Aziz Syamsuddin

Anggota DPR RI 2009-2014. Wakil Ketua komisi III .

Anggota Partai Golkar, yang mewakili kepentingan koruptor dalam pembahasan RUU KUHP .

Sahabat kental Aburizal Bakrie, terbukti bahwa  hanya Azis yang diajak plesiran bersama artis cantik ke Maladewa.

 

+++++++
Jumat, 21 Maret 2014 , 09:05:00

Ical, Aziz dan Duo Zalianty Berada di Pulau Bulan Madu

 

Azis Ical dan the Zalianty’s

 

Begitulah kalimat di akhir vidoe yang diunduh di Youtube berjudul [VIDEO LENGKAP] Capres ARB Bersama artis Marcella Zalianty di Pulau Maladewa. Video ini di publish 20 Maret 2014 dan sudah ada 301 yang melihatnya.

Dalam video yang berdurasi 3.22 detik itu merekam aktivitas Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical bersama dengan Wakil Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin, dan dua perempuan saudara kandung yang merupakan aktris Indonesia, Marcella Zalianty dan Olivia Zalianty.

“Kita naik sea plane lagi Ziz,” terdengar suara pria dari percakapan saat pesawat mereka sudah mau mendarat. Di duga, pemilik suara itu adalah Ical dan Zis menunjuk pada Aziz Syamsuddin yang juga ketua DPP Golkar.

“Naik sea plan lagi?” timpal Aziz yang hendak meyakinkan omongan pria tersebut. Suara wanita juga terdengar bersambut.

Tak diketahui mau kemana setelahnya. Tapi dari penjelasan di perbincangan tersebut, mereka menuju suatu tempat naik sea plane dengan perjalanan 30 menit menuju Pulau Maladewa.

“Nggak, setengah jam,” katanya.

Di awal video ini diberi tulisan Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) + Marcela Zalianty Bersama Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin + Olivia Zalianty Romantis di Pulau Maladewa/Maldives.

Duo Zalianty memang terlihat sangat menikmati perjalanan itu. Dalam rekamannya, Olivia juga meminta kakaknya Marcela ngomong sambil direkam.

Halooookakak. Ngomong, aku videoin nih,” kata Olivia.

Setelah itu muncul pula gambar Olivia yang seolah berperan sebagai presenter. “Halo guys sekarang kita ada di Maldives. Dari air port (Jakarta) sampai sini 5 jam naik pesawat,” katanya.

Hingga berita ini diunggah, belum ada penjelasan dari Ical, Aziz, Marcela maupun Olivia. Apakah kunjungan ke Maladewa sekadar liburan atau kepentingan lainnya. (awa/jpnn)

+++++

Bio <

“>Anggota: A-197Tempat Lahir: Jakarta

Tgl Lahir: 31-07-1970

Agama: Islam

Riwayat Pendidikan:

S 1 Fakultas Ekonomi Univ Krisnadwipayana, Jakarta 1993
S 1 Fakultas Hukum Univ. Trisakti, Jakarta 1993
S 2 University of Western Sydney, Australia 1998
S 2 Hukum Univ Padjajaran, Bandung 2003
S 3 Bidang Hukum Pidana Internasional Univ Padjajaran, Bandung 2007

Riwayat Pekerjaan:

Konsultan PT AIA Insurance (1992-1993)
Officer Development Program VII PT. Panin Bank (1994-1995)
Advokat Kantor Advokat dan Pengacara Gani Djemat dan Partner (1994)
Pendiri Syam dan Syam Law Office Jakarta
Anggota DPR Partai Golkar (2004-2014)

Riwayat Organisasi:

Ketua PPK Kosgoro 1957
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Bappilu DPP Partai Golkar
Bendahara Umum PB PABBSI

++++++
>KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Azis Syamsuddin

Rabu, 19 Februari 2014 19:38 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu SDM di Kelurahan Ceger, Jakarta Timur.

Informasi diterima wartawan, kasus tersebut diduga melibatkan Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin yang saat ini kasusnya juga sedang ditangani Kejaksaan.

“Kasus masih dalam proses penyelidikan maka kasus ini masih didalami oleh teman-teman penyelidik silakan ikuti prosesnya,” kata Abraham Samad Ketua KPK, Rabu (19/2/2014).

Abraham menyatakan tidak perlu meminta konfirmasi, maupun koordinasi kepada kejaksaan lantaran kasus ini juga ditangani lembaga tersebut.

Menurutnya, KPK langsung saja bisa menyelidiki kasus yang mulai ramai sejak terjeratnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

“Tidak ada satu pun kewajiban kita melakukan koordinasi dan konfirmasi ke kejaksaan apakah dilanjutkan atau tidak karena KPK independen, kita terbebas dari berbagai intervensi,” ujarnya.

Saat ditanya apakah kemungkinan besar Azis bisa dijadikan tersangka, Abraham belum mau berspekulasi. Menurutnya hal itu tergantung alat bukti yang dimiliki KPK. “Mudah-mudahanan ketemu dua alat buktinya,” tegas Abraham.

Diketahui, peran Azis mulai terungkap di dalam dokumen keuangan Permai Grup perusahaan milik M Nazaruddin. Di sana tercatat ada pengeluaran untuk Azis dalam membantu Nazaruddin mendapat proyek pembangunan kawasan pusat pengembangan SDM di Ceger itu.

++++++++++

Ada Apa Aziz Syamsuddin Ngotot Bahas KUHP?
Rabu, 19 Februari 2014 | 18:14
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin. Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.

 

Sikap ngotot Aziz ini dipertanyakan banyak pihak. Ada apa? Apakah DPR RI ingin melemahkan KPK agar berbagai kasus korupsi tidak dituntaskan?

“Enggak apa-apa KPK keberatan. Silakan KPK ajukan kepada pemerintah atau Komisi III DPR RI. Nanti Komisi III DPR RI yang serahkan ke pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

Dia menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP merupakan usulan pemerintah. “RUU ini (KUHP dan KUHAP) pencetusnya adalah pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM,” tegasnya.

Menurutnya, draf kedua RUU semestinya tak perlu dipermasalahkan apabila pemerintah sudah berkoordinasi dengan KPK maupun institusi penegak hukum lainnya.

“Pada saat RUU diajukan, dalam pemikiran Komisi III DPR RI, pemerintah sudah komunikasi dengan Polri, KPK, Kejaksaan Agung dan PPNS. Karena itu keberatan harusnya ditujukan ke pemerintah,” tandas politikus Partai Golkar ini.

Sekadar diketahui, surat keberatan KPK sudah dilayangkan ke DPR. Surat itu berlogo resmi KPK dan bernomor B-346/01-55/02/2014. Ketua KPK Abraham Samad menandatangani langsung surat tersebut.

Surat ditujukan kepada Presiden, Ketua DPR, pimpinan komisi III DPR, Menteri hukum dan HAM, panja RUU KUHP dan panja RUU KUHAP.

Berikut beberapa sikap KPK terkait pembahasan revisi KUHP dan KUHAP, seperti tertuang dalam suratnya.

Pertama, revisi RUU adalah sebuah keniscayaan, maka harus ditujukan untuk kepentingan perbaikan atas materi perundang-undangan yang bisa menjawab tuntutan kebutuhan publik atas kepastian hukum dan jaminan keadilan serta mendukung peran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, pembahasan RUU KUHAP dan KUHP yang saat ini tengah dilakukan memerlukan pemikiran yang mendalam, utuh dan menjangkau kebutuhan akan perubahan.

Pada kenyataannya masa kerja anggota DPR saat ini tersisa kurang lebih 100 hari kerja efektif, sehingga tidak mungkin dilakukan pembahasan secara serius dalam waktu yang begitu singkat, mengingat kedua RUU tersebut memiliki lebih dari 1000 pasal.

Untuk itu pemerintah perlu menarik kembali RUU KUHAP dan KUHP dari DPR dan menyerahkan pembahasannya kepada DPR baru periode 2014-2019.

Ketiga, pembahasan RUU KUHAP sebagai hukum pidana formil sebaiknya dilakukan setelah DPR yang baru periode 2014-2019 membahas, menyelesaikan dan mengesahkan RUU KUHP yang baru.

Keempat, meminta pemerintah untuk memperbaiki RUU KUHP dengan mengeluarkan seluruh tindak pidana luar biasa dari buku II RUU KUHP termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang bersifat koruptif yang merupakan delik korupsi berdasarkan UU Tipikor saat ini.

Beberapa ketentuan dalam RUU KUHAP juga perlu diperbaiki lebih dahulu, antara lain adanya ketentuan khusus untuk mendukung proses penegakan hukum atas kejahatan korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya.

Kelima, Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP tersebut oleh DPR periode 2014-2019 haruslah melibatkan seluruh lembaga penegak hukum, akademisi dan unsur masyarakat terkait. [C-6]

 

+++++++++++++

Rabu, 07/12/2011 17:12 WIB
Aziz Syamsuddin Usir Denny Indrayana Gara-gara Ketatkan Remisi untuk Koruptor
Hery Winarno – detikNews

Jakarta – Selain menggertak Menkum HAM Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin juga mengusir Wamenkum HAM Denny Idrayana dengan tudingan tidak berhak mengikuti rapat kerja. Pangkal masalahnya adalah kebijakan Kemenkum HAM memperketat syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk terpidana kasus korupsi.

Tindak pengusiran tersebut Aziz Syamsuddin lakukan dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan jajaran Kemenkum HAM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2011). Di sela-sela penyampaiannya mengenai kebijakan yang dianggapnya tidak mempunyai dasar hukum tersebut, kebetulan Wamenkum HAM Denny Indrayana terlihat sedang berbisik kepada Menkum HAM Amir Syamsuddin.

“Wamen, jangan Anda bisik-bisik! Anda tidak punya hak bicara di sini! Kalau Anda tidak mau, silahkan keluar ruangan ini!” sergah Aziz dengan nada suara yang terdengar tinggi. kepada Dennysaat raker Komisi III dengan Kemenkum HAM di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2011).

“Yang diundang adalah Menkum HAM berdasarkan surat. Kalau tidak senang silakan keluar! Jangan lihat-lihat!” sambung politisi Partai Golkar tersebut dengan nada suara yang makin tinggi.

Suara keras politisi Golkar ini sempat membuat gadung ruang rapat Komisi III. Sedang Denny memilih tidak menanggapi tindakan Aziz.

Interupsi. Bos, kau jangan begitu. Aku pun bisa marah, dua orang ini (Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana) sahabat aku. Kita ini sedang ditonton rakyat,” wanti politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.

Karena rapat berjalan panas, Ketua Komisi III akhirnya menskor jalannya rapat. Rapat akan kembali dilanjutkan pukul 19.30 WIB.

Sedari awal diumumkannya pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi, kontroversi langsung mencuat. Sebagian besar masyarakat dan khususnya penggiat perang melawan korupsi mendukung kebijakan untuk menguatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Sebaliknya suara menentang bermunculan dari kalangan DPR. Secara kebetulan pada saat bersamaan, ada beberapa orang politisi yang sedang menjalani proses hukum di KPK sementara yang telah dijebloskan ke dalam penjara otomatis tidak dapat lagi menikmati fasilitas pengurangan masa hukuman rutin (remisi) apalagi pembebasan bersyarat seperti para pendahulu mereka.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku sudah memberikan sejumlah bukti kepada penyidik KPK, mengenai keterlibatan sejumlah anggota DPR pada kasus dugaan korupsi alat Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri.

Sejumlah nama yang disebut Nazaruddin adalah, 2 politisi Golkar Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo, 2 politisi PDIP Herman Hery dan Trimedya Panjaitan, serta seorang politisi Partai Demokrat Benny K Harman.

“Itu semua benar apa yang saya ungkapkan tentang proyek Simulator. Keterlibatan Aziz, dimana ngambil uangnya, dimana terimanya, semua sudah saya jelaskan kepada penyidik. Bamsoet, Herman Heri, Benny K Harman, semua sudah saya jelaskan. Tentang Trimedya juga sudah dijelaskan detailnya ke penyidik,” ujar Nazaruddin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Menurut Nazar, kini masyarakat tinggal menunggu lembaga yang dipimpin Abraham Samad tersebut menindaklanjuti apa yang telah ia sampaikan mengenai kasus korupsi pada proyek senilai Rp 196,8 miliar tersebut.

Sebelumnya, nama-nama yang disebut Nazaruddin diatas pun sudah pernah diperiksa KPK sebagai saksi. Dan usai diperiksa, Aziz dan Bambang kompak membantah apa yang telah disampaikan Nazaruddin mengenai hal keterlibatan mereka pada kasus korupsi di kasus Simulator SiM itu. (Alv) (Tanti Yulianingsih ) – See more at: http://news.liputan6.com/read/654930/lagi-nazaruddin-sebut-aziz-syamsuddin-cs-terlibat-korupsi#sthash.50Y1swbv.dpuf

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: