Bima Arya Sugiarto

Walikota Bogor 2014-2019

Kebijikanannya kontroversial terutama yang terkait dengan urusan toleransi beragama. Bima Arya disinyalir lebih dekat dengan gerombolan radikal.

 

 

+++++++

Dari wikipedia :https://id.wikipedia.org/wiki/Bima_Arya_Sugiarto

Bima lahir di Bogor pada 17 Desember 1972. Bima merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Dia merupakan putra dari Toni Sugiarto, seorang pewira polisi. Bima menamatkan pendidikan SD di SDN Polisi IV, SMP di SMPN 1 Bogor, SMA di SMAN 1 Bogor. Selanjutnya Bima lulus kuliah di Universitas Parahyangan dengan gelar sarjana hubungan internasional. Bima lalu melanjutkan studinya di Monash University di Melbourne, Australia; dan Australian National University di Canberra, Australia.

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

  • 1985: SDN Polisi 3Bogor
  • 1988: SMPN 1 Bogor
  • 1991: SMAN 1 Bogor
  • 1996: Sarjana Hubungan Internasional FISIP Unpar
  • 1998: Master of Arts, Studi Pembangunan, Monash University Melbourne Australia
  • 2006: Doktor Ilmu Politik, Australian National University Canberra Australia
Nonformal
  • 2009: Workshop, Indonesian Future Leaders, Nanyang University Singapore
  • 2008: Studi Banding, Sistem Pemilu dan Kepartaian, Islamabad, Karachi, Pakistan.
  • 2008: Workshop, Indonesian Young Leaders, Tokyo, Jepang.
  • 2012: Workshop, Pemimpin Politik se-Asia Tenggara, Centre for Democratic Institution Canberra

Karier[sunting | sunting sumber]

  • 1998-2001: Dosen Fisip Universitas Parahyangan
  • 2001-sekarang: Dosen Universitas Paramadina
  • 2001-2002: Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Paramadina
  • 2004-2006: Peneliti di Research School for Pasific and Asian Studies, Canberra.
  • 2006-2010: Direktur Eksekutif Lead Intitute Paramadina
  • 2007-2008: Konsultan di Partnership for Governance Reform, UNDP
  • 2008-2010: Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia
  • 2009-2010: Pemimpin Redaksi Majalah Rakyat Merdeka
  • 2010-sekarang: Dosen Pasca Sarjana Universitas Paramadina
  • 2010-sekarang: Komisaris Charta Politika Indonesia
  • 2014-sekarang: Wali Kota Bogor

Organisasi dan Kepemimpinan[sunting | sunting sumber]

  • 1992-1993: Wakil Ketua HIMAHI FISIP Unpar
  • 1993-1994: Ketua Senat Fisip Unpar
  • 1993-1995: Departemen Pemuda Paguyuban Bogoriensis
  • 1998-2000: Direktur Eksekutif Solidaritas Masyarakat Anti Narkotika (SMART)
  • 1998-2000: Wakil Sekretaris DPD PAN Kota Bandung
  • 2002-2004: Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia
  • 2009-2012: Ketua Umum Ikatan Alumni Smansa Bogor
  • 2010-2015: Ketua PP Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP)
  • 2010-2015: Ketua Dewan Pembina Gen A

Referensi[sunting | sunting sumber]

 

++++++++++++++++++

Wali Kota Bogor Larang Warganya Rayakan Asyura

SABTU, 24 OKTOBER 2015 | 06:19 WIB

Wali Kota Bogor Larang Warganya Rayakan Asyura  

Bima Arya Sugiarto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melarang warga Kota Bogor untuk merayakan peringatan ‘Asyura’ yang diketahui merupakan hari raya kaum Syiah.

Dia melarang jemaat Syiah untuk memobilisasi masyarakat dengan mendatangkan anggota Syiah dari luar Bogor, hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Bogor.

Larangan merayakan Asyura tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 300/1321- Kesbanggpol tentang Himbauan Pelarangan Perayaan Asyura di Kota Bogor.

“Surat himbauan ini merupakan hasil kajian dari rapat Muspida dan juga merupakan keputusan MUI Kota Bogor,“ kata Bima Ayra saat dihubungi Tempo, Jumat, 23 Oktober 2015.

Dia mengatakan diterbitkanya surat himbauan yang melarang masyarakat Kota Bogor merayakan Asyura ini, sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kota Bogor dan Muspida atas situasi keamanan dan ketertiban di Kota Bogor.

“Diterbitkanya surat edaran pelarangan itu karena adanya keberatan dari warga, karena jika tetap diadakan perayaan Asyura maka akan terjadi konflik sosial di Kota Bogor,” kata dia.

Ditambah lagi, selain penolakan dari warga, tokoh masyarakat, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor pun menolak adanya perayaan Asyura yang menjadi hari raya kaum Syiah dilakukan di Kota Bogor.

“Penolakan semua ormas Islam di Kota Bogor dan MUI Kota Bogor tersebut tertuang dalam keputusan MUI Kota Bogor Nomor 042/SEK-MUI/KB/VI/2015 tentang paham Syiah, untuk itu kami harus menjamin keamanan di Kota Bogor,” kata Bima.

Bima mengatakan surat edaran ini dikeluarkan karena ada sebagian masyarakat yang rencananya akan merayakan Asyura. “Kami mengeluarkan itu karena ada aktivitas itu, salah satu contohnya di Ciomas,” katanya. 

Surat edaran pelarangan perayaan Asyura tersebut, dikeluarkan secara resmi dan ditandatangani langsung Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, pada 22 Oktober 2015.

Salah satu poinnya yakni melarang kegiatan perayaan yang dilakukan jemaat Syiah di Bogor.  Juga melarang kepada jemaat Syiah agar tidak memobilisasi masyarakat baik internal maupun antardesa/kelurahan atau mendatangkan anggota Syiah dari luar Bogor.

M. SIDIK PERMANA

 

++++++++++++++++++++

Wali Kota Bogor Resmikan Kantor Organisasi Anti-Pancasila

KAMIS, 11 FEBRUARI 2016 | 09:07 WIB

Wali Kota Bogor Resmikan Kantor Organisasi Anti-Pancasila

Walikota Bogor, Bima Arya mengatur arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Bogor, 6 Januari 2016. Politisi PAN tersebut mengatakan, banyak persoalan yang menjadi catatan terkait kemacetan di Bogor, antara lain parkir liar di trotoar, angkot yang kerap ngetem menghambat laju kendaraan, PKL, parkir ojek yang menggunakan badan jalan, serta aktivitas warga yang menyebrang sembarangan. Lazyra Amadea Hidayat

TEMPO.COJakarta – Di media sosial dan pesan berantai, beredar foto Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sedang berpidato dalam acara “Silaturahmi Tokoh dan Peresmian Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bogor” pada Senin, 8 Februari 2016.

Foto itu dikecam pelbagai kalangan karena Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi yang didirikan di Yerusalem pada 1953 dan hendak mendirikan Khilafah Islamiyah. Organisasi ini, misalnya, menolak Pancasila sebagai asas tunggal dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan sebagai asas wajib organisasi di Indonesia.

BACA: Bogor Paling Tak Toleran, Ini Komentar Bima Arya

Bima Arya mengakui hadir dalam peresmian kantor HTI itu. Ia memuji kemandirian HTI di Kota Bogor hingga bisa punya kantor sendiri di Jalan Raya K.S. Tubun 19, Warung Jambu, Bogor Utara.

Saat berpidato, Bima mengaku menyampaikan pandangannya soal HTI. “Saya sampaikan perbedaan pendapat saya mengenai konsep Khilafah,” kata Bima kepada Tempo melalui pesan pendek pada Rabu, 10 Februari 2016. “Bagi saya, Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati!”

BACA: Warga Kota Bogor Somasi Bima Arya karena Intoleran

Kepada tokoh-tokoh HTI itu, kata Bima, ia bercerita, sejak 2008, ia sudah berdebat dengan pentolan HTI soal kekhalifahan yang memimpin umat Islam. “Dalam pidato itu, saya ajak HTI berfokus pada persoalan nyata di lapangan,” ujarnya.

Selain ia, menurut Bima, Komandan Komando Daerah Militer 0606 Letnan Kolonel (Inf) Mukhamad Albar juga hadir dalam acara itu. “Kami punya pikiran yang sama,” tuturnya.

Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso menyayangkan kehadiran Bima dalam acara tersebut. Menurut dia, sebagai pejabat, Bima tak patut hadir dalam acara organisasi yang menentang Pancasila. “Di latar belakang foto itu tak ada bendera Merah Putih,” katanya.

BACA: Bima Arya Larang Pelantikan Pengurus Anti-Syiah Bogor

Kehadiran Bima dalam acara itu, kata Sugeng, bisa dianggap melegitimasi HTI, dan ini melanggar sumpah jabatannya. Ketika dilantik menjadi Wali Kota dua tahun lalu, Bima disumpah di bawah Al-Quran akan menegakkan konstitusi dan menjunjung Pancasila. Sugeng adalah pengacara yang menggugat Bima karena mengeluarkan surat edaran pelarangan perayaan Asyura, peringatan kematian Hussain, cucu Nabi Muhammad, oleh umat Syiah tahun lalu.

PERBARUAN, 14.01 WIB.

++++

Klarifikasi Bima Arya Soal HTI: Langkah Saya Tak Umum
KAMIS, 11 FEBRUARI 2016 | 14:02 WIB
st
Klarifikasi Bima Arya Soal HTI: Langkah Saya Tak Umum
Sejumlah siswa saat berfoto selfie bersama Walikota Bogor Bima Arya. Kunjungan ini sekaligus untuk merayakan HUT kota Bogor ke 533. Bogor, 3 Juni 2015. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
TEMPO.CO, Bogor – Wali Kota Bima Arya Sugiarto kembali membuat kontroversi dengan menghadiri peresmian kantor Hizbut Tahrir Kota Bogor pada Senin, 8 Februari 2016. Foto saat ia pidato menyebar di media sosial dan pesan berantai. Banyak yang mengecam kehadirannya, mengingat organisasi ini hendak mendirikan Khilafah Islamiyah dan menolak Pancasila sebagai asas tunggal.

BACA: Wali Kota Bogor Resmikan Kantor Organisasi Anti-Pancasila

Bima sadar keputusannya menghadiri peresmian itu membuat publik bertanya-tanya. “Langkah saya memang tidak linear dengan logika umum yang menyimpulkan datang sama dengan mendukung,” katanya kepada Bagja Hidayat dari Tempo pada Kamis, 11 Februari 2016.

Politikus Partai Amanat Nasional ini sengaja hadir untuk menyatakan ketidaksetujuannya pada ideologi Hizbut Tahrir. “Dan itu saya sampaikan secara terbuka di hadapan orang banyak dalam acara itu,” ujarnya. Berikut ini penjelasan lengkap Bima Arya.

Aww wr.wb, Salam Sejahtera.

Soal kedatangan saya menghadiri undangan HTI Bogor, ada beberapa pertanyaan di media sosial dan grup-grup chat, kenapa datang?

Bagi saya, pemimpin harus mengayomi dan merawat silaturahmi. Perbedaan keyakinan, agama, cara pandang, politik, tak boleh jadi hambatan untuk silaturahmi. Saya berbeda pendapat dengan kawan-kawan Hizbut Tahrir Indonesia, termasuk soal Khilafah serta cara pandang terhadap agama dan negara. Saya banyak tidak sependapat dengan konsep manifesto Khilafah Hizbut Tahrir. Ini sy sampaikan secara terbuka di hadapan orang banyak dalam acara Hizbut Tahrir, pada 8 Februari 2016 di Bogor.

Bagi saya, Bima Arya, NKRI, Pancasila sudah final, ini harga mati, dan pendirian saya soal ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Saya juga tidak setuju dengan kelompok-kelompok yang mencoba-coba memecah-mecah NKRI, mengganti Pancasila, sampai kapanpun.

Tapi saya lihat, ada juga persamaan semangat soal melihat musuh bersama seperti korupsi, kemiskinan, pengangguran, HIV AIDS, kriminalitas, dll. Saya mengajak HTI untuk fokus pada program penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat , karena pada aspek ideologi sudah selesai, pancasila dan NKRI harga mati.

Pekerjaan rumah kita meringankan beban masyarakat belum tuntas kita kerjakan. Perbedaan adalah keniscayaan. Tapi kebersamaan harus diperjuangkan. Kita masih harus terus belajar dari pendiri bangsa ini untuk mengelola perbedaan, dan mengedepankan kebersamaan, karena pemerintah tidak bisa sendiri menyelesaikan persoalan.

Saya berterima kasih atas kritik dan koreksi yang disampaikan pada saya, saya percaya, ini bagian dari proses dialektika menuju Indonesia yang lebih maju.

Salam hormat dari saya,

Bogor, 10/02/2016

Bima Arya
Wali Kota Bogor

 

+++++

Bogor Kota Paling Tak Toleran, Ini Kata Bima Arya

Menurutnya, Bogor memiliki cara berbeda untuk mengelola keberagaman.

Selasa, 17 November 2015 | 14:25 WIB

Oleh : Eko PriliawitoD.A. Pitaloka (Malang)

Puluhan Jemaat GKI Yasmin Bogor melanggelar kebaktian di depan Istana Merdeka Jakarta, Minggu 29 Januari 2012, setelah gerejanya disegel..  (VIVAnews/Fernando Randy)

VIVA.co.id – Bogor berada di urutan pertama sebagai kota paling tidak toleransi berdasarkan riset yang dilakukan SETARA Institute. Survei melibatkan 94 kota administratif di Indonesia dan dilakukan selama tiga bulan.

Terkait hal ini, Wali kota Bogor Bima Arya menyebut warga Bogor memiliki cara yang berbeda untuk mengelola keberagaman dan kebersamaan di Bogor. Terkait hasil survei itu, Bima Arya memilik untuk berkomentar lebih jauh.

“Saya memilih untuk tidak berkomentar, saya banyak berbicara tentang itu di berbagai kesempatan, tentang bagaimana kita mengelola keberagaman dan kebersamaan di Kota Bogor,” kata Bima Arya di Kota Malang, Selasa 17 November 2015.

SETARA menilai 94 kota di Indonesia dengan menggunakan empat indikator, antara lain lewat kebijakan pemerintah yang mendorong terjadinya toleransi serta dialog lintas agama dan iman, ada tidaknya peristiwa intoleransi di kota tersebut, regulasi dan aksi pemerintah, apakah positif dan negatif atau diskriminatif, dan tentang kebijakan kota lewat berbagai program yang dilakukan pemkot termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bogor masuk dalam kota dengan peringkat toleransi terbawah diantara 94 kota yang masuk dalam riset.

“Orang Bogor tentunya punya pandangan lain tentang hal itu,” katanya.

Arya Bima juga medengar terkait adanya rencana pertemuan kelompok Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) yang akan berlangsung di Bogor dalam waktu dekat. Namun dia menyarankan, agar acara tersebut dilakukan tidak di Balaikota Bogor.

“Itu bukan kegiatan pemerintah, saya pun baru menerima informasi itu kemarin. Sebaiknya tidak di Balaikota (tempat acara),” ujarnya.

Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dihubungi lewat telepon membenarkan jika Bogor berada di peringkat terbawah indeks kota toleran di Indonesia, disusul sembilan kota lain di peringkat 10 terbawah, antara lain Bekasi, Tangerang, Depok, Bandung, Banda Aceh, Serang, Mataram, Sukabumi, Banjar, dan Tasikmalaya.

Sementara 10 kota toleransi teratas antara lain  Pematang Siantar, Salatiga, Singkawang, Manado, Tual, Sibolga, Ambon, Sorong, Pontianak, dan Palangkaraya.

“Yang membuat Bogor menempati posisi terbawah adalah beberapa kasus di ntaranya pelarangan peringatan hari Asyuro yang langsung dilakukan oleh wali kotanya sendiri. Ini berbeda dengan kondisi di tempat lain yang dilakukan oleh kelompok masyarakatnya,” kata Bonar, Selasa 17 November 2015.

Kedua adalah tentang rencana relokasi GKI Yasmin yang tidak melibatkan jamaah GKI Yasmin sendiri. “Itu adalah bentuk tata kelola kota yang tidak baik,” katanya.

Sementara Kota Malang, tempat Bima mengadakan kunjungan kerja tentang pengelolaan sampah, berada diperingkat median. Meskipun di Kota Malang banyak ditemukan masyarakat yang terlibat dalam kelompok radikal ISIS, namun belum terjadi gerakan intoleransi.

“Malang nilainya tidak ada masalah yang berarti, posisinya rata-rata. Temuan itu ada (ISIS), tapi tidak menganggu orang lain,” kata Bonar.

Menurutnya, hasil riset itu belum final dan akan diikuti dengan studi berkelanjutan di tahun 2016. Hasilnya juga akan diserahkan pada Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama sebagai bahan evaluasi dan informasi bagi mereka.

Tak menutup kemungkinan kondisi toleransi akan bergerak dan berubah dalam proses pemantauan itu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat,

“Ini bukan memotret sekali kemudian lari, ini kami sebut sebagai cambuk bagi pemeritah kota untuk melakukan evaluasi,” ujarnya.

 

 

 

 

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: