bangsa (nation states) Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dasar negara (Pancasila) dan bangun dasar negara tak diubah-ubah lagi. Dalam manajemen (tata kelola) pemerintahan nasional-lokal, sistem otonomi daerah (bukan negara federal) sudah tepat, tinggal perbaikan dalam pelaksanaannya.

Kualitas kenegarawanan Angkatan 1928, sejauh ini tak tertandingi, yakni jujur, bersih, cerdas, mengabdi, dan berkorban demi Indonesia (Nusantara). Demi persatuan nasional Indonesia yang benar dan adil, sistem panggung tunggal Jakarta harus diubah menjadi sistem ibu kota-ibu kota provinsi.

Ia juga memandang perlunya diselenggarakan musyawarah nasional tentang kepartaian sehingga terbentuk dua partai politik besar (”Partai Indonesia” dan ”Partai Nusantara”) yang cocok dengan sistem kabinet presidensial dalam UUD 1945.

Kang Tjetje tercatat pernah kuliah di PTPG (sekarang UPI Bandung) jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Selanjutnya, dia kuliah di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran jurusan Hukum Internasional.

Selain sekolah formal, dia juga seorang otodidak sejati dan sejak muda rajin ”memungut” ilmu dari banyak tokoh besar pada masa pergerakan, seperti RAA Wiranatakusumah, Ema Bratakusumah, Sukanda Bratamanggala, Mayjen Suwarto, dan Zulkifli Lubis.

Ia juga pernah menjadi anggota MPR/DPR masa bakti 1971-1977, 1987-1992, 1992-1997 pada Komisi I Bidang Luar Negeri dan 1999-2004 pada Komisi II Bidang Dalam Negeri. ”Ketika saya ditahan di Cipinang, keanggotaan MPR/DPR saya tidak dicabut,” ujarnya.

Kang Tjetje aktif menulis sejak 1960 sebagai sastrawan, kolumnis, dan jurnalis. Tulisannya umumnya terkait dengan komitmennya terhadap masalah kenegaraan dan politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Ia dianggap tokoh pendobrak yang mendahului zamannya. Konsekuensi dari sikapnya itu, sejak 1960 Kang Tjetje mesti merasakan pahit getirnya menjadi tahanan politik karena dituduh sebagai mahasiswa pendukung Gerakan Perdamaian Nasional (GPN). Saat itu ia konseptor Brigade Mahasiswa Perdamaian Nasional.

Gerakan yang berisi berbagai elemen kebangsaan, minus PKI ini, ingin menyampaikan pesan kepada Presiden Soekarno agar melakukan perdamaian dengan PRRI, Permesta, dan DI/TII yang antikomunis.

Saat itu GPN menyertakan tokoh-tokoh nasional dari berbagai etnis, seperti Bung Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX, dan Mr Kasimo. Namun, pergerakannya kandas di tengah jalan karena disusupi anasir kekuasaan melalui operasi intelijen. Begitu pecah G30S/PKI, ia dibebaskan setelah menjalani hukuman tujuh tahun.

Rajin menulis

Sampai kini Kang Tjetje tetap rajin menulis kolom di surat kabar. Ia juga sering menjadi narasumber dalam seminar, simposium, kuliah umum, dan selalu aktif mengikuti diskusi ilmiah yang membahas persoalan sosial, kebudayaan, terutama politik secara akademis.

Di samping ratusan judul artikel yang khusus diperuntukkan bagi peristiwa tertentu, ia juga menulis sejumlah buku. Misalnya, Renungan Perjuangan: Manusia Indonesia di Panggung Politik dan Setengah Abad Perlawanan: 1955-2005. Buku terbarunya, Hombre Apercibido Medio Combatido, berisi pemikiran dan politik Kang Tjetje, dirilis ulang Jumat (21/12) ini.

Kalangan elite Indonesia mengenal Kang Tjetje sebagai pengkaji ilmu politik, politisi multitalenta, sekaligus politikus yang teguh dalam memelihara integritas atas dasar moralitas dan budaya adiluhung.

”Atas dasar semua itu, Kang Tjetje layak mendapatkan gelar doktor honoris causa,” ujar Prof Rusadi Kantaprawira, ketua tim promotor.

Sampai memasuki usia senja, politisi itu tetap aktif walau tak memiliki jabatan apa pun. Akhir November lalu, misalnya, ia mengirim SMS, ”Demokrasi di Indonesia tidak akan mati, mesti kadang pingsan karena keracunan dari dalam”.

Saat rakyat Jawa Barat menghadapi pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan 24 Februari 2013, ia mengirim pesan, ”Di zaman Hindia Belanda dulu, Gouverneur van West Java ditentukan Gouverneur Generaal di Batavia. Sekarang pun mirip begitu. Memalukan. Beruntunglah orang-orang yang tidak terlibat di dalamnya. Sejarah masih panjang, man!”

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: