Sarpin Rizaldi

Hakim

Hakim  Pengadilan Jakarta Selatan yang kontroversial karena membalikan logika hukum

++++++++++++++++++++

Gugatan BG Dikabulkan

Profesor Unsoed: Logika Hukum Hakim Sarpin Sangat Aneh

Monday, 16 February 2015, 11:29 WIB

Komentar : 2
Republika/Agung Supriyanto
Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan Komjen Budi Gunawan tak bersalah di PN Jaksel, Senin (16/2).
Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan Komjen Budi Gunawan tak bersalah di PN Jaksel, Senin (16/2).

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO — Logika hukum yang digunakan hakim sidang praperadilan kasus BG, dinilai ngawur. Ketua Pusat Kajian Korupsi Univeristas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho menilai pertimbangan putusan yang menyebutkan jabatan Kepala Biro Pembinaan Karyawan (Karo Kumkar) Mabes Polri sebagai jabatan administratif dan bukan sebagai penyelidik negara, merupakan pertimbangan yang yang aneh.

”Apa pun jabatannya di kepolisian, selama masih mengenakan pakaian polisi entah pangkatnya balok merah, brigadir maupun jenderal, semuanya jelas merupakan petugas penegak hukum. Jadi sangat-sangat aneh kalau hakim Sarpin menyebutkan jabatan Karo Binkar Mabes Polri dianggap bukan jabatan penegak hukum,” katanya, Senin (16/2).

Kecuali, kata Hibnu, bila yang menjabat sebagai Karo Binkar di Mabes Polri itu dari kalangan PNS, maka pejabat tersebut bukan merupakan pejabat penegak hukum. Dia menyebutkan, bila logika hukum yang digunakan hakim Sarpin diterapkan, maka banyak sekali pejabat-pejabat kepolisian di jabatan administrif, yang akan dianggap bukan sebagai penegak hukum.

”Seperti jabatan Irwasum yang saat ini dijabat polisi berbintang tiga, juga bisa dianggap aparat penegak hukum,” katanya.

Sementara dalam hal pengertian korupsi, Hibnu menyebutkan, dalam aturan hukum yang ada sudah ditegaskan bahwa korupsi tidak hanya hal-hal yang menyangkut masalah kerugian negara. Tapi juga mencakup masalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

”Jadi, lagi-lagi, hakim praperadilan yang menyidangkan masalah ini saya nilai sudah menggunakan logika hukum yang absurd. Kalau logika ini yang digunakan, maka kasus-kasus gratifikasi yang saat ini juga dianggap sebagai bagian dari tipikor, ya dihapus saja,” katanya.

+++++++++++++++++

Tiga Kejanggalan Putusan Praperadilan Hakim Sarpin

Harry SiswoyoSenin, 16 Februari 2015, 22:49 WIB

VIVA.co.id – Keputusan sidang praperadilan atas pengguguran status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai reaksi.

Banyak pihak menyayangkan keputusan ini akan membuka keran bagi para koruptor di Indonesia untuk melakukan hal serupa atas status tersangka mereka. Hakim Sarpin Rizaldi dituding meniup awal mulanya kematian penegakan hukum Indonesia atas aksi para koruptor.

Berikut sejumlah kejanggalan keputusan yang telah dibacakan oleh Hakim tunggal Sarpin Rizaldi pada Senin 16 Februari 2015. (Baca: Pengamat UGM: Hakim Sarpin ‘Masuk Angin’)

1. Hakim Abaikan Yurisprudensi Kasus Chevron 2012

Makhamah Agung pernah memutus perkara serupa berkaitan praperadilan terhadap kasus korupsi Bioremediasi Chevron pada tahun 2012. Dalam putusannya, MA memutuskan hakim praperadilan kala itu, Suko Harsono, telah melanggar batas kewenanangan karena memutuskan mengugurkan status tersangka terhadap General Manager Chevron Bachtiar Abdul Fatah. (Baca: Terdakwa Korupsi Chevron Marah Merasa Dikriminalisasi)

“Hakim Saprin telah mengabaikan yurisprudensi kasus Chevron. Di MA sudah diputuskan bahwa status tersangka seseorang bukanlah obyek praperadilan,” ujar mantan Ketua MA Harifin Tumpa. (Baca: Bachtiar Divonis Penjara, Pihak Chevron Kecewa)

2. Indikasi Pengabaian KUHAP

Dalam putusan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Sarpin dianggap melanggar KUHAP. Sebab pasal 77 hingga pasal 83 dalam KUHAP telah merinci jelas objek yang bisa dijadikan materi praperadilan. (Baca: Ini Enam Dalil Hakim Menangkan Gugatan Budi Gunawan)

Menurut Harifin, sidang praperadilan memiliki dua sifat, yakni singkat dan terbatas. Singkat dalam artian hanya memiliki waktu tujuh hari, sedangkan terbatas dalam artian mengikat pada obyek yang dapat diajukan yakni penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan pemberhentian penuntutan dan ganti rugi. (Baca: Hakim Sarpin Dilaporkan ke KY dan MA)

“Hanya lima obyek itu yang bisa dipraperadilankan. Kalau status tersangka jelas tidak bisa. Dalam perkara ini Hakim Sarpin telah memperluas kewenangannya,” kata Harifin. (Baca: MA Bisa Batalkan Putusan Praperadilan Komjen BG)

3. Perkara BG Dianggap Tak merugikan Negara

Keputusan Hakim Sarpin yang menyebut bahwa perkara yang disangkakan ke Komjen Budi Gunawan tidak merugikan negara, juga dinilai janggal.

Hakim dianggap mengabaikan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta KUHAP, yang juga telah merinci bentuk-bentuk gratifikasi. (Baca: Kata Hakim Sarpin soal Putusan Kontroversi)

“Hakim tidak bisa memutuskan pemeriksaan dan fakta hukum yang akan datang. Kan belum tahu,” ujar mantan Ketua Kamar Pidana Khusus Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko. (Baca: Mantan Ketua MA: Putusan Hakim Sarpin Ngaco)

+++++

Hakim Sarpin Menghilang, Adik: Silakan Cari di Masjid

Penggalan Infografis Kontroversi Putusan Sarpin. (Diolah dari Foto DIAN TRIYULI HANDOKO/TEMPO)

TEMPO.CO, Padang – Hakim Sarpin Rizaldi sulit ditemui setelah pembacaan putusan sidang praperadilan penetapan status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saat Tempo mengunjungi kampungnya di Nagari Kapalo Ilalang, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sarpin tak berhasil ditemui. “Dia tak pulang kampung,” kata Alfikri Mukhlis, adik kandung Sarpin, Jumat, 20 Februari 2015.

Alfikri menyatakan Sarpin pulang kampung dua hari sebelum sidang praperadilan yang dimulai pada Senin, 2 Februari 2015. Saat itu, mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut menghadiri pernikahan keponakannya.

“Sejak pindah ke Jakarta, beliau jarang pulang karena kesibukannya. Dia sering pulang kampung saat masih di Pengadilan Negeri Bukittinggi,” kata Alfikri, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai NasDem Padang Pariaman.

Sarpin dikenal di lingkungan keluarganya sebagai orang yang sangat disiplin. Kata Alfikri, dia juga tegas dalam bersikap. “Contohnya, dia pernah menyampaikan ke keluarga, ‘Jika ada yang tersangkut masalah hukum, jangan bilang ke saya’,” katanya.

Alfikri juga mengatakan Sarpin tak suka membicarakan masalah pekerjaan di rumah. Menurut Alfikri, saat ini Sarpin tinggal di kawasan Bekasi. Namun biasanya dia jarang di rumah. Jika ingin bertemu Sarpin, silakan cari di masjid. “Agamanya kuat. Sering salat berjemaah di masjid,” katanya.

Sarpin mengawali kariernya sebagai calon hakim di Bekasi. Lalu dia pindah ke Pesisir Selatan, Aceh, Pekanbaru, Kampar, Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Bukittinggi. Kemudian pindah lagi ke Medan dan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Binjai, sebelum pindah ke Jakarta Selatan.

ANDRI EL FARUQI

+++++++++++++++++++

Hakim Sarpin Punya Sapaan Buyuang Ongeh, Anak yang Suka Sok

Sarpin Rizaldi membaca putusan dalam sidang praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Padang – Hakim Sarpin Rizaldi, yang membuat putusan dalam sidang praperadilan penetapan status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berasal dari Sumatera Barat. Persisnya, Sarpin merupakan anak Nagari Kapalo Ilalang, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Tempo berusaha mencari Sarpin di kampungnya itu pada Jumat, 20 Februari 2015. Namun Sarpin tidak sedang di situ. Wali Nagari Kapalo Ilalang Taufik Syafii mengatakan, di kampungnya, Sarpin lebih akrab disapa dengan Buyuang Ongeh. “Ongeh itu sombong (atau sok). Tapi, kalau ke teman sebaya, dia tidak sombong. Itu hanya panggilan akrab,” ujar Taufik. 

Ia merupakan teman sekolah Sarpin. Menurut Taufik, sejak berprofesi sebagai hakim, Sarpin jarang pulang kampung. Namun dia sering membantu warga di sekitar rumahnya. Ia juga kerap membayar zakat di kampungnya itu.

Eni, istri Ardinal—adik bungsu Sarpin, juga menyatakan hal senada. Sarpin jarang pulang kampung. Terutama sejak ibunda Sarpin meninggal beberapa tahun yang lalu. “Terakhir pulang kampung saat pernikahan keponakannya.” ujarnya.

Alfikri Mukhlis, adik kandung Sarpin, menyatakan Sarpin pulang kampung dua hari sebelum sidang praperadilan yang dimulai pada Senin, 2 Februari 2015. Saat itu, mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut menghadiri pernikahan keponakannya.

“Sejak pindah ke Jakarta, beliau jarang pulang karena kesibukannya. Dia sering pulang kampung saat masih di Pengadilan Negeri Bukittinggi,” kata Alfikri. Ia juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai NasDem Padang Pariaman, partai yang didirikan pengusaha Surya Paloh.

Sarpin dikenal di lingkungan keluarganya sebagai orang yang sangat disiplin. Kata Alfikri, dia juga tegas dalam bersikap. “Contohnya, dia pernah menyampaikan ke keluarga, ‘Jika ada yang tersangkut masalah hukum, jangan bilang ke saya’,” katanya.

ANDRI EL FARUQI

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: