Tedjo Edhy Purdijatno

 

Menkopolhukam Kabinet Kerja Jokowi

Politikus Partai Nasdem Surya Paloh

+++++++++++++++++++

diunduh dari Dari Wikipedia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Tedjo Edhy Purdijatno
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ke-15
Petahana
Mulai menjabat
27 Oktober 2014
Presiden Joko Widodo
Didahului oleh Djoko Suyanto
Informasi pribadi
Lahir 20 September 1952 (umur 62)
Bendera Indonesia Magelang, Jawa Tengah
Partai politik Partai NasDem.svg Partai NasDem
Suami/istri Yusfien Karlina
Anak Dian Avianti Yustedjo
Devi Novani Yustedjo
Dika Oktaviani Yustedjo
Mahendra Aji Pratama (putra) [1]
Dinas militer
Pengabdian Bendera Indonesia Indonesia
Dinas/cabang TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Laut
Masa dinas 1975–2010
Pangkat Pdu laksamanatni staf.png Laksamana TNI
Komando KRI
KRI Teluk Lampung (540)
KRI Teluk Semangka (512)
KRI Multatuli (561)
Penghargaan Pingat Jasa Gemilang
(Singapura)
Grand Cross Knight to the Order of Crown of Thailand
(Kerajaan Thailand)
Panglima Gagah Angkatan Tentra (Kehormatan)
(Dari Kerajaan Malaysia)

Laksamana (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno (lahir di Magelang, Jawa Tengah, 20 September 1952; umur 62 tahun[1]) adalahMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang menjabat sejak 27 Oktober 2014. Tedjo juga pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2008-2009. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono X mengundurkan diri dari organisasi massa (ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai Ketua Dewan Pembina (Wanbin), Tedjo Edhy Purdijatno ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selanjutnya ia ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Ketua Umum organisasi massa (ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) [2][3][4][5]

Pendidikan dan karier[sunting | sunting sumber]

Tedjo menamatkan pendidikan militernya di Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 21 tahun 1975. Selain itu pendidikan militer lainnya yang pernah diikuti adalah Kursus Perwira Remaja, Dikbang ABRI, Sus Prostis, Diklapa 2, Seskoal Angkatan 29, Sesko ABRI, dan Lemhanas KRA 34.[1]

Karier[sunting | sunting sumber]

Dalam karier militernya, Tedjo pernah selama 14 tahun mengabdi di Satuan Udara. Kemudian mulai tahun 1982 bertugas di KRI, antara lain, sebagai Palaksa KRI Teluk Penyu (513) Satuan Amfibi Armatim. Kemudian Komandan KRI Teluk Lampung (540)Satlinlamil Surabaya, Komandan KRI Teluk Semangka (512) Satfib Armatim, dan Komandan KRI Multatuli (561) Satfib Armatim.[1]

Selanjutnya Tedjo Edhy ditugaskan di Mabes AL sebagai Paban VI Binkuat Sopsal Kasal Mabesal, Komandan Satfib Armatim, Asrena Mako Armatim, Kapok Sahli A Kasal Bidang Wilnas, Komandan Guskamla Armabar, Kepala Staf Koarmatim, Wakil Komandan Seskoal. Lalu Sahli Tingkat III bidang Hubintek Mabes TNI, Staf Ahli Manajemen Nasional Lemhanas, PanglimaKoarmabar, Asisten Perencanaan Kasal, dan Dirjen Perencanaan Pertahanan Dephan, Komandan Sesko TNI, Serta Kepala Staf Umum TNI .[1]

Ia dilantik pada tanggal 1 Juli 2008 oleh Presiden RI, menggantikan Laksamana TNI Sumardjono yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya Tedjo Edhy menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI.

Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno secara resmi digantikan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut oleh Laksamana Agus Suhartono pada tanggal 13 November 2009.[6]

Penghargaan[sunting | sunting sumber]

Bintang Dharma
Bintang Yudha Dharma Pratama
Bintang Yudha Dharma Naraya
Bintang Jalasena Utama
Bintang Jalasena Pratama
Bintang Jalasena Naraya
Bintang Kartika Eka Paksi Utama
Bintang Swa Buana Paksa Utama
Bintang Bhayangkara Utama
Pingat Jasa Gemilang (Dari pemerintah Singapura)
grand cross knight to the order of crown of Thailand (Dari Kerajaan Thailand Bendera Thailand
Panglima Gagah Angkatan Tentra (Kehormatan) (Dari Kerajaan Malaysia)
Satya Lencana GOM IX/RAKSAKA DHARMA
Satya Lencana Kesetiaan VII
Satya Lencana Kesetiaan XVI
Satya Lencana Kesetiaan XXIV
Satya Lencana Dwidya Sistha
Satya Lencana Kebaktian Sosial
Satya Lencana Dharma Nusa

+++++++++++++++++++

Tiga Ucapan Menteri Tedjo yang Menyerang KPK

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) bersama Kompolnas menggelar konfrensi press usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2015. Jokowi beralasan, Budi terpilih karena rekomendasi Kompolnas ada nama mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu, Hal ini juga yang dijadikan alasan tak melibatkan KPK serta PPATK. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno menilai petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar kesepakatan antara Kepolisian RI dan KPK di Istana Bogor pada Jumat, 23 Januari 2015.
Saat itu, kata Tedjo, Jokowi mengimbau agar kedua lembaga tetap menjernihkan suasana. Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dan Ketua KPK Abraham Samad hadir dalam pertemuan itu. “Tapi kelihatannya tidak ditaati. Sehingga, masih ada pergerakan dari KPK,” kata Tedjo di kompleks Istana Negara, Sabtu, 24 Januari 2015.
Bukan sekali ini Menteri Tedjo mengecam KPK. Sesuai catataan Tempo, sejumlah ucapan Menteri Tedjo yang juga cenderung menyerang lembaga ini:
1. Apa KPK Pasti Benar?
Soal rekening gendut Komisaris Jenderal Budi Gunawan, “Kami sudah meminta konfirmasi ke kepolisian. Menurut kami itu sudah cukup,” kata Menteri Tedjo kepada Tempo di kantornya, Jumat, 16 Januari 2015.
Saat itu calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan diloloskan oleh DPR kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka kasu suap oleh KPK. (Baca: Tedjo:Apakah KPK Pasti Benar?)
Tedjo yang menjadi Ketua Kompolnas itu mengatakan Kompolnas percaya pada keterangan kepolisian yang menyatakan rekening Budi Gunawan wajar. Menurut dia, kepolisian adalah lembaga hukum yang kredibel dan patut didengar. “Lagi pula, apakah KPK pasti benar?” ujar dia.
Lebih lanjut Tedjo mengeluhkan KPK yang tidak melanjutkan penyelidikan beberapa pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Misalnya Jero Wacik, Suryadharma Ali. Itu gimana kelanjutannya. Mengapa langsung menyasar ini (menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka)?” ucapnya.
2. KPK Ingin Menggagalkan Budi Gunawan
Menteri Tedjo menilai penetapan status tersangka Budi Gunawan adalah upaya Komisi Pemberantasan Korupsi menggagalkan bekas ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri tersebut.
“Ini kelihatan sekali, seolah-olah hanya ingin menggagalkan Budi Gunawan. Kalau memang bukti sudah ada, ayo, segera diproses,” kata Tedjo di Istana Negara, Senin, 19 Januari 2015. Menurut dia, upaya menggagalkan itu terbukti karena KPK tidak dari awal menetapkan Budi sebagai tersangka. Baca: Tejo Tuding KPK Sengaja Gagalkan Budi Gunawan)
Setelah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, pemerintah, kata Tedjo, mendorong KPK segera menuntaskan kasus tersebut. Menurut dia, publik juga harus memberikan tekanan pada KPK untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.
3. KPK Kekanak-kanakan
Menteri Tedjo menilai KPK melanggar kesepakatan dengan kepolisian untuk tidak mengeluarkan pernyataan tendesius. “Jangan membakar massa (dengan orasi) ‘Ayo rakyat. Kita harus begini-begitu’. Pernyataan itu adalah sikap kekanak-kanakan,” ujar di kompleks Istana Negara, Sabtu, 24 Januari 2015. (Baca: Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi)
Tedjo menyesalkan adanya pergerakan massa di Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga diliput berbagai media massa nasional. Menurut Tedjo, KPK akan kuat bila justru didukung konstitusi yang berlaku. “Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu.” (Baca: Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas)
Sehari sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menemui para pendukung lembaga antirasuah yang menggelar aksi di halaman kantor yang terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan itu. Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan apresiasi masyarakat atas musibah dan bencana yang menimpa pada KPK setelah Bambang Widjojanto ditangkap oleh polisi.
LINDA TRIANITA I M. MUHYIDDIN I TIM TEMPO
Berita Lain:

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: