Arcandra Tahar

Menteri ESDM Kabinet Jokowi 2  – 20 hari menjabat

++++

prestasi selama 20 hari kerja :

27 Juli 2016-15 Agustus 2016

Profesional

Catatan: Menerbitkan rekomendasi perpanjangan persetujuan ekspor konsentrat tembaga PT Freeport.

Koran Tempo 18 Agustus 2016

++++

dari Wikipedia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Dr.
Arcandra Tahar
M.Sc.., Ph.D.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ke-16
Petahana
Mulai menjabat
27 Juli2016
Presiden Joko Widodo
Didahului oleh Sudirman Said
Informasi pribadi
Lahir 10 Oktober1970(umur 45)[1]
Padang, Sumatera Barat
Kebangsaan Bendera IndonesiaIndonesia
Relasi Taharuddin (ayah) dan Zuraida (ibu)
Anak 2
Alma mater Institut Teknologi BandungUniversity of America
Agama Islam

Dr. Arcandra Tahar, M.Sc., Ph.D. (lahir di Padang, 10 Oktober1970; umur 45 tahun) adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli2016 menggantikan Sudirman Said.[2]

Ia merupakan ahli kilang lepas pantai atau offshore, lantaran dirinya terakhir kali menjabat sebagai President Direktur Petroneering di Houston. Sebuah perusahaan pengembangan teknologi dan enginering yang fokus dalam desain dan pengembangan kilang offshore yang lebih tahan lama, efektif dan aman.

Dikutip dari profil Candra di linkedin.com, dia memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang hidrodinamika dan offshore. Selain itu dia juga menjadi praktisi di industri tersebut, usai mengembangkan keahlian khususnya di sekolah. Dia juga telah bekerja di berbagai perusahaan migas baik sebagai pengembang maupun produksi seperti Spar, TLP, Compliant Tower, Buoyant Tower dan Multi Colum Floater selama 13 tahun terakhir.

TLP dan Spar merupakan produk yang menjadi ahlinya yang mewakili gabungan dari pengembangan pengeboran minyak dan produksi sistem operasional di dunia hari ini. Dr Tahar memiliki hak paten terkait teknik kilang lepas pantai dan penulis yang diakui terkait standar industri hidrodinamika

Dia menerima gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Mesin diInstitut Teknologi Bandung, Indonesia. Dia juga lulusan Ocean Engineering dari Texas A & M Universitas pada tahun 2001 dengan gelar Master of Science and Doctor of Philosophy degrees in Ocean Engineering. Sebelumnya Tahar adalah wakil ketua terakhir Mekanika Offshore dan Arctic Engineering Society, Houston.

Kehidupan Pribadi[sunting | sunting sumber]

Archandra menyelesaikan S1 di Teknik Mesin ITB (masuk tahun 1989) dan kemudian bekerja di Andersen Consulting demi memiliki usaha agar dapat melanjutkan kuliahnya ke jenjang S2 di Amerika. Kuliah S2 di Texas A&M University, Amerika diselesaikan dengan baik hingga kembali ke Indonesia dan berniat membenahi PT Timah. Namun, niatnya ditertawakan karena waktu itu kondisi PT Timah memang sudah sekarat. Akhirnya Archandra malah melanjutkan S3 di Amerika. Sejak saat itulah dia melanglang buana di Negeri Paman Sam dan menjadi konsultan di berbagai perusahaan internasional. Meski tinggal di Amerika, kepeduliannya atas tanah kelahirannya sangat tinggi. Dia menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam forum-forum yang membutuhkan keberadaannya. Archandra juga merupakan sosok di balik negosiasi dan keberhasilan Presiden Joko Widodo menarik kembali Blok Masela agar dikuasai Indonesia, dengan memutuskan eksplorasi harus dilakukan onshore bukan offshore. Archandra yang dikaruniai dua anak ini adalah pemilik hak paten tentang desain offshore di Amerika.[3].

Chandra memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang hidrodinamika dan rekayasa lepas pantai. Dia mengembangkan keahlian khusus melalui sekolah yang luas dan melalui pengalaman praktis di industri.Dia telah bekerja dengan penemu dari pengeboran dan produksi sistem mengambang dan compliant, Spar, TLP, Compliant Tower, Apung Menara dan Multi Colum Floater selama 13 tahun terakhir. TLP dan produk Spar sendiri mewakili sebagian besar dari semua mengambang sistem pengeboran dan produksi gabungan operasional di dunia saat ini. Archandra Tahar diberikan tiga hak paten pada bidang pengembangan migas lepas pantai.[4]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

  • SMP Negeri 13 Padang (1983-1986)
  • SMA Negeri 2 Padang (1986-1989)
  • ITB Teknik Mesin : 1989 -1994
  • Texas A&M University Ocean Engineering : 1996 – 1998
  • Texas A& M Univeristy Ocean Engineering (Doctor of Philosophy) : 1998 – 2001

Riwayat Pekerjaan[sunting | sunting sumber]

 

  • Asisten Peneliti Offshore Technology Research Center : 1997-2001
  • Technical Advisor Noble Denton : 2000
  • Peneliti Technip Offshore : 2001-2006
  • Hydronynamics Lead FloaTec LLC 2006-2007
  • Principal dan Presiden Asia Pasific AGR Deepwater Development System : 2007-2009
  • Principal Horton Wison Deepwater : 2009-2013
  • Presiden Petroneering : 2013-2016[5]
  • Menteri ESDM Indonesia : 2016-sekarang

++++++

Menteri ESDM Arcandra Tahar Dipastikan Pernah Punya Paspor AS

Arifin Asydhad – detikNews
Menteri ESDM Arcandra Tahar Dipastikan Pernah Punya Paspor ASMenteri ESDM Arcandra Tahar (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

Jakarta – Isu tentang dwi kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar terkuak. Ternyata memang benar bahwa Arcandra pernah memiliki paspor Amerika Serikat (AS).

Tiga orang sumber penting detikcom yang sangat tahu tentang paspor Arcandra memastikan bahwa Arcandra memiliki paspor AS. Namun paspor itu dikembalikan ke Amerika hanya beberapa hari sebelum Arcandra ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri ESDM.

Hanya saja, proses pengembalian paspor AS tersebut belum jelas seperti apa. Arcandra hanya mengatakan bahwa segala proses telah dikembalikan tanpa diterangkan lebih jelas proses apa itu.

“Saya masih memegang paspor Indonesia. Proses-proses yang berkaitan di sana sudah saya kembalikan semua. Itu sudah dikembalikan. Silakan tanyakan yang ke berwenang. Saya masih WN Indonesia. Silakan cek paspor saya,” ujar Arcandra kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Minggu (14/8/2016).

Tentang kewarganegaraan AS, mantan Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal menyebut bahwa untuk mendapatkan paspor di negeri Paman Sam itu harus terlebih dahulu menjadi warga Amerika Serikat.

Amerika Serikat, kata Dino, tidak sembarangan memberikan kewarganegaraan kepada orang asing, meski itu melalui proses naturalisasi. “Kalau naturalisasi, itu si peminat harus secara aktif mengikuti proses naturalisasi,” kata dia.

Tahapan naturalisasi di Amerika Serikat antara lain: peminat mengirimkan surat permohonan ke pemerintah Amerika Serikat, menggunakan jasa pengacara (lawyer), civil liason. Setelah si peminat dinyatakan lulus dan dinyatakan layak, maka dia kemudian disumpah sebagai warga Amerika Serikat secara naturalisasi.

“Proses naturalisasi itu panjang, bukan dia duduk lalu dapat (naturalisasi),” kata Dino.

Dengan menyatakan sumpah setia pada AS, maka kewarganegaraan Arcandra otomatis hilang. Hal itu pun diamini oleh mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

“Otomatis (status WNI gugur apabila seorang WNI mengalami kriteria dalam Pasal 31 ayat 1 PP nomor 2 tahun 2007). Karena kita kan tidak menganut dwi kewarganegaraan,” ucap Yusril.

Dengan hilangnya status WNI Arcandra, maka apabila dia ingin kembali menjadi WNI tidak bisa serta merta dengan hanya mengembalikan paspor ke AS. Merujuk pada ketentuan UU no 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, diatur mengenai ketentuan seorang WNI yang telah hilang status kewarganegaraannya, untuk bisa mendapatkan status WNI tersebut kembali. Disebutkan di Pasal 31 sampai 35, sejumlah syarat harus terpenuhi.

Syarat tersebut antara lain: tinggal 5 tahun di Indonesia secara berturut-turut, tidak pernah terkena kasus pidana, dan membayar biaya kas negara.

Selain itu, Arcandra yang merupakan WN AS harus menggunakan paspor AS untuk masuk dan keluar dari negara adidaya tersebut. Dikutip dari situs http://www.usa.gov, apabila seseorang memiliki dwi kewarganegaraan dan salah satunya merupakan kewarganegaraan AS, maka dia harus menggunakan paspor AS jika ingin pergi atau keluar dari AS.

Apabila menilik aturan itu, maka yang disebut Mensesneg bahwa Arcandra masuk ke Indonesia menggunakan paspor Indonesia adalah hal yang melanggar hukum Indonesia. Arcandra pun bisa diancam menggunakan pasal KUHP tentang menggunakan dokumen palsu yaitu paspor Indonesia yang tidak berlaku lagi lantaran dia telah menjadi warga AS.

Namun hingga kini pemerintah secara resmi belum menyatakan bahwa Arcandra mempunyai paspor AS. Saat ditanya tentang hal ini, Mensesneg Pratikno yang ditunjuk Presiden Jokowi, kemarin, untuk menjelaskan persoalan ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan.
(dhn/dhn)

++++

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: