Happy Hapsoro

Suami dari Puan Maharani ( putri Megawati Sukarno)
Pengusaha politik palugada (Apa lu butuh, gua ada”)
Presiden Direktur Odira Energy Persada, yang bergerak dibidang minyak dan gas

+++++++++++++

hasil searching di internet soal Happy Hapsoro:

http://kumpulanberitalama.blogspot.com/2013/05/happy-dan-isu-sukhoi.html
Happy dan Isu Sukhoi
Minggu, 27 Juli 2003.
Happy dan Isu SukhoiSOSOKNYA terhitung kelas berat. Tingginya 176 cm, berat badannya 90 kg. Dalam balutan kemeja casual biru tua dan celana jins, Happy Hapsoro, 32 tahun, terlihat kokoh kekar. Toh, menantu Presiden Megawati Soekarnoputri itu tampak agak grogi ketika harus menghadapi awak pers. ”Gila, tangan gue keringatan,” ujarnya, beberapa saat sebelum ia menemui sejumlah wartawan.

Rabu sore pekan lalu itu, Happy mengundang wartawan untuk minum jus di Park Lane Hotel, Jakarta. Suami Puan Maharani, 30 tahun, putri pasangan Taufiq Kiemas dan Megawati, ini tak tahan untuk memberikan klarifikasi setelah dihantam tuduhan macam-macam KKN –terakhir soal keterkaitannya dalam proyek imbal-beli pesawat tempur Sukhoi.

Yang ia coba katakan sore itu adalah pengakuan bahwa dia tak terlibat sama sekali dengan urusan Sukhoi. Happy juga tak ikut-ikutan memasok komoditas yang akan diimbalbelikan dengan pihak Rusia melalui Bulog. Adakah teman-teman yang minta dibantu supaya barangnya bisa lolos tender di Bulog? ”Tidak juga,” tutur sulung tiga bersaudara dari keluarga pengusaha properti dan forwarding Bambang Sukmonohadi itu.

Happy juga menolak tuduhan ikut-ikutan memborong ”harta karun” di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ia lantas menjelaskan kedekatannya dengan Avi Dwipayana, Direktur Utama PT Trimegah, perusahaan sekuritas yang sering membuat transaksi dengan BPPN. ”Istri Avi itu teman saya, dan saya pernah berkongsi sama dia,” kata Happy.

Kongsi yang dimaksud adalah usaha es krim Emack & Bolios, waralaba dari Boston, Amerika. Usahanya bubar, pertemanan jalan terus, hingga Happy lantas berkawan pula dengan Avi. ”Tapi, saya tidak ikut di sana,” ujarnya. Toh, Avi mengilhami Happy untuk main saham, hal yang digelutinya sekarang.

Happy punya usaha lainnya, pabrik garmen –di Tanjungpriok, Jakarta, dan Kamboja– serta restoran padang. ”Mohon bisa dipahamilah, saya tidak seperti yang digambarkan di koran-koran,” katanya. Tapi, apa sih suka dukanya jadi menantu presiden? ”Ya, saya punya akses lebih baik.” Dukanya? ”Nggak usah disebutlah, tidak enak sama mertua,” kata ayah dua balita itu. Ia memang melepas usaha trading dan forwarding-nya setelah ibu mertuanya menjabat wakil presiden, empat tahun silam.

+++++++++++++++++
Panja Sukhoi Panggil Tiga Pengusaha–
Anton Akui Dekat dengan Menantu Mega
Jakarta (Bali Post) –
Kegagalan Panja Sukhoi ”memaksa” Rizal Ramli dan Setiawan Djody, tak membuat mereka putus asa. Selasa (1/7) kemarin Panja kembali memanggil tiga pengusaha terkait dengan pembelian pesawat tempur Rusia itu. Dalam pembahasan itu banyak disinggung kedekatan pengusaha dengan keluarga Presiden Megawati. Namun, dari keterangan narasumber, tidak ada keterangan satu pun yang mengatakan bahwa keluarga maupun orang dekat Presiden terlibat.

Dalam rapat tertutup panja itu, hadir tiga pengusaha yakni Anton Sulaiman (pengusaha/Direktur Bank Haga), Marimanen Sinivasan (Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia/Direktur Texmaco) dan Beni Sutrisno (Ketua API). Pemanggilan Anton Sulaiman, karena yang bersangkutan diduga terlibat dalam transaksi imbal beli pesawat Sukhoi. Anton juga dikenal sebagai rekanan Departemen Pertahanan untuk pengadaan peralatan militer dan diduga menjadi koordinator yang mengatur rombongan pengusaha ke Rusia. Sementara Beni Sutrisno dan Marimanen dimintai keterangan karena keduanya merupakan wakil dari pengusaha yang diikutsertakan dalam rombongan kepresidenan saat Mega berkunjung ke sana.

Dalam rapat Panja Sukhoi yang dipimpin Ketua Panja Ibrahim Ambong, sejumlah anggota panja mempertanyakan hubungan pengusaha Anton Sulaiman dengan keluarga dan orang dekat Presiden yaitu Happy Apsoro (menantu Megawati) dan Taufiq Kiemas. Selain itu, anggota panja juga mempertanyakan kedekatan Anton dengan penasihat Presiden, Frans Seda. Menjawab pertanyaan tersebut, Anton mengakui hubungannya dengan ketiga orang dekat Presiden itu. Namun, hal itu hanya sebatas pertemanan.

Ia membantah memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Presiden. ”Enggak ada, tidak ada. Saya kira perkawanan itu biasa. Tidak harus diakhiri atau dibarengi dengan bisnis,” ujarnya usai rapat tertutup Panja Sukhoi.

Mengenai bisnisnya sendiri, ia menyangkal sebagai rekanan dari Dephan untuk pengadaan peralatan militer. Kata Anton, selam menjalankan bisnis, ia tidak pernah memiliki pengalaman mengenai pembelian imbal beli. ”Saya hanya perdagangan di impor. Saya tidak pernah melakukan transaksi senjata,” imbuhnya.

Terhadap kedekatannya dengan penasihat Presiden, Frans Seda, ia mengakui hubungannya memang dekat. Perkenalannya waktu itu, karena Frans Seda pernah menyewa salah satu ruangan di Gedung Penta miliknya.

Sementara Beni Sutrisno dalam penjelasannya mengakui sekitar tahun 2002 ada pertemuan antara pengusaha dan pemerintah. Para pengusaha pernah kumpul di Depatemen Perdagangan untuk membicarakan komoditi yang akan diperdagangkan. Ia mengatakan, dari kacamata bisnis pembelian ini menguntungkan karena paling tidak akan terjadi peningkatan volume perdagangan.

Indikasi KKN

Secara terpisah, anggota Panja Sukhoi dari Fraksi Reformasi Joko Susilo menilai ada indikasi KKN dalam pembelian pesawat ini. Ia menjelaskan, rencana pembelian telah dilakukan Memperindag Rini MS Soewandi. Namun, rencana tersebut tidak disampaikan kepada Dephan dan DPR. Dari situ, dapat diartikan ada upaya mengesampingkan peranan Dephan dan DPR.

Menyinggung kedekatan Happy dengan Anton, Joko secara langsung mempertanyakan mengapa Anton sampai dipanggil om oleh Happy Hapsoro. ”Happy manggil om sama Anton. Dan, diakui juga bahwa hubungannya dengan Frans Seda sangat akrab. Dengan demikian banyak hal yang perlu dijelaskan,” katanya. Ia menambahkan, masih banyak hal yang perlu diketahui. ”Saya katakan kalau kita melihat hubungan ini adalah kedekatan itu dalam masa orde baru, memunculkan nepotisme, dan juga yang disebut KKN. Kita lihat, dulu kalau anak-anak Soeharto bertemu Liem Sui Liong kan memanggil om Liem. Ini Happy Hapsoro juga, om Anton. Jadi hubungan-hubungan seperti itu kan menjadi rawan,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan dipanggilnya Frans Seda, ia mengatakan, hal itu masih dipikirkan karena sangat rawan dengan hal politis. ”Ini rawannya, semua orang tahu Frans Seda penasihat Presiden yang sangat dekat, sehingga dugaan-dugaan ini harus sangat jelas. Kita transparan saja supaya tidak menimbulkan salah pengertian,” katanya. Anggota Panja Sukhoi dari Fraksi PDI Perjuangan Thahjo Kumolo mengatakan, kalau hanya pertemanan wajar, namun hal itu tidak terkait dengan urusan bisnis. Apalagi, terlibat pembelian pesawat Sukhoi. ”Kalau dekat bisa dengan siapa pun. Jadi tidak perlu sampai meluas, toh sudah dijawab beberapa pengusaha apa yang menjadi tanda tanya dengan terbuka,” ujar Sekretaris F-PDI Perjuangan ini.

Terhadap kelanjutan Panja Sukhoi, ia mengatakan, F-PDI Perjuangan tidak akan mempermasalahkan, apalagi sampai ingin menghentikannya. ”Enggak masalah. Ini kan transparan, tidak ada indikasi pemerintah mau mark up, mau dapat komisi, menteri-menterinya bermain. Karena prosesnya transparan dan terbuka,” katanya lagi. (kmb4/kmb5)

++++

Inilah Nilai Lebih PT Odira di Bekasi
http://www.inilah.comonFollow on Google+
4
Headline
inilah.com/Dokumen
Oleh: Djibril Muhammad
nasional – Sabtu, 30 Januari 2010 | 02:45 WIB
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on google More Sharing Services
INILAH.COM, Jakarta – Sebagai mitra bisnis BUMD Bekasi, PT Odira Energy Persada (OEP) bukanlah sembarang perusahaan. Ia adalah satu-satunya perusahaan Indonesia yang bisa mengurangi emisi pencemaran udara.

Menurut Direktur Teknik PT OEP Triyatno Atmodihardjo dalam keterangannya kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (29/1), pengurangan emisi yang didaftarkan ke PBB melalui UNFCCC lewat program CDM (Clean Development Mechanism) dan memperoleh pengakuan itu, bermula dari proyek di Tambun, Bekasi.

Ia menuturkan, Kilang LPG Tambun milik PT. Odira Energy Persada (PT. Odira) berada di desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kilang tersebut dibangun dan dioperasikan PT. Odira yang kerjasama dengan BUMD Pemda Bekasi, PT. Bina Bakti Wibawa Mukti (PT. BBWM) dengan system BOT (Built Operate and Transfer) selama 10 tahun.

Kilang ini, menurut Triyatno, mengolah Gas Buang yang diproduksi oleh Lapangan Migas PT. Pertamina EP Lapangan Tambun. Gas Buang tersebut adalah produk samping dari Lapangan Migas Tambun yang dibuang dan dibakar. Karena PT. Pertamina EP belum mempunyai fasilitas pengolah Gas Buang, maka proyek tersebut diserahkan ke PT OEP.

Gas Buang dengan jumlah aliran 20 MMSCFD yang dibeli Pemda Bekasi melalui BUMD-nya (PT BBWM) itu, ia menuturkan, selanjutnya diolah di Kilang LPG PT Odira untuk memproduksi berupa Bahan Bakar Gas (BBG), yang disalurkan ke Industri pengguna dengan Pipa Transmisi sebanyak 16 MMSCFD.

Selain itu, tambah dia,olahan sebanyak 110 Ton/hari LPG itu dijual ke Pertamina dan beberapa Industri pengguna. Dan 500 Barrel/hari Kondensat itu juga dijual sebagai bahan baku Tinner.

Melalui UNFCCC program CDM (Clean Development Mechanism), pembuangan gas itu, teregistrasi sejak 1 Februari 2008. Proyek CDM ini didaftarkan ke UNFCCC dengan nama ‘Tambun LPG Associated Gas Recovery and Utilization Project’.

Proyek CDM dari Kilang LPG PT OEP ini merupakan satu-satunya projek CDM dari Industri Migas di Indonesia yang diakui UNFCCC. “Kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga, karena pada saat ini baru ada 2 Proyek CDM pengolah Gas Buang (atau Flared Gas) di dunia, yaitu satu di Vietnam dan satunya Kilang LPG Tambun milik PT Odira ini,” beber Triyatno.

Dijelaskan dia, proyek CDM diadakan sesuai dengan kesepakatan Kyoto Protokol dalam rangka pengurangan emisi dan pemanasan global. Karena itu, perusahaan-perusahaan penghasil emisi di negara maju wajib mengurangi emisi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

“Apabila mereka tidak mampu mengurangi emisi diperusahaan yang mereka kuasai, maka mereka wajib untuk bekerjasama dengan perusahaan di negara berkembang. Agar pelaksanaan pengurangan emisi tersebut dapat
terukur secara benar, mereka menggunakan standard ukuran dalam bentuk Ton CER (Certified Carbon Reduction) yang ditetapkan oleh PBB dalam hal ini dilakukan oleh suatu Dewan yang disebut UNFCCC,” terang
Triyatno.

Untuk memperoleh kompensasi dari perusahaan maju, ia mengatakan, perusahaan di negara berkembang wajib melakukan usaha pengurangan emisi dengan beberapa kondisi. Yang pasti tahapan yang harus dilalui super ketat dan panjang. Singkat kata tidak mudah memperolehnya.

Sejak di-register di UNFCCC, diakui Triyatno, proyek CDM Kilang LPG Tambun milik PT OEP ini merupakan satu-satunya Proyek CDM di bidang Migas.

Tidak hanya itu, PT OEP merupakan satu-satunya perusahaan yang mampu mengurangi emisi sekitar 500.000 sampai 600.000 Ton CER setiap tahunnya. Selain itu, di dunia ini baru ada 2 (dua) Proyek CDM yang memanfaatkan Gas Buang, yang dibakar di Flare yang di register
UNFCCC.

Sampai awal Januari 2010, ia melanjutkan, proyek CDM di Indonesia yang telah di register UNFCCC itu baru 30 Proyek, tetapi yang sudah mendapatkan CER yang disetujui UNFCCC baru 6 proyek. Dari 6 proyek tersebut, proyek Odira adalah pengumpul CER yang terbesar untuk Indonesia. [jib/bar]

 

++++++++++++++++

House suspects favoritism
in Sukhoi deal

Kurniawan Hari, The Jakarta Post, Jakarta

A House of Representatives committee of inquiry is to investigate the roles of a number of businessmen in the high-profile purchase of Russian Sukhoi warplanes, something that may implicate the inner circle of President Megawati Soekarnoputri, committee members said on Thursday.

They were of the opinion that businessman Anton Sulaiman played a major role in the US$192.6 million deal.

“”We believe that Anton Sulaiman is a key player in that deal. We will hear his explanations soon,”” committee member Djoko Susilo of the Reform faction told The Jakarta Post.

According to Djoko, Anton is a businessman who often brokers deals for the purchase of military equipment.

In addition, the committee will also summon businessmen Manimaren Sinivasan of the Texmaco group, Setiawan Djody of the Sedco group, and Beni Sutrisno, chairman of the Indonesian Textile Association (API).

Earlier, Effendi Choirie of the National Awakening Party (PKB) faction disclosed that some committee members also wanted to summon Happy Hapsoro, Megawati’s son-in-law.

But, legislators from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan), which is chaired by Megawati, suggested that he not be included on the list.

Choirie added that the possibility was still open to summon Happy after hearing clarifications from the businessmen.

Happy is said to have had a role in the Sukhoi deal via businessman Tong Djoe, who lives in Singapore.

PDI Perjuangan legislator Permadi, who rejected the establishment of the inquiry team, expressed agreement with the legislators’ move to summon the businessmen.

Permadi said brokers for the defense ministry or the Indonesian Military (TNI) who were involved in purchasing military equipment had to be professional.

Fellow PDI Perjuangan legislator Meilono Suwondo, meanwhile, said that the Sukhoi deal contained indications of nepotism.

“”The presumption that there is nepotism involved in the Sukhoi deal is nothing surprising,”” Meilono told the Post.

Meanwhile, the members of the inquiry committee kept on divulging information on the Sukhoi deal. They were supposed to have closed-door meeting on Thursday afternoon, but this was delayed until unspecified date.

Some committee members revealed that the alleged irregularities centered on the decision of the government to appoint businessmen to handle the Sukhoi deal.

They questioned why the government appointed Manimaren Sinivasan of Texmaco and Anton to broker the deal despite the presence of many experienced companies.

“”There are many textile manufacturers, but why did the government chose Texmaco? That is the problem,”” Djoko added.

Both Permadi and Meilono were not worried that the moves by politicians through the inquiry committee were designed to tarnish Megawati’s image ahead of the 2004 elections.

Choirie, deputy chairman of House Commission I on political, security and defense affairs, pledged that the inquiry committee would adhere to constitutional principles.

He said the inquiry committee was a manifestation of the supervisory role of the House.

“”I have no targets. But if the politicians use this for their own interests, it will be unavoidable as this is a political forum,”” Choirie said.


Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: