Akbar Tanjung

Politikus senior, “King Maker”, ” pembisik ”

Diunduh Dari Wikipedia bahasa Indonesia

Akbar Tanjung

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-12
Masa jabatan
1999 – 2004
Presiden Abdurahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Didahului oleh Harmoko
Digantikan oleh Agung Laksono
Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ke-6
Masa jabatan
21 Mei 1998 – 26 Oktober 1999
Presiden Baharuddin Jusuf Habibie
Didahului oleh Saadilah Mursjid
Digantikan oleh Alirahman
Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia ke-3
Masa jabatan
17 Maret 1993 – 21 Mei 1998
Presiden Soeharto
Didahului oleh Siswono Yudohusodo
Digantikan oleh Theo L. Sambuaga
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ke-5
Masa jabatan
21 Maret 1988 – 17 Maret 1993
Presiden Soeharto
Didahului oleh Abdul Gafur
Digantikan oleh Hayono Isman
Informasi pribadi
Lahir 14 Agustus 1945 (umur 68)
Bendera Jepang Sibolga, Sumatera Utara, Masa Pendudukan Jepang
Partai politik Logo GOLKAR.jpg Partai Golongan Karya
Suami/istri Krisnina Maharani
Anak Fitri Krisnawati
Karmia Krissanty
Triana Krisandini
Sekar Krisnauli
Agama Islam
Ini adalah nama Suku Batak Mandailing; Marga tokoh ini adalah “Tanjung”.
Akbar Tanjung (lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 14 Agustus 1945; umur 68 tahun) adalah seorang politikus Indonesia dan mantan Ketua DPR-RI.

Daftar isi [sembunyikan]
1 Kehidupan awal
2 Organisasi
3 Karier Pemerintahan dan Politik
4 Kehidupan pribadi
5 Organisasi dunia
6 Kasus
7 Buku dan karya
8 Pranala luar
Kehidupan awal[sunting | sunting sumber]
Akbar Tanjung lahir pada tanggal 14 Agustus 1945 di Sibolga pada masa pendudukan jepang di Hindia Belanda.[1] Ia meniti pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah, Sorkam, Tapanuli Tengah.[1] Ia juga belajar di SD Nasrani, Jalan Seram, Medan, Sumatera Utara.[1] Setelah menamatkan di SMP Perguruan Cikini, Jakarta, ia melanjutkannya ke SMA Kolese Kanisius Jakarta.[1] Ia kemudian berhasil menamatkan pendidikan teknik di Universitas Indonesia.[1]

Organisasi[sunting | sunting sumber]
Pada 1966, ia menjadi aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Universitas Indonesia (KAMI-UI) dan LASKAR AMPERA Arief Rahman Hakim. Pada 1967-1968, ia menjabat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada 1968, ia aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Pada 1969-1970, ia menjabat Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Pada 1972, ia turut mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, GMKI, PMKRI, PMII, dan HMI) dengan nama Kelompok Cipayung. Periode 1972-1974, ia menjabat Pengurus Besar HMI.

Pada 1973, ia turut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau disingkat KNPI. Pada 1978, ia turut mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau disingkat AMPI, yang kemudian menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat AMPI (1978-1980). Pada 1983-1988, ia menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Pada 1988-1993, ia menjadi anggota Dewan Pembina DPP Golkar. Pada 1993-1998, ia menjabat Sekretaris Dewan Pembina Golkar. Ia menjabat Ketua Umum Partai Golkar pada periode 1998-2004.

Karier Pemerintahan dan Politik[sunting | sunting sumber]
Pada 1977-1988, ia menjadi anggota FKP DPR-RI yang mewakili Provinsi Jawa Timur. Pada 1982-1983, ia menjabat Wakil Sekretaris FKP DPR. Pada 1987-1992 dan 1992-1997, ia menjabat Sekretaris FKP-MPR dan anggota Badan Pekerja MPR-RI. Akbar pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada periode 1988-1993, Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1998), Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman (1998). Pada 1997-1998, ia menjabat Wakil Ketua FKP MPR. Ia menjabat Menteri Sekretaris Negara (1998-1999). Pada 1997-1999, ia menjabat Wakil Ketua FKP MPR dan Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR. Pada 1999-2004, ia menjabat Ketua DPR-RI.

Semasa menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia pernah menjadi sorotan publik ketika lolos dari jerat hukum setelah Mahkamah Agung menerima permohonan kasasinya. Hal ini sekaligus memungkinkannya ikut serta sebagai calon presiden dalam Pemilu 2004, namun ia akhirnya tidak dicalonkan partainya sendiri karena dikalahkan oleh Wiranto dalam Konvensi Calon Presiden Golkar. Selanjutnya Akbar Tanjung juga kehilangan jabatan sebagai ketua Umum Partai Golkar setelah dikalahkan oleh Jusuf Kalla yang telah menjadi Wakil Presiden, seterusnya belajar di Universitas Gadjah Mada dan mendirikan Akbar Tanjung Institute.

Kehidupan pribadi[sunting | sunting sumber]
Akbar memiliki seorang istri bernama Krisnina Maharani dan pernikahannya telah dianugerahi empat orang anak, semuanya perempuan.

Organisasi dunia[sunting | sunting sumber]
Pada 2002-2003, ia menjabat President of AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization). Pada 2003-2004, ia menjabat President of PUOICM (Parliamentary Union of OIC Members).

Kasus[sunting | sunting sumber]
Akbar Tanjung pernah dituduh melakukan penggelapan dana berjumlah 40 miliar rupiah atau 3,8 juta dolar yang seharusnya untuk penduduk miskin di Indonesia ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1999.[rujukan?]

Ketika itu, Akbar Tanjung adalah seorang pengurus Partai Golkar. Partai Golkar merupakan partai utama saat zaman pemerintahan Presiden Soeharto saat itu.[rujukan?]

Akbar Tanjung menyatakan dana tersebut disalurkan kepada Yayasan Kebajikan Islam untuk bantuan makanan kepada penduduk kampung yang miskin di Jawa.[rujukan?]

Dana itu dicurigai digunakan untuk membiayai kampanye Akbar maupun Partai Golkar pada Pemilihan Umum 1999. Penyelewengan terjadi ketika era bekas Presiden B.J Habibie, dan Akbar Tanjung ketika itu menjabat jabatan sebagai Sekretaris Negara.[rujukan?]

Buku dan karya[sunting | sunting sumber]

+++++++++++++++++++++

Prabowo Dibisiki Tolak Pilpres oleh Tokoh Ini

RABU, 23 JULI 2014 | 11:31 WIB

Calon Presiden, Prabowo Subianto menyapa sejumlah pendukungnya jelang memberikan sambutan terkait pernyataan sikapnya pada hasil Pilpres 2014 di rumah Polonia, Jakarta, 22 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Akbar Tandjung mengakui ikut menyarankan Prabowo Subianto menolak dan mundur dari proses pemilihan presiden yang sedang berlangsung. Saran itu disampaikan Akbar dalam rapat di Rumah Polonia, Selasa siang, 22 Juli 2014. (Baca: 5 Tudingan Prabowo Versus Fakta Pemilu)

“Saya sarankan agar proses penghitungan yang berlangsung tidak menyalahi ketentuan,” kata Akbar saat dihubungi, Rabu, 23 Juli 2014. (Baca: Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK)

Menurut Akbar, proses pelaksanaan pemilihan presiden yang sedang berada di tahap rekapitulasi suara nasional harus dihentikan. Alasannya, proses yang berlangsung mengabaikan sejumlah rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dan laporan kecurangan masif di berbagai daerah. Padahal, ujar Akbar, proses penghitungan bisa ditunda sampai ada penjelasan tentang kecurangan di berbagai daerah. (Baca: Fadli Zon: Prabowo Tak Mundur dari Pilpres)

Keputusan menolak hasil pilpres, tutur Akbar, disepakati semua partai koalisi pendukung Prabowo-Hatta Rajasa. Semua perwakilan partai, termasuk dari Partai Amanat Nasional, hadir dalam pertemuan itu dan menyatakan setuju dengan gagasan tersebut. “Keputusan ini konsekuensi dari tidak dipenuhinya mekanisme.”

Koalisi Merah Putih, kata Akbar, tak bisa menerima begitu saja hasil pilpres yang dianggap menyalahi sejumlah aturan. “Ya, makanya lebih baik kami tolak penghitungan dan juga hasil-hasilnya. Itu lebih jelas,” ujarnya. Akbar menilai KPU sebenarnya masih bisa menunda rekapitulasi hingga 8 Agustus. Sementara itu, KPU bisa menuntaskan dulu rekomendasi Bawaslu untuk menggelar pemilihan ulang di sejumlah TPS.

Kemarin, KPU telah menetapkan hasil pilpres dengan kemenangan untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jokowi-Kalla juga telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Namun kubu Prabowo-Hatta menolak hasil ini dan menyatakan mundur dari proses yang sedang berlangsung. (Baca: Jokowi-Kalla Sah Jadi Presiden/Wakil Presiden)

IRA GUSLINA SUFA

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: