Widdi Aswindi

Pemilik JSI  (Jaringan Suara Indonesia ).mantan direktur publik LSI

Ketua Satgas ITB, kelompok yang bersama-sama Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ), aktifis 98

Dia yang ditunding sebagai yang bertanggung jawab atas survei “abal abal ” untuk koalisi Prabowo Hatta

++++

  • Nama Lengkap: Widdi Aswindi
  • Lahir : Bandung, 20 Mei 1975
  • Nama Istri: Wini Pratiwi Sukartini
  • Nama Anak: Arrijaalu Auliabumi Nusantara

Pendidikan:

  • SDN Beji 07 Depok.
  • SMPN 13 Bandung.
  • Jurusan Planologi ITB.

Karir/Aktivitas:

  • Penulis Suplemen Bandung Raya di Pikiran Rakyat tahun 1998-1999.
  • Peneliti Word Bank.
  • Aktivis Internastional Organization for Migration.
  • Pengajar Public Opinion di Sespim Polri 2008-2009.
  • Mendirikan Jaringan Suara Indonesia sejak 2008 dan menjabat sebagai direktur JSI sampai sekarang.
  • Mendirikan PT BIA Energy di Jakarta, perusahaan pengembang energi hidrokarbon.
  • Mendirikan PT Wijaya Inti Nusantara di Sulawesi, perusahaan pertambangan.
  • Mendirikan BPR Syariah Widya Artha, masih proses di Bank Indonesia.

Sumber: Harian Pikiran Rakyat

++++++\

Tiga Tahun Beli Kantor Rp 6,5 Miliar di Kalibata
Ngintip Bisnis Lembaga Survei
Sabtu, 05 November 2011 , 08:53:00 WIB

JA­RINGAN SUARA INDONESIA (JSI)
 

RMOL.Secara beruntun, sejumlah lembaga survei merilis hasil jajak pendapat mengenai beragam isu. Hasilnya mengejutkan. Walaupun mengklaim hasil ini menggambarkan persepsi publik, tapi bertolak belakang dengan logika orang kebanyakan.

Kecurigaan bahwa survei-survei itu adalah pesanan pihak tertentu pun mencuat. DPR di­de­sak menelurkan Undang-Undang (UU) mengenai survei yang me­ngatur kode etik lembaga survei.

Bagaimana lembaga survei menjalankan bisnisnya? Berikut liputan Rakyat Merdeka.

Widdi Aswindi memelototi tum­pukan berkas di atas meja ker­janya. Direktur Eksekutif Ja­ringan Suara Indonesia (JSI) ini membaca-baca lagi hasil survei yang dilakukan lembaganya.

“Setahun, kami bisa mela­ku­kan 190 survei,” katanya saat di­te­mui di kantor JSI di Jalan Wa­rung Jati Timur Nomor 8AS, Ka­libata, Jakarta Selatan.

Kebanyakan mengenai pil­ka­da, baik untuk tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. JSI, kata dia, juga melakukan survei me­ngenai anggota legislatif di ting­kat nasional maupun daerah.

Untuk menggelar survei, JSI di­dukung 38 staf di kantor di Ja­karta, 33 koordinator wilayah yang bertempat di ibu kota pro­vinsi dan 14 ribu relawan.

Me­nurut Widdi, dengan modal itu pihaknya bisa menggelar survei atau jajak pendapat secara nasional.

Sebagian besar staf itu pin­da­han dari beberapa lembaga survei yang telah lebih dulu berdiri. JSI berdiri tahun 2008. Sebelum men­dirikan lembaga survei sen­diri, Widdi bekerja sebagai di­rek­tur riset di Lingkaran Survei In­do­nesia (LSI) milik Denny JA.

“Karena melakukan cara-cara yang mengganggu hati nurani, akhirnya kami memilih keluar demi integritas diri,” ujar Widdi.

Dengan modal patungan, Wid­di dan kawan-kawan men­di­ri­kan JSI. Widdi menegaskan, lembaga survei yang dipimpinnya me­nge­depankan kejujuran.

Walaupun memiliki sumber daya untuk menggelar survei se­cara nasional, JSI lebih senang ber­main di daerah. Mereka meng­garap survei pemilihan bupati/walikota dan pemilihan gubernur.

“Kalau tingkat bawah sudah kuat baru main di tingkat nasio­nal,” kata Widdi.

Tahun ini, JSI mulai meng­ga­rap survei secara nasional. Isu yang dijadikan obyek survei ada­lah kinerja lembaga penegak hu­kum. Hasil survei dirilis belum lama. Kesimpulannya men­ce­ngangkan: polisi lebih dipercaya daripada KPK.

Dalam waktu dekat, JSI akan merilis hasil survei lagi. Isunya tak jauh-jauh dari pilkada. Yakni keinginan masyarakat mengenai pemilihan gubernur.

“Apakah ma­syarakat ingin pe­mi­lihan langsung atau dipilih oleh ang­gota DPRD,” kata Widdi.

Untuk menggarap survei nasio­nal, JSI mematok tarif Rp 400-600 juta. Tingkat provinsi Rp 200-350 juta. Sedangkan untuk kabupaten/kota Rp 100-200 juta.

Menurut Widdi, wajar semakin besar cakupan survei makin besar pula tarifnya. “Untuk tiket pesa­wat staf ke lapangan, kami me­ngeluarkan Rp 200 juta setiap bu­lan,” ungkapnya.

Selain bergerak di bidang survei, JSI juga menawarkan jasa se­bagai konsultan politik. Klien­nya calon kepala daerah, anggota legislatif dan parpol.

Widdi menyebutkan 16 calon yang didampingi JSI meme­nang­kan pilkada. Delapan belas caleg tingkat nasional maupun daerah berhasil lolos.

“Kami juga men­jadi konsultan Parpol seperti Gol­kar, Demokrat maupun PAN,” kata Widdi.

Berapa tarif yang dipatok? Me­nurut Widdi, bervariasi. “Bia­sa­nya para calon memilih satu pa­ket antara survei dengan kon­sul­tan politik,” katanya tanpa me­nye­butkan besar tarifnya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo salah satu peng­guna jasa JSI. Fauzi memilih satu paket. “Setiap enam bulan sekali kami melakukan survei untuk melihat tingkat kepercayaan dan kepuas­an publik terhadap Fauzi Bowo,” katanya.

JSI terus melakukan survei hing­ga sebulan sebelum pemili­han. Rencananya, Pilgub Jakar­ta digelar pertengahan 2012.

“Pada saat itu pilihan orang tidak akan be­rubah lagi. Kalau masih jauh hari pilihan orang masih berubah te­rus tergantung keadaan,” katanya.

Dengan menyasar klien peserta pilkada, Widdi optimistis lemba­ga­nya bisa eksis. “Dulu, kami di­ramalkan berumur pendek, tak lebih dari dua tahun. Alham­dulil­lah kami makin besar,” ujarnya.

Dari keuntungan bisnis ini, JSI bisa memiliki kantor sendiri se­harga Rp 6,5 miliar. “Baru lunas tahun ini,” kata Widdi.

Kantor JSI di Kalibata ber­lantai dua dilengkapi basement. Bangunannya modern dan me­gah. Halamannya disesaki pu­luhan mobil milik para staf.

Logo dan tulisan “Jaringan Sua­ra Indonesia” dipasang di teras kantor. Masuk ke dalam kan­tor, interiornya gaya min­i­malis.

Lantai bawah digunakan untuk ruang menerima tamu dan ruang rapat. Ruangan pimpinan dan staf berada di lantai dua.

Ruang kerja Widdi berada di pojok kiri dari tangga. Memasuki ruang kerjanya terlihat peng­har­ga­an dari Museum Rekor In­do­ne­sia (MURI) yang diberi bingkai.

Penghargaan diberikan karena hasil survei JSI soal hasil pilkda Konawe Utara, Sulawesi Utara, paling presisi dibanding lembaga lain. Hanya berbeda 0,01 persen dibanding hasil per­hitungan suara KPUD setempat. Ruang direktur eksekutif di­leng­kapi meja kerja yang diletakkan di tengah dan sofa untuk me­ne­rima tamu.

KPK Minta Survei Apel Lawan Apel

Belum lama ini, JSI merilis hasil survei mengenai kinerja lembaga hukum. Hasilnya tingkat ke­per­cayaan publik terhadap ke­po­lisian lebih tinggi dibanding­kan KPK maupun MA, MK dan Kejaksaan Agung.

Dalam survei yang melibatkan 1.200 responden itu, tingkat ke­percayaan KPK hanya 53,8 per­sen. Sementara kepolisian 58,2 persen. Peringkat ketiga MA de­ngan 47,8 persen. Selanjut MK 47,3 persen. Kejaksaan Agung be­rada di posisi juru kunci de­ngan 46,0 persen.

Survei itu juga menyimpulkan ke­puasan publik terhadap kepo­li­sian cukup tinggi. Sebanyak 53,6 persen responden puas ter­hadap kepolisian.

Responden yang menyatakan puas terhadap KPK 45,0 persen. Tingkat kepuasan terhadap MK sebesar 43,5 persen, MA sebesar 42,1 persen dan Kejaksaan Agung sebesar 41,1 persen.

Untuk tingkat ketidakpuasaan, KPK ditempatkan dalam posisi teratas dengan 42,7 persen. Beri­kut­nya Kejaksaan Agung 42,1 persen. Kepolisian di peringkat ketiga dengan 39,7 persen. Se­telah itu, MA sebesar 37,5 persen, dan MK sebesar 35,3 persen.

Widdi menjelaskan, tingkat ke­ti­dakpuasan terhadap KPK sangat dipengaruhi rendahnya kinerja lembaga itu dalam menangani ka­sus-kasus besar. Misalnya, kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games, dugaan suap di Ke­men­terian Tenaga Kerja dan Trans­mig­rasi, serta kasus Bank Century.

Tingkat kepuasan terhadap ke­polisian cukup tinggi karena lem­baga penegak hukum memili­ki aparat sampai ke tingkat ke­ca­ma­tan. Itu tak dimiliki KPK.

“Kalau di daerah-daerah kecil masyarakat kadang meminta ban­tuan polisi dalam berbagai ben­tuk, kadang ingin melahirkan anak juga mintanya di sana (po­lisi),” kata Widdi.

Widdi mengatakan, survei ini tak dibiayai siapa-siapa, murni dari kantong lembaganya. “Kami lakukan survei itu selama se­minggu di seluruh Indonesia dan menghabiskan dana hingga ratusan juta,” katanya.

Survei ini dirilis tak lama sete­lah mencuat isu dana penga­ma­nan 14 juta dolar AS yang di­te­rima Polri dari Freeport.

Wakil Ketua Komisi Pem­be­ran­tasan Korupsi (KPK) M Jasin mengkhawatirkan hasil survei ini akan digunakan untuk memo­jokkan lembaganya.

“Saat ini banyak yang ingin me­nyudutkan KPK, membonsai ke­wenangannya. Bahkan ada yang ingin membubarkan,” katanya.

Jasin mempertanyakan metode survei yang digunakan JSI. Me­nurut dia, KPK tak bisa di­ban­dingkan dengan kepolisian. “Ha­rusya apple to apple. Kalau ins­tansi lain punya terorisme, pidana umum. Kalau KPK hanya ko­rupsi,” katanya.

Kendati begitu, KPK akan menggunakan hasil survei ini se­bagai bahan evaluasi. “Ini pen­do­rong bagi KPK agar selalu me­ning­katkan kinerja. Kita tidak akan iri,” katanya.

Sorry, Tidak Terima Klien Tersangka

Kode Etik Ala JSI

Direktur Eksekutif JSI Widdi Aswindi menegaskan, lembaganya menjunjung tinggi integritas dalam melakukan survei. Ia juga menegaskan tak akan melacurkan diri kepada pihak-pihak tertentu. “Ingatkan bila kami berbuat seperti itu,” pinta Widdi.

Untuk menjaga kemurnian survei yang dilakukan lem­baga­nya, Widdi memisahkan Divisi Riset dengan Divisi Strategi Politik. “Kedua dua divisi tidak boleh bertemu sama sekali. Bila ini dibiarkan bertemu bisa di­pastikan hasil survei gampang dipengaruhi. Tidak murni lagi.”

Dalam melakukan survei me­ngenai kepala daerah, pihaknya menghindari mengarahkan res­ponden kepada calon tertentu.

Widdi tak menutupi jika ada survei pesanan. Sebab, tak s­e­mua lembaga survei men­jun­jung tinggi integritas dan ke­ju­juran. “Yang penting kami da­lam setiap melakukan survei dila­ku­kan secara transparan dan bisa dicek oleh siapa saja.”

Widdi mengatakan, JSI me­megang teguh sejumlah kode etik. Misalnya, hasil survei yang dibiayai pihak tertentu tidak akan diumumkan. Hasil survei hanya untuk kepentingan internal.

“Kalau surveinya meng­gu­na­kan dana lembaga, hasilnya akan diumumkan ke publik,” ujarnya.

Selama ini, quick count (hi­tung cepat) yang digelar JSI juga menggunakan dana lem­baga. “Ini kami lakukan agar hasilnya betul-betul independen dan berdasarkan realitas di lapangan,” tandas Widdi.

Widdi menjelaskan, JSI tidak sembarangan menerima pesa­nan survei dan pendampingan. Kandidat kepala daerah yang berstatus tersangka maupun bakal tersangka kasus apa­pun bakal ditolak. “Itu sudah menjadi kode etik kami,” katanya.

Bisa Menyulut Bakar-bakaran

Untuk mencegah survei jadi penggiring opini menjelang pes­­ta demokrasi, perlu ada ak­re­ditasi terhadap lembaga survei.

Usul itu diutarakan anggota Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Arta. Me­nu­rut dia, akreditasi bisa men­cegah lembaga survei me­la­ku­kan sur­vei pesanan yang ha­sil­nya tak bisa dipertanggungjawabkan.

”Pemantau saja diakreditasi. Bila perlu, sertifikasi lembaga survei. Serahkan ke LIPI (Lem­baga Ilmu Pengetahuan In­do­ne­sia) sebagai lembaga inde­pen­den dan profesional yang me­lakukan sertifikasi,” katanya.

Putu mengatakan, akreditasi lembaga survei itu berlaku un­tuk pemilu presiden, anggota lem­baga legislatif, ataupun pe­milu kepala daerah.

Selama ini, banyak muncul lem­baga survei menjelang pil­kada yang kredibilitas dira­gu­kan. Hasil surveinya sulit di­per­tang­gungjawabkan secara ilmiah.

“(Itu) rentan memicu konflik horizontal. Pemicu konflik Pil­kada Tanah Toraja adalah pe­ngumuman oleh lembaga survei lokal. Akibatnya, kotak suara di sejumlah kecamatan dibakar pendukung pasangan calon,” kata Putu. [Harian Rakyat Merdeka]\\

+++++++++++

Prabowo-Hatta Dikhianati Zukifli Hasan dan Widhie JSI

Written By Realitas News on Selasa, 23 September 2014 | 13.16


RNEWS – Pengkhianatan selalu datang dari orang terdekat. Waspadailah musuhmu, hati-hati dengan temanmu. Hanya teman terdekatmu yang mengetahui persis di mana kelemahanmu dan saat yang tepat menikammu.

Ungkapan tersebut di atas terjadi pada terjadi pada pasangan Prabowo – Hatta. Mereka dkhianati teman terdekat sendiri yakni Zulkifli Hasan, mantan sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), besan pendiri PAN Amien Rais dan tangan kanan Hatta Rajasa.
Pengkhianatan Zulkifli Hasan dilakukan tepat saat pemilu presiden 2014 lalu, berkolusi bersama Widhie Aswindi pemilik JSI – Jaringan Survei Indonesia.

“Wiedhi masuk kategori orang cepat memanfaatkan kesempatan yg ada. Sebelumnya wiedhi adalah staf di LSI. Setelah mencuri ilmu di LSI, ia keluar dari sana dan mendirikan JSI. Bukan hanya mencuri ilmu LSI, wiedhi juga mencuri klien yang pernah berhubungan dengan LSI,” ujar salah seorang Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Minggu 21 September 2014 kemarin.

Petinggi PAN yang enggan dicantumkan namanya itu menambahkan, dengan modus penipuan yang dijalannyaknnya tak heran Jaringan Survey Indonesia (JSI) dalam waktu singkat telah memiliki kantor yang dibeli dengan harga Rp 6,5 miliar di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
“Rata-rata survei yg dilakukan JSI adalah pesanan sehingga hasilnya sangat diragukan dan menyesatkan. Kita blm lupa ttg survei palsu yg dlakukan JSI terhadap pasangan Prabowo-Hatta,” ujar anggota DPR RI peridoe 2009-2014 itu.
JSI seolah-olah memenangkan pasangan Prabowo – Hatta, padahal hasil survei JSI ini penuh rekayasa dan penipuan data. Seharusnya Koalisi Merah Putih menuntut Wiedhi JSI dan memenjarakannya, karena sudahdi tipu mentah-mentah, apalagi ratusan miliar rupiah uang Koalisi Merah Putih sudah diserahkan ke JSI sebagai pembayaran biaya jasa survey.
Politisi PAN yang dulu dikenal dekat dengan Amien Rais ini menambahkan, besarnya biaya jasa survey JSI ini dikarenakan Wiedhi Aswindi selalu mengklaim mereka (JSI) mempunyai jaringan di seluruh Indonesia dengan ribuan tokoh dan mahasiwa yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten dan kota.
Dengan keahliannya menipu klien imbuhnya, banyak pejabat yang telah menjadi korban JSI. Wiedhi pintar menjual pengaruh dan nama beberapa pejabat tinggi yang dikenal cukup dekat dengan JSI, salah satunya adalah menteri kehutanan Zulkifli Hasan.
Bahkan dalam kasus penipuan terhadap pasangan Prabowo-Hatta, Zulkifli Hasan adalah pihak yang merekomendasi lembaga survey JSI kepada Koalisi Merah Putih (KMP).
“Siapa yang tidak tahu bahwa jasa Zulkifli Hasan membawa JSI ke KMP tidak gratis. Zulkifli Hasan dikenal juga sebagai menteri korup di kalangan pengusaha kehutanan. Dia terkenal sebagai pemeras dan doyan suap oleh hampir smua orang yang punya kepentingan di Kemenhut,” ungkap mantan Komisi III DPR ini.
Atas rekomendasi Zulkifli Hasan, lembaga survey JSI milik Wiedhi Aswindi dipakai oleh KMP, dan inilah salah satu penyebab utama kekalahan kekalahan Prabowo-Hatta. Tetapi menurutnya, lagi-lagi Wiedhie Aswindi dan JSI dapat lolos dan tidak dituntut pertanggungjawabannya oleh KMP karena keberhasilan Zulkifli Hasan mengalihkan kesalahan JSI – Wiedhi Aswindi ke pihak Presiden SBY, Istana dan Mahkamah Konstitusi.
Begitu piawainya Zulkifli Hasan membodohi pasangan Prabowo-Hatta dan Koalisi Merah Putih sehingga tidak menyadari bahwa JSI dan Wiedhi memiliki peran sangat besar dalam menggagalkan Prabowo – Hatta dalam pemilu presiden kemarin.
Zulkifli Hasan memang sengaja melakukan pengkhianatan dari dalam agar pasangan Prabowo-Hatta kalah dalam pemilu presiden karena ia memiliki agenda tersembunyi yaitu merebut posisi Ketua Umum Partai Amanat Nasional dari tangan Hatta Rajasa.
Bahwa kekalahan Prabowo-Hatta terjadi salah satunya disebabkan sabotase Zulkifli Hasan di KMP, dalam rangka mewujudkan rencana Zulkifli Hasan yang berniat menjadi Ketum PAN. Sehingga jika Hatta Rajasa berhasil menang dalam pemilu presiden kemarin, Hatta yang masih memiliki keinginan untuk maju lagi dalam muktamar PAN mendatang akan menjadi batu sandungan Zulkifli Hasan mewujudkan rencanannya sebagai Ketum PAN pengganti Hatta.
Tidak hanya via Wiedhi dan JSI, Zulkifli Hasan yang sedang terjerat kasus suap alih fungsi hutan Sentul Bogor ini, juga sudah diketahui menahan pencairan dana  pemenangan pilpres Prabowo-Hatta sehingga membuat banyak program pemenangan KMP tidak berjalan alias mandek.
Dana pemenangan Prabowo-Hatta dan KMP sengaja ditahan pencairannya oleh Zulkifli Hasan dan jika ada yang dilaporkan telah dicairkan, sebagian besar adalah untuk pembiayaan program-program kampanye dan pemenangan fiktif.
Zulkifli Hasan dan Wiedhi Aswindi berkolusi dalam membuat program dan melaporkan seolah-olah prabowo-hatta menang di berbagai daerah dengan survei yang dilakukan Wiedhi dan JSI. Padahal, semua itu sebagian besar fiktif dan dana pemenangan Prabowo-Hatta dinikmati berdua oleh Zulhasan dan Wiedhi.
Baru-baru ini mencuat informasi tentang dugaan korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang dilakukan bersama Wiedhi Aswindi dalam kapasitannya selaku Direktur PT. Billy Indonesia
Gubernur Sultra Nur Alam melalui Wiedhi Aswindi dituding menerima gratifikasi dari Richcorp sebesar Rp 30 Miliar, terkait dengan konsesi dan izin pertambangan nikel. Jatam dan Walhi Sultra telah mengungkap persekongkolan Nur Alam dan Wiedhi Aswindi tersebut dan  melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Sultra serta KPK.
Masih menurut Ketua DPP PAN itu, sekarang kasus suap Rp 30 miliar untuk Gubernur Sultra Nur Alam oleh Richcorp yang diserahkan melalui Wiedhi Aswindi ini sedang  ditangani Kejaksaan Tinggi Sultra. Penuntasannya terkesan lamban karena diduga ada aliran suap yang diserahkan Nur Alam melalui Wiedhi untuk jaksa penyidik dan pimpinan Kejati Sultra.
Politisi PAN itu menambahkan, sebaiknya KPK turut melakukan supervisi terhadap penangangan kasus gratifikasi Nur Alam Gubernur Sultra yang ditangani penyidik Kejati, agar penuntasan kasus suap ini tidak terkatung-katung.
Wiedhie Aswindi juga diketahui sebagai broker pengurusan izin alih fungsi lahan hutan untuk konsesi pertambangan di Sultra. Kolusinya dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjadikan Wiedhi seolah-olah menjadi menteri kehutanan bayangan di mana-mana terutama dalam pengurusan izin alih fungsi hutan dan sejenisnya di Kementerian Kehutanan RI.
Pada Juli 2014 lalu, KPK menangkap tangan Bupati Bogor Rahmat Yasin dan Johan Jap Direktur PT Bukit Sentul yang sedang melakukan transaksi suap terkait izin alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan pengembangan penyidikan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan disebut terlibat dalam suap menyuap untuk izin menhut itu. Namun, entah kenapa KPK tidak menetapkan Menhut Zulkifli Hasan sebagai tersangka.
+++++++++++++

Perjuangan Reformasi 1998 Widdi Aswindi

Dibaca: 545 kali Posted: Dec 04, 2013

NameSetelah dikungkung hampir 32 tahun dalam rezim Pemerintahan Presiden Soeharto, tahun 1998 merupakan tonggak kebangkitan demokrasi di Indonesia. Mahasiswa memiliki andil besar dalam menentukan arah bangsa ini melalui gagasan reformasi yang diusung. Banyak pro dan kontrak terkait gagasan dan awal gerakan reformasi itu sendiri. Namun yang pasti, gerakan reformasi di Indonesia tidak lepas dari pertemuan tokoh-tokoh bangsa yang berkumpul di Ciganjur.

Empat tokoh oposisi yang dikenal bersih saat itu diyakini  membawa arah reformasi. Pertemuan ini, dikenal dengan sebutan Deklarasi Ciganjur, yang dilangsungkan pada 10 November 1998. Masing-masing tokoh itu, memiliki jumlah massa pendukung, dan dianggap mewakili berbagai kepentingan yang ada.

Keempat tokoh tersebut, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu adalah tokoh oposisi yang memiliki basis pendukung dari kalangan NU, Amien Rais yang mewakili Muhammadiyah, dan dikenal kritis terhadap rezim Orde Baru, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meski masuk dalam lingkaran dalam Soeharto di Partai Golkar, Sultan dikenal sebagai tokoh yang cukup bersih ketimbang tokoh Golkar yang lainnya. Kemudian, Megawati Soekarnoputri, dikenal sebagai tokoh oposisi dan mewakili kelompok nasionalis .

Pertemuan tersebut diprakarsai sejumlah organisasi mahasiswa, diantaranya mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ), Keluarga Mahasiswa ITB (KM-ITB), dan Mahasiswa Universitas Siliwangi (UNSIL).

Widdi Aswindi, mantan Ketua Satgas ITB, kelompok yang bersama-sama Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) menceritakan pertemuan tersebut. Berikut petikan wawancaranya.

Omong-omong, apa sih latar belakang Pertemuan Ciganjur dulu?

Pada saat itu, 1998 dulu, kesalahan Indonesia sudah sangat sistemik. Sudah bukan lagi kesalahan-kesalahan perorangan, tapi sudah jadi sebuah kesalahan sistem. Harus ada proses di mana kita semua sadar (akan) kesalahan-kesalahan itu dan kita harus bergerak dari titik nol. Jauh sebelum Soeharto turun, sebuah grand design akan apa yang harus dilakukan setelah Soeharto jatuh itu sudah dipikirkan oleh teman-teman di ITB. Kita ingin, kekuatan-kekuatan yang menjadi basis kuat di masyarakat harus ketemu, karena kalau kita berbicara dengan lembaga-lembaga resmi dalam sistem, tentu hanya akan menguntungkan rezim. Kalau kita bicara di DPR, kalau kita bicara di MPR, percuma. Makanya kita ingin yang ada di luar sistem.

Konsepsi dialog nasional yang semula, tadinya tidak seperti itu (Deklarasi Ciganjur, red), tadinya selain empat orang itu, masih ada Uskup Belo (pemimpin keagamaan di Timor Timur, red), bahkan kita juga undang Wiranto (saat itu Menhankam/Panglima ABRI, red) dan Habibie (saat itu Presiden, red) di lingkaran pertama. Seharusnya ada lingkaran kedua yang meliputi pakar-pakar, kemudian masyarakat dan sifatnya terbuka. Tempatnya kita ingin di gedung besar, (jadi) semacam rapat rakyat. Intinya cuma satu, bagaimana keluar dari krisis dan sama-sama sadar bahwa attitude kita selama ini adalah attitude orang-orang brengsek, baik elit maupun masyarakat. Tapi, pada prakteknya kan tidak seideal itu. Kita punya banyak sekali keterbatasan, mahasiswa saja tidak semuanya satu pendapat. Makanya kita berusaha mensosialisasikan ide ini. Hampir semua mahasiswa sudah tahu. Bahkan luar Jawa pun kita kirim surat.

Jadi, sebenarnya apa yang dimaui mahasiswa?

Intinya, waktu itu kita krisis kepemimpinan nasional. Dan kita sama sekali tidak punya mekanisme yang cukup legitimate untuk menjamin kepemimpinan nasional itu terus berlangsung dengan baik. Apalagi dalam masa krisis dan panas seperti itu ‘kan ? Bahkan prosesnya pun harus seperti sebuah konsensus yang menempatkan sikap kenegarawanan itu di depan. Makanya yang kita launching waktu itu, kita butuh pemimpin yang sifatnya kenegarawanan, kita tidak butuh pemimpin pintar, hanya butuh pemimpin kenegarawanan yang menjaga amanah, cerdik mengakali bagaimana Indonesia bisa keluar dari krisis, orang yang benar, dan dia juga orang yang track recordnya tidak terlalu jelek-lah!

Lalu bagaimana mendekati tokoh-tokoh itu ?

Kita tidak ingin menyingkirkan rezim lama dengan cara kasar, misalnya dengan meludahi, makanya kita juga undang Habibie dan Wiranto. Tapi kita mau mereka menyetujui platform tuntutan yang sudah kita buat. Kenyataannya, mereka menolak menyetujui. Kasarnya, begitu. Waktu itu Wiranto bersikeras supaya ABRI (kini TNI) berada di balik pemerintahan yang sah. Padahal, pada saat itu kesahan pemerintahan juga diragukan.

Tapi kita ambil keputusan, kita jalan terus. Yang menjadi persoalan waktu itu adalah bagaimana memunculkan suatu blok baru dalam kepemimpinan nasional, yang harus kepemimpinan sipil. Tahu sendiri bahwa kultur Indonesia adalah kultur kepemimpinan elit. Bahkan pertentangan di tingkat horizontal pun diatur oleh elit. Saat itu, tidak ada satu pun elit yang sadar untuk berbicara dalam konteks nasional. Semuanya berbicara dengan semangat oportunis. Kebutuhan yang mendesak itu, ditambah dengan akan digelarnya Sidang Istimewa yang hanya akan berfungsi melegitimasi rezim dan membuat kita semua makin jauh dari proses demokratisasi, itulah yang harus segera dikejar.

Seberapa dekat kalian dengan tokoh-tokoh yang diundang itu?

Tidak ada. Tidak ada sama sekali! Semua yang dilakukan adalah sebuah proses besar. Dulu, rekan Satgas ITB kita, Charlie, yang berusaha mencegat di tangga pesawat Sultan (Hamengkubuwono X), kemudian bagaimana dia berusaha masuk dalam rapat Gubernur se-Indonesia, lalu … bagaimana dia ‘nongkrongin rumah Sultan jam 4 pagi. Terus, Megawati, bagaimana dia ‘dipotong’ pada saat sedang pidato di Bogor oleh Peyi dari FKSMJ. Terus bagaimana kita sempat berusaha menduduki rumah Megawati. Itu semua, prosesnya tidak seperti sekarang. Sebetulnya, saya bersyukur kalau mereka mau bertemu atas dasar keinginan masing-masing. Kalau dulu, kita harus paksa-paksa dan rumitnya minta ampun.

Mereka setuju dengan platform yang kalian ajukan?

Ya, mereka setuju. Bahkan pada akhirnya, lima poin yang kita ajukan, termasuk penghapusan dwifungsi ABRI dan adili Soeharto ditambah dengan masalah PAM Swakarsa dan satu lagi, apa ya ..lupa. Sampai hari ini saya melihat, pertemuan Ciganjur dulu itu strategis, karena terbukti ‘kan, kita tidak punya tokoh lain.

Pemilihan lokasi di Ciganjur sudah merupakan setting juga?

Tidak, semula adalah seperti yang saya katakan tadi. Kita ingin tempat yang besar. Kita pernah survey lho .. ke Istana Bogor, ke Istana Cipanas, bagaimana caranya menguasai gedung-gedung ini, terus juga Istana Batu Tulis-nya Soekarno, terus Gedung Merdeka, Bandung, … pokoknya tempat-tempat yang memiliki nilai ritual sejarah supaya kita mudah memberikan back ground ke publik.

Tapi, Gus Dur yang jadi tokoh undangan, kena stroke dan saat itu dia sudah tiga kali stroke. Sudah keluar-masuk (rumah sakit). Jadi, kita tidak punya pilihan lain, Gus Dur stroke dan kita hanya me-lobby Amien (Rais) supaya mau berbesar hati datang, dan juga Mega dan Sultan. Itu tidak dalam pengertian posisi Gus Dur lebih tinggi dari yang lainnya.

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: