Effendi Simbolon

Politikus PDIP, anggota DPR RI

+++++

http://id.wikipedia.org/wiki/Effendi_Muara_Sakti_Simbolon

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Drs. Effendi Muara Sakti Simbolon, MIPol
Anggota DPR 2009–2014
dari DKI Jakarta III
Petahana
Mulai menjabat
1 Oktober 2009
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Informasi pribadi
Lahir 1 Desember 1964 (umur 49)
Bendera Indonesia Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
Partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Suami/istri Dra. Dessy Trinita br. Tobing
Anak – Horas Yosua Gradio Simbolon
– Antonio Abraham Posma Simbolon
– Vino Immanuel Hamonangan Putra Simbolon
Agama Kristen Protestan

Effendi M. S. Simbolon (lahir di Banjarmasin, 1 Desember 1964; umur 49 tahun) adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Ia berhasil melenggang ke Senayan setelah dirinya berhasil memperoleh sebanyak 59.718 suara. Di DPR RI sendiri, Simbolon ditunjuk untuk menjabat sebagai wakil ketua komisi VII yang fokus pada bidang permasalahan Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup.

Simbolon yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana PDIP, sempat diusung sebagai bakal calon sekretaris jenderal PDIP untuk periode tahun 2010 hingga 2015. Dia dinilai oleh kader-kader lain sebagai sosok yang kritis dan membangun, sosok inilah yang dirasa dibutuhkan oleh PDIP untuk ke depannya.

Pendidikan

Karier

  • Asisten Direktur di Djajanti Group (1987–1991)
  • Special Assistant Board of Directors di PT. Chandra Asri (Bimantara Group) (1991–1996)
  • Vice President Director PT. Sinar Alam Lestari (Bimantara Group)
  • Konsultan di PT. Pupuk Kaltim (1997–1999)
  • Anggota DPR-RI (2004-2009)
  • Anggota DPR-RI (2009-2014)

Aktif dalam kegiatan lain

Dia ditunjuk menjadi Ketua Alumni SMA Negeri 3, Jakarta. Dengan anggota sekitar 600 orang yang terdiri dari berbagai kalangan. Salah satu alumninya adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Pada tahun 2008, simbolon juga dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Umum PB Lembaga Karatedo Indonesia (PB Lemkari) hingga tahun 2012 menggantikan ketua lama periode 2004-2008, Doddy Susanto. Di Lemkari, Effendi Simbolon, akan dibantu Wakil Ketua I Bambang Wuryanto serta Wakil Ketua II merangkap Ketua Harian Sasongko serta 22 anggota pengurus lainnya.

Effendi Simbolon juga merupakan salah satu penggagas terbentuknya Pusat Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia (PSBI), sebuah perkumpulan bagi keluarga dengan marga Simbolon. Effendi Simbolon pun kemudian diangkat untuk menjadi ketua umum pungguan tersebut. Pusat Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia (PSBI) sendiri rencananya akan mengadakan “Pesta Bolon” bersama ribuan masyarakat Batak marga Simbolon (Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia/PSBI) yang ada di Jabodetabek pada 1-7 Juli 2012 yang dihadiri oleh sekitar 200 orang seniman dan artis ibukota.

Keluarga

  • Istri : Dra. Dessy Trinita br. Tobing
  • Anak :
    • Horas Yosua Gradio Simbolon
    • Antonio Abraham Posma Simbolon
    • Vino Immanuel Hamonangan Putra Simbolon
  • Ibu Kandung : Martha br. Tobing
  • Ayah Kandung : M.M. Simbolon

Calon Gubernur Sumatera Utara

Dia juga ikut dalam pertarungan bursa calon Gubernur dan wakil gubernur Sumut periode 2013-2018, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013. Pasangan Effendi Simbolon mendapatkan jumlah suara terbesar ke

 

++++++++++++++++++

sumber :http://sumutpos.co/2013/11/69401/desak-periksa-effendi-simbolon

Desak Periksa Effendi Simbolon

JAKARTA – Tuntutan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar jaringan mafia di  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus disuarakan.

Pada Rabu (13/11) pagi, puluhan pemuda yang menamakan diri Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi (JAMAK) berunjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, mendesak lembaga yang dipimpin Abraham Samad  itu terus mengembangkan kasus dugaan korupsi di SKK Migas pasca tertangkapnya Rudi Rubiandinin
“Kasus Rudi ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia migas dan koruptor yang menjadikan BP Migas (sebelum dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi) sebagai tambang uang mereka di Indonesia,” ujar koordinator lapangan JAMAK, Ibrahim Mansyur saat berdemo di depan gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh JAMAK, Ibrahim membeberkan, ada dugaan keterlibatan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon dalam kasus mafia migas di Indonesia. Bahkan dari laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada BP Migas yang sudah selesai diaudit, ditemukan fakta mengenai korupsi di BP Migas, di mana ada sejumlah pejabat yang diduga kuat merugikan negara puluhan triliun rupiah.

“Peran Effendi MS Simbolon adalah sebagai fasilitator yang menghubungkan PT Parna Raya dengan Menteri ESDM dan Kepala BP Migas saat itu,” papar Ibrahim.

Ibrahim melanjutkan, Effendi Simbolon sangat memaksimalkan pengaruhnya untuk menekan BP Migas agar menjual gas Hussky ke PT Parna Raya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga jual ke perusahaan lainnya. Dan kerugian negara sendiri mencapai lebih dari Rp15 triliun akibat penggunaan tekanan dan pengaruh Effendi Simbolon serta tindakan suap yang dilakukan oleh PT Parna Raya.

“Sepak terjang Effendi Simbolon dalam dunia mafia migas di Indonesia juga tercatat sangat fantastis. Salah satunya yaitu ketika Effendi Simbolon, sukses menggolkan PT Surya Parna Niaga (SPN) menang lelang di BPH Migas dalam penyaluran dan distribusi BBM,” kata Ibrahim lagi.

Seperti diketahui, Direktur Utama PT SPN adalah Artha Merish Simbolon. Informasi yang diterima JAMAK menyebutkan bahwa kedekatan Artha dengan Effendi Simbolon bukan sekedar kesamaan marga saja, tetapi juga mereka memiliki hubungan pribadi dan bisnis yang sangat erat.

Saat ini Artha Merish Simbolon sudah dicekal oleh KPK dalam kasus dalam kasus suap di SKK Migas dengan tersangka mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. JAMAK pun mendesak KPK harus menangkap Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Pihaknya menduga kuat praktek kongkalikong dalam pengaturan tender pengelolaan migas di lingkup SKK Migas dan Pertamina diketahui Karen.

“Selain itu kami juga meyakini bahwa masih banyak dari pejabat negara pada institusi pengelolaan migas nasional dan juga di kalangan legislatif yang kami duga kuat terlibat, karena mayoritas tindak pidana korupsi, dilakukan dengan terorganisir,” tukasnya.

Artha Meris Simbolon sendiri sempat masuk rumah sakit menjelang pemeriksaannya sebagai saksi atas tersangka Rudi Rubiandini dan Deviardi pada Senin (11/11) lalu.

Artha Meris mengalami muntah-muntah dan demam ketika akan berangkat menuju gedung KPK. “Masuk unit gawat darurat di Rumah Sakit Mitra Keluarga,” kata Andika Yoedistira, pengacara Artha Meris, kepada media di Jakarta, Rabu (13/11). Karena harus dirawat inap selama dua hari, pemeriksaan yang kedua itu ditunda. Pemeriksaan dilanjutkan pada Rabu hari ini.

Perempuan berambut panjang ini datang ke gedung KPK mengenakan atasan lengan panjang berwarna krem dan celana panjang hitam. Didampingi dua petugas keamanan, pemilik setengah saham Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, ini terus berjalan memasuki lobi gedung KPK tanpa menjawab pertanyaan para wartawan.

Artha Meris diduga menyuap Rudi melalui Deviardi. Dokumen yang diterima sumber menyebutkan adanya aliran dana sekitar 500 ribu dolar AS yang diberikan dalam empat tahapan selama Januari hingga Agustus dari Artha Meris kepada Deviardi. Deviardi menerima uang itu atas perintah Rudi Rubiandini.

Uang tersebut diduga untuk memuluskan rencana Artha Meris meminta penurunan harga gas yang dialokasikan bagi PT Kaltim Parna Industri (KPI), perusahaan amoniak milik Parna Raya Group. Artha Meris mengakui sedang memohon penurunan harga gas untuk PT KPI.

Alasannya, PT KPI diperlakukan tidak adil sehingga sulit bersaing dengan harga gas 12-14 dolar AS per mmbtu. Adapun kompetitornya, PT Kaltim Pasifik Amoniak (KPA), hanya 5,8-6 dolar AS per mmbtu.

Andika Yoedistira membantah adanya aliran dana itu. Menurut dia, permintaan penurunan harga gas untuk PT KPI ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Tidak ada kaitannya dengan SKK Migas,” katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (4/9) lalu, sekelompok pemuda dari Comite Central Masyarakat Anti Mafia Migas (MAMI) juga menggelar aksi demonstrasi di kantor BPH Migas di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Mereka menuntut Effendi Simbolon diusut dalam keterlibatannya pada praktik kartel mafia migas.

Koordinator Aksi, Sugeng Prayogo menjelaskan bahwa pengelolaan energi nasional dari sektor hulu hingga hilir telah dipenuhi oleh praktik kartel mafia migas.

“BPH Migas yang diberikan mandat penuh oleh UU untuk mendistribusikan dan mengawasi penggunaan BBM untuk rakyat kecil telah dipenuhi oleh kartel mafia migas yang bekerja sama dengan BPH Migas yang didukung oleh kekuatan politik di Komisi VII DPR”, kata Sugeng.

Pada Rabu (2/10) lalu, ratusan massa menggelar aksi di Gedung KPK dan Kantor PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Mereka melayangkan surat terbuka untuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Surat ini terkait nama kader PDIP Effendi Simbolon yang dituding sebagai mafia minyak dan gas (migas).

Demonstran yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (Gempari) ini bukan tanpa alasan menyebut Effendi sebagai mafia migas. Mereka mengacu pada keberadaan Effendi yang menjadi fasilitator menangnya tender PT Parna Raya.

“Anehnya (kemenangan itu) melalui tekanan politik yang mengatasnamakan partai politik. Ini menimbulkan spekulasi dan dugaan bahwa partai tersebut adalah PDIP mengingat Effendi Simbolon adalah petinggi partai PDIP,” kata Ketua Umum Gempari, Alfian Ramadhani, dalam orasinya. (bbs/jpnn)

 

+++++++++++

 

Effendi Simbolon Tolak Kenaikan Harga BBM

Pemilihan Ketua DPR, Fraksi PDI P Walk-out

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilainya sangat bernafsu untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Padahal Presiden Joko Widodo biasa saja menyikapi rencana kenaikan itu.

“Kenapa malah Pak JK yang begitu nafsu naikkan harga BBM?” ujar Effendi seusai rapat paripurna versi Koalisi Indonesia Hebat di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 4 November 2014. “Kenapa enggak melihat sikon (situasi dan kondisi)? Baru dilantik sudah buat heboh.” (Baca: Penundaan Kenaikan Harga BBM Picu Penimbunan)

Effendi mengatakan apakah dengan menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000–menjadi Rp 10.000–akan membuat Indonesia menjadi makmur? “Kalau makmur, naikkan saja Rp 10.000. Kenapa harus Rp 3.000,” katanya.

Menurut Effendi, seharusnya dibenahi dulu tata niaganya. Effendi pun mencontohkan zaman Rizal Ramli yang membuat kebijakan bahwa oktan murah harus dikonsumsi oleh kendaraan seperti bajaj. “Kalau cc 2.000 ke atas, masak, iya beli oktan murah.” (Baca: Jokowi: Subsidi BBM Bebani Anggaran Negara)

Karena itu, Effendi berharap Jokowi tidak menaikkan harga BBM dulu. “Untuk 2015, dahului dengan langkah yang konkret. Ini loh program kami.”

Sebelumnya, JK memastikan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak dilaksanakan November tahun ini. “Pokoknya bulan ini,” kata Kalla di kantornya, Senin, 3 November 2014.

TRI SUSANTO SETIAWAN

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: