Didi Darwis

Pengusaha masuk dalam jajaran 150 orang terkaya di Indonesia.

Dulunya adalah pengelola dana SDSB (toto lotto Indonesia, togel resmi)

Pada masa Orba ikut menggarap projek Swastanisasi pembuatan KTP

 

++++++++++++++++

sumber arsip : http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/12/28/0042.html

SWASTANISASI KTP JALAN TERUS

JAKARTA (BURSA) — Kendati banyak diprotes, persiapan swastanisasi
KTP ternyata terus dilakukan. Sekwilda DKI Jakarta, Harun Al-Rasyid,
misalnya, mengisyaratkan pihaknya akan menyerahkan pengelolaan KTP kepada
swasta, mulai bulan depan. Padahal, sebelumn ya, Gubernur Surjadi
Soedirdja mengatakan DKI tak perlu bekerjasama dengan swasta karena sistem
dan peralatan di Dinas Kependudukan DKI sudah cukup memadai.

Surjadi Soedirdja atau pun Kepala Daerah lainnya, agaknya tak
punya pilihan. Soalnya, diam-diam, delapan bulan lalu, ada SK Menteri
Dalam Negeri yang menginstruksikan semua Gubernur dan Bupati bekerja sama
dengan PT Solusindo Mitra Sejati (SMS) untuk mem buat KTP. Yang
mengejutkan, SK nomor 470 – 25 A itu disertai perjanjian antara Departemen
Dalam Negeri dengan SMS, yang menyebut bahwa biaya pengurusan KTP
membengkak jadi Rp 4.900, naik 63% lebih dari ongkos semula.

Pihak Departemen Dalam Negeri agaknya punya alasan mengapa
swastanisasi KTP yang memberatkan rakyat banyak ini tetap diteruskan.
Menurut Sekjen Depdagri Soerjatna Soebrata, kerjasama dengan SMS bukanlah
kebijakan baru yang ditempuh Menteri Dalam Negeri Y ogie S Memet. Tapi
cuma meneruskan keputusan yang diambil di jaman Menteri Rudini. Benarkah?

Kepada sumber BURSA, Menteri Rudini mengakui, beberapa hari
menjelang akhir kabinet lalu, ia menerima permintaan kerjasama penyediaan
perangkat lunak (model sistem informasi) untuk manajemen kependudukan dari
SMS. Perusahaan swasta, yang menurut Rudini d ipimpin Didi Darwis (bekas
pengelola SDSB) itu, juga menawarkan suplai perangkat kerasnya (jaringan
komputer). Rudini setuju dengan satu syarat: tidak menambah biaya
pengurusan KTP.

Akhirnya, saat itu dicapai kesepakatan, sistem informasi yang
ditawarkan diuji coba dulu dalam enam kabupaten di Jawa. Kalau dalam
setahun terbukti meringankan beban administrasi, mempercepat layanan KTP,
tapi tanpa biaya tambahan, Rudini setuju jika sis tem itu dipakai
menyeluruh. “Lha kok sekarang malah nambah jadi Rp 4.900? Gendeng apa,”
kata Rudini seperti ditirukan oleh sumber BURSA. Padahal, masih menurut
sumber BURSA, dengan sistem yang sama, ada perusahaan yang berani
mengelola pembuatan KTP, deng an gratis: rakyat tak perlu bayar.

Sumber BURSA lainnya menyatakan bahwa kenaikan biaya itu bukan
karena SMS mau menambah untungnya. Tapi, “Banyak pihak di luar SMS yang
ingin kecipratan.” Sumber ini menyebut, salah satu penarik rente
swastanisasi KTP ini, kabarnya adalah sebuah perusahaa n yang dimiliki
Billy, salah satu anak Menteri Yogie Memet. SMS sendiri ternyata juga
bukan SMS yang dulu datang ke Rudini. Ada yang bilang, kini saham PT SMS,
100% dimiliki oleh Elsye Sigit Hardjojudanto.

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: