Indrianto Seno Adji

Pengacara , PLT Pimpinan KPK

Pengacara dari Bankir  Century yang masih buron

Pengajar Fakultas Hukum UI

++++++++++++++++++++++

Budi Gunawan Sudah Jadi Orang Merdeka
Selasa, 17 Februari 2015 | 10:27

Indriyanto Seno Aji [google]
Indriyanto Seno Aji [google]

[JAKARTA] Putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka atas Komisaris Jenderal Budi Gunawan tidak sah berimplikasi pada status hukum calon tunggal Kapolri itu yang tidak lagi sebagai tersangka, kata guru besar hukum pidana Indriyanto Seno Adji.
“Tentu dengan putusan praperadilan itu Budi Gunawan menjadi orang yang merdeka. Artinya, status sebagai tersangka tidak lagi bisa dilekatkan kepada dirinya,” ucap Indriyanto kepada SP, Senin (16/2) sore, di Jakarta.
Menurut dia, status hukum dan penetapan sebagai tersangka merupakan kesatuan rangkaian, sehingga bila penetapannya tidak sah maka berakibat pula status tersangka menjadi gugur.
Dia mengakui, bila hanya mengacu kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ada rumusan yang mengatur mengenai permohonan praperadian atas penetapan seorang menjadi tersangka.
Meski begitu, lanjutnya, hakim tunggal Sarpin sudah memperlihatkan bahwa seorang hakim bukanlah menjadi corong undang-undang dengan tidak semata mengacu pada pasal 77 KUHAP.

Pasal tersebut berbunyi, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengnetian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan aau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Indriyanto mengapresiasi hakim yang memutus permohonan praperadilan itu karena hanya mengikatkan pertimbangannyaa sebatas rumusan pasal dalam undang-undang. “Hukum pidana itu dinamis,” ucap Indriyanto.
Dalam sistem hukum di negara-negara yang menganut common law, tuturnya, koreksi atas penetapan tersangka sudah lama dianut. Bagaimanapun juga penetapan tersangka merupakan upaya paksa yang bila dilakukan tanpa kehati-hatian patut untuk diuji.
Untuk waktu mendatang, lanjut Indriyanto, lembaga praperadilan tetap ada dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP yang materinya siap untuk dibahas oleh DPR bersama pemerintah namun masuk dalam kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan.

“Kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan mirip dengan obyek praperadilan, tapi ditambah dengan hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP, seperti penetapan tersangka,” ungkap Indriyanto, salah seorang penyusun RUU KUHAP.
Mengenai kemungkinan putusan praperadilan itu dapat dipakai oleh orang-orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dia mengatakan, bisa saja upaya serupa dilakukan namun tetap memperhatikan apakah penetapan tersangka itu sudah dilakukan dengan sikap kehati-hatian.
[M-7/L-8]

+++++

Rabu, 20 Januari 2010 | 15:39 WIB
Susno Sebut Nama Prof Indrianto Seno Adji
Oleh:
facebook facebook
Susno Sebut Nama Prof Indrianto Seno Adji
Susno Duadji – inilah.com/Agus Priatna
INILAH.COM, Jakarta – Komjen Pol Susno Duadji menyebut nama Indriarto Senoaji sebagai pengacara dua pemegang saham pengendali Bank Century, Rafat dan Hesyam.

Nama Indrianto disebut setelah Susno Duadji didesak oleh anggota Pansus dan Fraksi Demokrat, Benny K Harman.

Dalam rapat Pansus, Rabu (20/1), Benny beberapa kali menanyakan apakah Susno menangkap Robert atas perintah Jusuf Kalla atau atas dasar informasi.

Berkali-kali juga, Susno menyebut bahwa sebelum Robert ditangkap, Bareskrim sudah memiliki informasi.

”Lalu, kenapa Robert ditangkap dulu, lalu baru dibuat laporannya oleh BI?” tanya Benny.

”Kalau tidak ditangkap, dia bisa melarikan diri,” tegas Susno.

”Atas dasar apa Anda menangkap Robert?” tanya Benny.

”Dari informasi. Kan informasi itu ada kualifikasinya, ada A-1 atau yang lain. Nah, saya haqul yakin, kalau Robert ditangkap, maka akan terbukti. Jadi, laporan itu dibuat setelah Robert ditangkap,” kata Susno.

Pada saat itu, Benny juga mengungkap adanya surat tanggal 5 Juni 2009, yang menyebutkan bahwa dua pemegang saham Century, mau membayar kewajiban ke Bank Century.

”Bagaimana Anda tahu ada surat dari Hesyam dan Refat,” tanya Benny.

”Dari pengacaranya,” jawab Susno.

”Siapa pengacaranya?”

”Ya, namanya cukup dikenal. Indrianto Senoaji,” jawab Susno.

Saat itu juga, Benny meminta kepada pimpinan rapat Pansus agar memanggil Indriarto Seno Aji.[ims]

+++++++++++++++++

Rabu, 18/02/2015 16:34 WIB

PDIP Puji Jokowi Soal 3 Plt Pimpinan KPK

Hardani Triyoga – detikNews
PDIP Puji Jokowi Soal 3 Plt Pimpinan KPK

Jakarta – Presiden Jokowi memberhentikan sementara dua pimpinan KPK dan mengangkat 3 pejabat pelaksana tugas penggantinya. Keputusan itu menuai pujian dari PDIP.

“Langkah itu dalam rangka penyelamatan KPK seperti yang diharapkan selama ini. Tiga nama itu cukup tepat dan respons cukup cepat juga yang dilakukan Jokowi,” kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan kepada wartwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Trimedya menyebut tiga nama pelaksana tugas pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi punya latar belakang bagus. Deputi Pencegahan Johan Budi, Guru Besar UI Indriyanto Seno Adji, dan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki disebut Trimedya sebagai tokoh-tokoh yang kredibel.

“Ya nama Pak Johan Budi beliau orang cukup lama di sana. Pak Ruki adalah ketua pertama dari KPK kemudian Pak Indriyanto Seno Adji kita tahu track recordnya. Jadi nama-nama yang cukup kredibel menurut saya untuk masuk sebagai plt pimpinan KPK,” tuturnya.

Trimedya menyebut ada tugas berat menanti 3 plt pimpinan KPK ini. Mereka harus bisa membina komunikasi yang lebih baik dengan instansi lain seperti Polri.

“Pak Ruki background-nya polisi, mungkin beliau lebih bisa berkomunikasi dengan pimpinan Polri,” katanya

+++++
6 Rekam Jejak Indrianto Seno Aji yang Dinilai Anti-KPK
JUM’AT, 20 FEBRUARI 2015 | 10:39 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyatakan ada enam rekam jejak Indrianto Seno Aji yang tidak sesuai dengan standar kualifikasi dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya, selama ini dia dianggap berseberangan dengan KPK.

“Dia banyak melakukan pendampingan hukum terhadap pelaku korupsi, kejahatan perbankan, dan pelanggaran HAM,” demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil dalam rilis yang diterima Tempo, Jumat, 20 Februari 2015.

Pengangkatan Indrianto sebagai pelaksana tugas pemimpin KPK, menurut Koalisi, akan memicu konflik kepentingan yang besar karena kekuatan politik anti-KPK akan masuk dan melemahkan lembaga antirasuah ini. Adapun enam rekam jejaknya adalah Indrianto menjadi kuasa hukum mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dalam kasus pengadaan Helikopter Mi-2, dengan kerugian negara mencapai Rp 13,6 miliar. Ia dianggap sebagai pembela koruptor.

Kedua, Indrianto dinilai anti-KPK lantaran beberapa kali berupaya mengurangi kewenangan dan lingkup yurisdiksi hukum KPK. Misalnya saat Indrianto mewakili Paulus Efendi beserta 31 hakim agung lainnya dalam uji materi undang-undang melawan Komisi Yudisial pada 2006.

Ketiga, ia dianggap sebagai pembela kejahatan perbankan. Indrianto menjadi kuasa hukum orang-orang yang terlibat penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas keuangan. Di antaranya mantan Direktur BI Paul Sutopo, Heru Supraptomo, dan Hendrobudianto terkait dengan penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp 100 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk mengurus Undang-Undang Bank Indonesia dan pemberian bantuan hukum terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan kredit ekspor. Ia juga sempat menjadi ahli hukum pidana dalam gelar kasus letter of credit (L/C) fiktif Bank Century yang dilaporkan Andi Arief. Adapun tersangka kasus ini adalah Robert Tantular, Linda Wangsa Dinata, Hermanus Hasan Muslim, dan Krisna Jaga Tesen.

Keempat, Indrianto dianggap sebagai pembela kejahatan di industri ekstraktif. Misalnya saat menjadi kuasa hukum kasus kejahatan industri ekstraktif, seperti sengketa pertambangan batu bara oleh Bupati Tanah Laut kepada SKJM dalam wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia.

Kelima, pembela kriminal dan pelanggar hak asasi manusia juga melekat pada sosok Indrianto. Contohnya saat menjadi kuasa hukum Tommy Soeharto dalam kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak, serta pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita dan buron.

Keenam, Indrianto kerap disebut sebagai pembela rezim Orde Baru lantaran menjadi kuasa hukum mantan presiden Soeharto. Saat itu, Soeharto menggugat majalah TIME Asia terkait dengan pemberitaan korupsi keluarga Cendana dalam edisi 24 Mei 1999. Ia juga salah satu kuasa hukum keluarga Soeharto dan Yayasan Supersemar dalam kasus gugatan perdata penyalahgunaan uang negara.

Atas dasar itu, Koalisi menilai Jokowi tidak sensitif terhadap upaya pelemahan KPK yang terjadi secara sistematis. “Presiden harus bertindak tegas untuk menghentikan semua proses kriminalisasi terhadap KPK yang terus-menerus terjadi.”

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: