Hasto Kristiyanto

Politikus PDIP

Dalang dari kekacauan antara KPK vs Polisi , Cicak versus Buaya PDIP_moncong_buayajilid II

++++

DarI wikipedia :http://id.wikipedia.org/wiki/Hasto_Kristiyanto

 

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Hasto Kristiyanto
Lahir 07 Juli 1966
Bendera Indonesia Yogyakarta
Kewarganegaraan Indonesia
Agama Katolik

Ir. Hasto Kristiyanto, MM. (lahir di Yogyakarta, 7 Juli 1966; umur 48 tahun), saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Tjahjo Kumolo yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sebelumnya menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PDIP dan salah satu deputi Tim Transisi menjelang pelantikan Presiden 20 Oktober 2014. Pernah menjadi anggota DPR RI periode masa jabatan tahun 2004-2009 dari fraksi PDIP. Saat itu, dia duduk di Komisi VI yang menangani permasalahan seputar Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Koperasi.

Hasto Kristiyanto yang lahir Yogyakarta pada tanggal 07 Juli 1966 ini sudah tertarik dengan dunia politik sejak masih duduk di bangku SMA. Selama bersekolah di SMA Kolese de Britto Yogyakarta, dia sering sekali membaca buku politik. Setelah menyelesaikan sekolahnya di SMA de Britto, Hasto melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pada tahun 1991, Hasto berhasil menyelesaikan kuliahnya dan lulus dengan gelar insinyur.

Selama masih berstatus mahasiswa, Hasto mulai aktif mengikuti kegiatan organisasi, dia bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Dari sinilah, Hasto semakin mantap untuk terjun ke kancah politik. Hasto mengakui, bahwa niatnya yang bulat untuk terjun ke dunia politik tak lepas dari campur tangan gereja. Bagi Hasto, sosok gereja juga sangat berperan atas pembentukan dirinya melalui kaderisasi dan bimbingan seorang pastor. Bahkan, hingga kini, Hasto masih melakukan bimbingan rohani dengan Pastor Herman Joseph Suhardiyanto SJ.

Hasto kemudian memutuskan untuk menjadi anggota partai Perjuangan Demokrasi Indonesia. Bersama partai inilah, Hasto kemudian terpilih untuk menjadi anggota DPR RI untuk periode 2004-2009 dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Dia tahu persis bahwa mayoritas konstituennya tinggal di pedesaan.

Sewaktu menjadi anggota DPR, Hasto menolak beberapa RUU. Di antaranya, RUU Free Trade Zone Kawasan Batam. Di balik RUU itu, menurutnya, terdapat kepentingan perusahaan-perusahaan besar yang ingin berinvestasi di wilayah itu. Namun, RUU tetap diproses hingga menjadi Undang-Undang. Ia pun pernah ditawari tanah, uang, dan kedudukan untuk memuluskan suatu kebijakan. Misalnya saat pembahasan RUU penanaman modal, pembahasan impor beras, lelang gula ilegal, pemberian konsensi minyak Blok Cepu Exxon.

Sayangnya, keanggotaannya di DPR RI berakhir di tahun 2009 karena dia mengalami kegagalan dalam pemilihan umum tahun 2009. Bagi Hasto sendiri menjadi politikus politisi adalah jalan pengorbanan. Ia menjadi pengajar dan motivator di internal partai. Dalam seminggu, ia menghabiskan lima hari untuk partai, sehari untuk keluarga, dan sisanya bersama rekan-rekannya. Menurut Hasto, politisi memang diukur dari keputusan yang diambil. Dalam keputusan itu, harus ada keberpihakan, khususnya pada mereka yang dimiskinkan oleh sistem yang tidak adil.

Pendidikan

  • SD Gentan Yogya (1972-1979)
  • SMP Negeri Gentang Yogya (1979-1982)
  • SMA Kolese De Brito Yogyakarta (1982-1985)
  • Fakultas Teknik UGM Yogyakarta (1985-1991)
  • Prasetya Mulya Business School, Jakarta, (1997-2000)

Karier

  • Project Manager Departemen Marketing PT Rekayasa Industri (1992–2002)
  • Procject Director PT Prada Nusa Perkasa (2003-sekarang)

Sumber

+++++

3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri

3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri  

Kabareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso (kiri), Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Foto (ki-ka) Tempo/Dhemas Reviyanto, Tempo/Subekti dan Tempo/Frannoto

1. Hasto Kristiyanto

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan Abraham pernah melobi petinggi partai politik terkait Pemilihan Umum 2014. Hasto menyebut, Abraham setidaknya pernah bertemu dengan petinggi PDIP dan Partai Nasdem untuk pencalonan dirinya sebagai calon Wakil Presiden. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)

“Pertemuan itu atas inisiatif tim sukses dari Abraham Samad yang berinisial D,” kata Hasto dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Kamis, 22 Januari 2015. Hasto mengimbau masyarakat agar dapat membedakan misi KPK untuk memberantas korupsi dengan kepentingan politik pimpinannya. (Baca: Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel)

KPK, kata Hasto, mendapat kewenangan sangat besar sementara oknum dalam komisi itu tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik. Dia mencontohkan beberapa kasus yang kental aspek politik seperti bocornya surat perintah penyidikan ke publik, penetapan tersangka bertepatan dengan momentum tertentu seperti ulang tahun, atau menjelang pemilu.

Politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan pernyataan Hasto adalah inisiatif pribadi, bukan pernyataan resmi partai. Hanya Hasto dan beberapa saksi yang tahu rincian pertemuan Abraham dan petinggi Partai0. “Itu inisiatif sendiri karena dia yang bersinggungan langsung dan berniat mengungkap KPK jadi alat politik seseorang,” kata Junimart, Jumat, 23 Januari 2015.

 

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: