Gatot Pujo Nugroho

Gubernur Sumatra Utara, PKS

+++++++++++

dari tempo.co

Istri Muda Gubernur Sumut Akui Beri Dollar ke OC Kaligis

SELASA, 28 JULI 2015 | 09:16 WIB

Istri Muda Gubernur Sumut Akui Beri Dollar ke OC Kaligis

Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho bersama Istri mudanya Evy Susanti saat jumpa pers terkait keterlibatan dirinya pada kasus suap majelis hakim PTUN Medan di Jakarta, 28 Juli 2015. Gatot memerintahkan anak buahnya, Ahmad Fuad Lubis agar mendampingi OC Kaligis selama menjalani penyidikan kasus Bansos di Kejati Sumut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

++++++

Suara Pembaruan :

Puluhan Pengacara Laporkan Korupsi Gubernur Sumut

Puluhan pengacara mensinyalir Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Kejaksaan Tinggi Sumut melakukan persekongkolan dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho, terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Persekongkolan itu diungkapkan puluhan pengacara saat mengajukan gugatan class action terhadap Gatot Pujo Nugroho di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Saat mendaftarkan gugatan itu, pengacara yang berjumlah 23 orang tersebut mengharapkan, pengadilan mengeluarkan perintah terhadap aparat untuk menuntaskan keterkaitan Gatot.

Gugatan itu diterima PN Medan dengan nomor perkara 309/Pdt.6/2013/PN.MDN. Selain mengajukan gugatan, puluhan pengacara terkemuka di daerah ini juga melaporkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sumut tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, lembaga antikorupsi itu dinilai mampu menuntaskan kasus tersebut.

“Banyak fakta yang menjadi dasar gugatan dan mengarah kepada Gatot dalam kasus dugaan korupsi itu. Sebab, berbagai kesaksian terdakwa dalam proses penyidikan oleh aparat saat mengusut kasus dugaan korupsi itu, sampai ke tingkat persidangan di pengadilan, kasus yang mengakibatkan negara mengalami kerugian tidak sedikit itu, semuanya mengarah kepada Gatot,” ujar Ketua Tim Advokasi Penggugat, Hamdani Harahap kepadaSP di Medan, Senin (3/6).

Hamdani sangat menyesalkan sikap aparat penyidik Polda Sumut dan Kejati Sumut yang sama sekali tidak memproses kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang nomor satu di daerah itu.

Padahal, banyak fakta yang dapat dijadikan dasar untuk mengusut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 43.A/LHP/XVIII.MDN/06/2012.

“Berdasarkan hasil audit BPK ada ditemukan proyek fiktif dan pengusulan proposal tidak melalui biro terkait sebanyak 1.631 proposal. Bahkan, dalam persidangan, terdakwa Aminuddin yang merupakan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Rutin Biro Umum Setda Pemprov Sumut,  membuka nama – nama penerima aliran dana Bansos dan Biro Umum,” katanya.

Selain Aminuddin, Ridwan Panjaitan yang merupakan ajudan pribadi Gatot Pujo Nugroho telah diadili sekarang, tidak mungkin berani mengambil dana dari bagian keuangan tanpa perintah dan persetujuan pimpinanannya.

Selain itu, terdakwa Aidil Agus dan Imom Saleh Ritonga, dalam keterangannya mengungkapkan adanya aliran dana ke sejumlah anggota DPRD Sumut dan Gubernur Sumut.

“Sayangnya, yang ditangkap dan diproses oleh Polda Sumut dan Kejati Sumut hanya PNS bawahan saja. Kelas kakapnya, yaitu Gatot Pujo Nugroho dan sejumlah anggota DPRD Sumut yang terlibat namun tidak diproses. Kasus ini bisa melebar kemana – mana bila KPK menangani korupsi itu. Aparat pun bisa diproses jika terbukti terlibat persekongkolan,” tegasnya.

Adi Mansar selaku penggugat lainnya menyampaikan, banyak bukti dugaan korupsi yang melibatkan Gatot. Misalnya, realisasi dana BOS dengan anggaran sebesar Rp 17 miliar yang bersumber dari APBN untuk Sumut.

Dana BOS itu justru dialihkan untuk dana Bansos dan BDB ke 33 Kabupaten/Kota se-Sumut. Penyidik Polda Sumut hanya menetapkan M Ilyas Hasibuan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) menjadi tersangka.

“Di sini ada keanehan lagi, yaitu hanya pejabat KBUD saja yang ditahan. Logika hukumnya, pejabat setingkat KBUD tidak mungkin kerja sendiri merubah peruntukan dana Rp17 miliar tanpa ada perintah dari atasannya dalam hal Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Dalam ABPD Sumut sejak 2010, 2011 dan 2012 untuk sektor pendidikan, anggarannya diperkecil menjadi 3,5 % saja atau tidak sampai 20% dari total APBD,” ungkapnya.

Ditambahkan, sesuai aturan yang berlaku pada pasal 31 ayat 4 amandemen UUD 1945 disebutkan,  untuk sektor pendidikan harus dianggarkan minimal 20 % dari total APBD.

Sementara dalam tahun-tahun ini juga, sektor dana Bansos dan BDB melonjak tinggi secara signifikan mencapai 80 % dari tahun sebelumnya 2009. Dimana pada tahun 2009 anggaran dana Bansos hanya Rp190 miliar, sejak tahun 2010 menjadi 1,6 triliun bahkan lebih.

Adi menduga, tingginya dana Bansos dan BDB ini, dipergunakan Gatot Pujo Nugroho untuk menarik simpatik masyarakat, saat Pemilihan Gubernur.

Dana Bansos dan BDB itu sengaja ditabur menjelang Pemilihan Gubernur supaya muncul simpatik warga Sumut kepada pemenang Pilgubsu tersebut. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho pun belum memberikan keterangan resmi atas tuduhan itu. [155]

++++++++++++++++++++++++++

Evy Istri Gubernur Sumut Beri 18.000 Dollar AS untuk Pengacara
Rabu, 22 Juli 2015 | 13:04 WIB
Febri Ardani Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengamati desain Datun Go di POM 2015.
Terkait
Asas Praduga Tak Bersalah, Mendagri Belum Akan Nonaktifkan Gubernur Sumut
Pengacara: Gatot Dapat Pertanggungjawabkan Tuduhan Suap PTUN di Medan
Kuasa Hukum Bantah Gubernur Sumut Kabur Saat Kantornya Digeledah KPK
KPK Pasti Akan Periksa Istri Gubernur Sumatera Utara Terkait Suap Hakim PTUN

1

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Razman Arief Nasution, membeberkan peran Evy Susanti, istri Gatot yang turut dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi bepergian ke luar negeri.

Menurut dia, Evy telah lama mengenal pengacara Otto Cornelis Kaligis yang menjadi tersangka kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan.

“Evy, posisi beliau, sudah kenal OC Kaligis sejak beberapa tahun lalu sebelum ketemu Pak Gatot,” ujar Razman di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Razman menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami masalah dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dana bantuan sosial. Pemprov Sumut kemudian menyewa jasa OC Kaligis and Associates untuk menggugat surat perintah penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke PTUN Medan. (baca: Datangi Gedung KPK, Gubernur Sumut Hanya Tersenyum)

“Kemudian bu Evy ini membantu. Dia punya suami ingin kinerja pemda tidak terganggu,” ujar Razman.

Evy kemudian mengeluarkan dana untuk membayar biaya operasional pengacara. Misalnya, kata Razman, untuk biaya keberangkatan pengacara dari Jakarta ke Medan selama gugatannya disidangkan di Pengadilan. (baca: Kuasa Hukum Benarkan Evy Istri Gubernur Sumut)

“Mengeluarkan dana untuk lawyer fee, operational fee, bukan untuk menyuap hakim. Silakan buka rekaman, tidak pernah ada untuk menyuap. Tidak ada permintaan dana, sumber dananya dari mana,” kata Razman.

Razman mengatakan, biaya operasional untuk pengacara diminta langsung oleh Kaligis. Besaran yang diminta Kaligis biasanya sekitar 3.000 dollar AS hingga 10.000 dollar AS.

“Asal berangkat ke Medan, minta uang pernah 5.000 (dollar AS), 10.000 (dollar AS), 3.000 dollar AS. Tergantung permintaan,” kata dia.

Namun, Razman menegaskan bahwa hubungan Gatot dan Evy dengan Kaligis terjalin secara profesional dan murni untuk pekerjaan. Ia mengaku kliennya tidak tahu menahu soal suap yang diduga dilakukan M Yagari Bhastara alias Gerry, anak buah Kaligis, kepada hakim dan panitera PTUN Medan. (baca: Ingin Bahas Upaya Hukum, Pengacara Minta KPK Izinkan Bertemu OC Kaligis)

“Pak Gatot tidak tahu dan bahkan sesungguhnya beliau dan bu Evy tidak sependapat dengan upaya hukum TUN,” kata Razman.

Dalam kasus ini, KPK telah meminta Imigrasi melakukan pencegahan kepada Gatot untuk berpergian ke luar negeri.

Kasus ini bermula dari perkara korupsi dana bantuan sosial yang mengaitkan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kasus korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu digugat oleh Pemprov Sumatera Utara. (Baca: OC Kaligis, Pengacara Ke-10 yang Terjerat Kasus Korupsi)

Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, kasus ini mengendap di Kejaksaan Tinggi. Dalam proses gugatan ke PTUN Medan itulah, KPK kemudian membongkar dugaan praktik penyuapan yang dilakukan oleh Gerry kepada tiga hakim dan satu panitera.

Ketiga hakim PTUN Medan itu adalah Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting. Sementara seorang panitera adalah Syamsir Yusfan. KPK menduga Kaligis terlibat dalam penyuapan ini. Gerry beserta tiga hakim dan panitera tersebut serta Kaligis kini telah ditahan.

++++++++
Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho Dilaporkan ke KPK
Yogi Bayu Aji – 06 April 2015 22:08 wib
Unjuk rasa Formad Sumut melaporkan Gatot Pujo Nugroho di KPK. (Foto:Yogi Bayu Aji)
Unjuk rasa Formad Sumut melaporkan Gatot Pujo Nugroho di KPK. (Foto:Yogi Bayu Aji)
Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan Forum Masyarakat Peduli (Formad) Sumut yang menduga ada beberapa dugaan korupsi dilakukan Gatot.

Laporan mereka pun diterima bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Kepada Formad Sumut, KPK mengaku akan menindaklanjuti laporan ini.

“KPK tidak boleh pandang bulu. Usut dugaan korupsi Gubernur Gatot,” kata Ketua Presidium Formad Sumut, Kamaluddin Lubis, di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2015).

Sekretaris Presidium Formad Sumut, Tumpal Pangabean menuturkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kasus ini. Pertama, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kepada kabupaten/kota se-Sumut dari 2011 hingga 2013. Jumlahnya sebesar Rp2,2 triliun.

“Dana itu tidak dibayarkan. Anehnya, malah daerah kabupaten/kota diberikan bantuan bawahaan berupa dugaan gratifikasi. Pelanggaran hukum tersebut telah memakan korban dengan tertanggkapnya (mantan) Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara oleh KPK,” kata Tumpal dalam orasi di depan Gedung KPK.

Kedua kata Tumpal, diduga ada penggelembungan harga pendapatan daerah yang berujung korupsi dari 2012 hingga 2014. Ia menuturkan, tahun 2012 pendapatan di-mark up hingga Rp7,8 triliun padahal hanya terealisasi Rp7,2 triliun. Sementara 2013, diduga ada penggelembungan pendapatan sebesar Rp9,11 triliun dan terealisasi sekedar Rp7,39 triliun. Terakhir pada 2014, pendapatan dipasang sebesar Rp8,6 triliun namun realisasi hanya Rp7,7 triliun.

Tumpal menjelaskan, hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi Sumut menggunakan anggaran utang dari sumber yang diduga terindikasi korupsi. Untuk membayar hutang kepada pihak ketiga, kata dia, Gatot mengeluarkan Pergub Nomor 10/2015 yang membatalkan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2014.

Menurut Tumpal, penggunaan anggaran utang dan penerbitan Pergub merupakan pelanggaran pada terhadap peraturan perundang-udangan.

“Ini bukti pelanggaran hukum dan praktik kesewenang-wenangan,” ucap Tumpal.

Koordinator Aksi Formad Agus Pranoto menambahkan, ada dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Sumut. Ia menilai hal ini sudah menjadi rahasia umum di Sumut. Agus juga menuding Gatot doyan melirik perempuan-perempuan cantik.

“Kasus wanita-wanita lain ini sudah menjadi pembicaraan masyarakat Sumut dan telah merusak tatanan etika, budaya, dan moral masyarakat Sumut,” tegas Agus.

Orasi dari Formad Sumut ini diisi dengan rangkaian aksi. Para demonstran turut memasang spanduk serta membawa foto Gatot beserta seorang perempuan berpakaian gamis hitam. Tampak gambar Gatot sedang menunggangi motor besar dengan perempuan tersebut.
MEL

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: