Habib Muchsin Alatas

KETUA UMUM FPI.

Dia menggantikan Habib  Rizieq Syihab

Bos FPI yang baru

+++++++++++++++++++=

Isi kepalanya :  “kekerasan intelektual ” dan kedengkian..

Habib Muhsin: ‘Wahid Institute Itu Suara Liberal yang Justru Lakukan Kekerasan Intelektual’


 JAKARTA (SALAM-ONLINE): “Wahid Institute itu suara liberal Gus Dur dan anak-anaknya. Anak-anaknya Gus Dur ingin meneruskan bapaknya merusak akidah Islam termasuk di tubuh NU,” kata Ketua Bidang Dakwah dan Hubungan Lintas Agama DPP FPI Habib Muhsin Ahmad Alatas kepada itoday, Ahad (30/12/2012).

Menurut Habib Muhsin, justru yang melakukan kekerasan “intelektual” itu Wahid Institute dengan menyebarkan ide sekulerisme, pluralisme dan liberalisme (SEPILIS).

“Wahid Institute itu justru yang sangat berbahaya, mengabaikan ajaran Islam, merusak akidah Islam. Wahid Institute telah melakukan kekerasan intelektual,” jelasnya.

Kata Habib Muhsin, Wahid Institute tidak pernah mau adu argumentasi secara ilmiah, tetapi selalu menyebarkan kebencian terhadap FPI, MUI dan ormas-ormas Islam yang mempunyai komitmen dalam menjaga akidah umat Islam.

“Bagi Wahid Institute, FPI, MUI, FUI maupun ormas-ormas yang mempunyai komitmen menjaga umat Islam dianggap musuh bersama,” tegas Habib Muhsin.

Selain itu, kata Habib Muhsin, Wahid Institute yang selalu menyebarkan permusuhan terhadap FPI, MUI menjadi lembaga kepanjangan tangan dari Zionis Yahudi Israel. (salam-online). Sumber: itoday

– See more at: http://salam-online.com/2012/12/habib-muhsin-wahid-institute-itu-suara-liberal-yang-justru-lakukan-kekerasan-intelektual.html#sthash.OmclDyLu.dpuf

Syarat FPI Dukung Prabowo: Perda Syariah Harus Diperbanyak


JAKARTA, KOMPAS.com —
 Front Pembela Islam (FPI) merestui dan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tak secara langsung, tetapi lewat tiga partai Islam di Koalisi Merah Putih.

Demikian disampaikan Ketua Umum FPI Habib Muchsin Alatas saat menerima kedatangan politisi PKS Hidayat Nur Wahid, yang mewakili Prabowo-Hatta. Sedianya, Prabowo dijadwalkan datang ke Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (4/6/2014), tetapi tak bisa hadir.

“Keluarga besar FPI memberikan suara kepada partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Secara tegas kami mendukung dan melimpahkan dukungan melalui partai Islam tersebut,” ujar Muchsin seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Muchsin yang meneruskan tongkat kepemimpinan FPI dari pendahulunya, Habib Rizieq Syihab, menambahkan, alasan FPI menitipkan suara kepada ketiga partai tersebut karena masih percaya integritasnya.

Dukungan FPI ini disertai syarat. Ketiga Partai Islam yang ada dalam koalisi harus memastikan Prabowo-Hatta meneruskan perjuangan mereka melawan kemaksiatan, membebaskan Indonesia dari paham impor seperti imperialisme dan liberalisme.

Kelak jika terpilih, Pemerintahan Prabowo-Hatta juga tidak akan menolak pembentukan berbagai peraturan daerah (perda) syariah. Ia menegaskan, perda syariah harus diperbanyak, terutama yang memberangsus kemaksiatan.

Menanggapi syarat yang diajukan FPI, Hidayat Nur Wahid mengaku Prabowo sepakat untuk memajukan umat Islam dan memajukan Indonesia. “Umat Islam di Indonesia mencapai 80 persen. Jika umat Islam maju, otomatis Indonesia juga maju,” ungkapnya.

++++++

FPI Yakin Tak Bisa Dibubarkan

FPI Yakin Tak Bisa Dibubarkan  

Ketum FPI, Muchsin Alatas (kiri) bersama Anggota DPD, AM Fatwa, berikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di ruang rapat DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta, 13 Oktober 2014. FPI meminta Kapolda Metro Jaya dicopot karena tidak tegas atas kekerasan polisi kepada FPI. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Front Pembela Islam Muchsin Alatas yakin organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya tidak akan bisa dibubarkan. “Kami ini organisasi resmi, ada suratnya dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Muchsin di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 13 Oktober 2014. (Baca: Ini Rekam Jejak Aksi FPI)

Hari ini, Muchsin dan beberapa anggota FPI beraudiensi dengan anggota DPR mengenai pelantikan Joko Widodo. FPI juga membahas soal penahanan seorang anggota mereka di Polda Metro Jaya.

Beberapa waktu terakhir, sejumlah pejabat pemerintahan, seperti Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sempat melontarkan ucapan ingin membubarkan FPI. Alasannya, mereka diduga kerap terlibat kekerasan.

Pembubaran FPI, menurut Muchsin, tidak akan terjadi selama pengaruh asing masih bercokol di Indonesia. Pengganti Rizieq Shihab ini pun menekankan keberadaan organisasinya untuk membenahi permasalahan di Indonesia.

“Kalau permasalahan di Indonesia semua sudah tidak ada, kami akan bubar dengan sendirinya,” ujar Muchsin. (Baca: Ini Cara Bubarkan Ormas Bermasalah Menurut UU)

Pada awal Oktober, FPI berdemonstrasi menentang Ahok naik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Aksi di depan DPRD pada 3 Oktober lalu itu diwarnai lemparan batu dan konflik senjata tajam yang melukai sejumlah aparat keamanan. Koordinator lapangan saat itu, Novel, kini berada dalam tahanan Polda Metro Jaya.

+++++++++++++++

Ahok Umrahkan Marbot, Ini Reaksi FPI

Muchsin Alatas (kiri) bersama AM Fatwa memberikan keterangan pers di ruang rapat DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Front Pembela Islam Muchsin Alatas menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberangkatkan 30 orang marbot atau penjaga masjid untuk menunaikan ibadah umrah merupakan kebijakan politis. “Kebijakan semacam itu tidak akan memperbaiki sakit hati umat Islam di Jakarta kepada Ahok,” katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 16 Desember 2014.

Selasa pagi, 16 Desember 2014, bertempat di Balai Kota Jakarta, Ahok melepas 30 marbot berangkat umrah ke Mekah. Bekas Bupati Belitung Timur itu juga secara simbolis menyerahkan tabungan insentif bagi marbot se-DKI Jakarta. (Baca: Pesan Ahok buat Marbut yang Berangkat Umrah)

Muchsin menyatakan tak terpukau oleh langkah Ahok memberangkatkan marbot ke Tanah Suci. Apalagi biaya pemberangkata mereka menggunakan uang rakyat. “Dukung tak dukung kebijakan itu bukan urusan kami. Yang penting bagi kami, Ahok harus turun dari jabatannya sebagai gubernur,” ujarnya. (Baca:Ahok Berangkatkan Marbut Umrah, Apa Syaratnya?)

Muchsin mengatakan banyak program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diteken Ahok yang merugikan umat Islam. Di antaranya pencabutan jatah makan jemaah haji dari DKI Jakarta. “Yang paling krusial ialah larangan menyembelih hewan kurban di tempat umum, seperti masjid dan sekolah, dengan alasan yang tak jelas,” ucapnya. (Baca: Ahok: Kalau Tak Dilarang, Saya Bisa Hafal Al-Quran)

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: