Azmin Aulia

Adik dari mantan Menteri Dalam Negari/ Gub Sumbar : Gamawan Fauzi

Diduga terlibat kasus E KTP

Nama masuk dalam daftar Panama Papers

_+_+

KPK Mulai Bongkar Korupsi E-KTP

download

Petugas mendata KTP Elektronik di Kantor RW 04, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu 12 Agustus 2012. TEMPO/Subekti.

TEMPO.COJakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan lembaganya akan memanggil semua pihak yang terkait dengan dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Menurut Abraham, penyidik masih mengumpulkan informasi dan bukti dalam kasus itu. “Semua yang berkaitan dengan kasus ini akan kami panggil,” katanya seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum Selasa kemarin 24 September 2013.

Menurut Abraham, KPK saat ini tengah menelusuri kebenaran laporan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin yang menyebutkan keterlibatan sejumlah anggota DPR ataupun pejabat Kementerian Dalam Negeri. Abraham belum bisa memastikan benar-tidaknya penggelembungan Rp 2,5 triliun dalam proyek e-KTP berbiaya Rp 5,8 triliun seperti yang disampaikan Nazaruddin.

Sumber Tempo di KPK mengatakan kasus korupsi e-KTP tak lama lagi naik ke tahap penyidikan. Menurut sumber ini, ada kemungkinan tersangka berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Abraham Samad tak bersedia memastikan kapan status kasus dugaan korupsi e-KTP dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kemarin,  pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, menyerahkan dokumen penggelembungan proyek e-KTP ke KPK. “Data ini bukan orang per orang, tapi konspirasi,” kata dia. Menurut Elza, kliennya menjadi pembagi feeproyek untuk anggota DPR. Nazaruddin pernah mengaku turut menggelembungkan nilai proyek. Dia mengatakan penggelembungan itu dirancang bersama Bendahara Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto. “Saya dan Novanto merekayasa proyek ini Rp 2,5 triliun,” kata Nazar.

Terpidana kasus suap Wisma Atlet ini juga pernah menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerima fee yang diserahkan melalui sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan penelusuran majalah Tempo, Setya—seperti disebutkan sejumlah sumber—diduga turut mengatur pemenang proyek e-KTP. Sedangkan adik Gamawan Fauzi, Azmin Aulia, disebut-sebut ikut berperan dalam proyek ini.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyangkal tuduhan itu. “Silakan cek ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ada enggakrekaman transfer,” katanya. Gamawan juga membantah tuduhan soal keterlibatan adiknya.

Setya Novanto belum berhasil dimintai tanggapan. Telepon Tempo tak dijawabnya. Tapi sebelumnya, Setya membantah terlibat proyek e-KTP. “Saya enggak tahu soal e-KTP, baik detail pengadaan maupun pengawasannya.

 

 

+++++

Nazaruddin Juga Beberkan Oknum Penerima Suap Proyek e-KTP

Rabu, 25 September 2013 01:06 WIB

Nazaruddin Juga Beberkan Oknum Penerima Suap Proyek e-KTP
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Kuasa hukum mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Elza Syarief, memerlihatkan sejumlah dokumen dan bukti terkait dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kepada wartawan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2013).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Muhammad Nazaruddin, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games, melalui penasihat hukumnya, Elza Syarief, tak hanya melaporkan rekayasa proyek e-KTP ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/9/2013).

Berdasarkan dokumen yang dimiliki, kubu Nazaruddin juga melaporkan dugaan penerimaan suap yang melibatkan sejumlah pihak, untuk kelancaran proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Berdasarkan dokumen yang diterima Tribunnews.com, Ketua Fraksi Golkar sekaligus Bendahara Umu Partai Golkar Setya Novanto, dan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, disebutkan paling berperan dalam proyek tersebut.

Nazaruddin juga membeberkan dugaan keterlibatan pihak Kemendagri melalui Komisi II DPR yang diketuai Hairuman Harahap dan Sekjen Kemendagri Dian Anggraeni.

Dalam dokumen itu disebutkan, terjadi kesepakatan antara Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Nazaruddin, dan Andi Septinus, untuk menyelesaikan komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Dan seseorang bernama Azmi Aulia Dahlan.

Lima konsorsium secara bertahap menyerahkan uang senilai Rp 300 miliar, di mana 2,5 persen di antaranya untuk Anas.

Lima konsorsium itu adalah PT PNRI yang mencetak blangko e-KTP dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) yang melaksanakan tugas dan bimbingan teknis, PT LEN Industri yang mengadakan perangkan keras AFIS, PT Quadra Solution yang bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak, serta PT Sandipala Arthaputra (SAP).

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: