Hatta Rajasa

besan RI 1, calon wakil Presiden bersama dengan Prabowo Subianto

Konco dari Moh Chalid Riza ( mafia migas )

dari wiki

++++

Ir. M. Hatta Radjasa (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 18 Desember 1953; umur 60 tahun) adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (20072009), Menteri Perhubungan (20042007), dan Menteri Negara Riset dan Teknologi(20012004).

Masa jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ditandai dengan beberapa kecelakaan transportasi yang menonjol, di antaranya musibah Mandala Airlines Penerbangan 91, Kecelakaan KM Digoel, Musibah KM Senopati Nusantara, Adam Air Penerbangan 574, dan Garuda Indonesia Penerbangan 200.

Pria ramah yang pernah aktif di organisasi PII (Pelajar Islam Indonesia) sewaktu mudanya dulu, Pada 9 Januari 2010, secara aklamasi, Hatta Radjasa terpilih sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 20102015 menggantikan Soetrisno Bachir.

Pada 11 Desember 2011 Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Rapat Kerja Nasional PAN 2011 di Jakarta secara resmi mendukung Ketua Umum PAN Hatta Radjasa sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014 [1]. [2].

+++

Statementnya :

Hatta Rajasa: Banyak Utang Semakin Membuat Indonesia Baik

Senin, 27 Januari 2014 01:10 WIB

Hatta Rajasa: Banyak Utang Semakin Membuat Indonesia Baik

Tribunnews/DANY PERMANA
Menko Perekonomian RI Hatta Rajasa (dua kanan)

Laporan Wartawan Tribunnews.com Adiatmaputra Fajar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Banyak kalangan yang menilai, semakin kecil utang yang dimiliki suatu negara, maka kian besar dana anggaran pemerintahnya bisa untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Namun, logika seperti itu tak berlaku bagi Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Hatta Rajasa.

Bagi besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, semakin besar utang yang dimiliki negara justru kian bertambah baik di mata para lembaga maupun negara pendonor alias pemberi utang.

Pasalnya, kata dia, semakin banyak memiliki utang, maka Indonesia bakal dinilai semakin mampu melakukan pembayaran utang tersebut.

Hatta memberi contoh saat ia masih jadi pengusaha. Kala itu, Hatta berutang karena kesusahan membayar utang Rp 100 juta. Namun, seiring bisnisnya berkembang, Hatta bisa berhutang sampai 6 juta Dolar AS.

“Utang saya jadi 6 juta Dolar AS, saya enteng saja membayarnya karena penghasilan saya besar,” ujar Hatta di gedung BPPT, Minggu (26/1/2014).

Hatta mejelaskan, mekanisme mendapatkan pinjaman utang pun berlaku terhadap negara. Dalam hal ini, rasio utang dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB).

Realisasi utang Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp 2.371,39 triliun. Rasio utang terhadap PDB, masih lebih rendah dari batasan yang ditetapkan dalam UU keuangan negara sebesar 60 persen.

Hatta mengungkapkan, negara pernah menyentuh rasio utang 58 persen dari pada PDB. Kendati demikian, rasio sebesar itu masih dalam tarat aman.

“Sekarang PDB Indonesia itu hanya 38 persen, cara mengukur itu jangan nominal saja,” tandasnya.

++++++++++++

Direktur Riset BP Migas Minta Hatta Rajasa Diperiksa

06 Juni 2014 01:31 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekitar 100 orang berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/6/2014), meminta Menteri Perekonomian Chairul Tanjung mengungkap dugaan keterlibatan Hatta Rajasa dalam sindikat mafia migas.

Hatta merupakan mantan Menko Ekonomi yang kini menjadi calon wakil presiden nomor urut 1. Selama besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjabat, Indonesia terus bergantung pada BBM impor.

Direktur Riset Badan Pemerhati Migas (BP Migas) Syafti Hidayat yang ikut dalam demo tersebut menduga Hatta sengaja tidak mendirikan kilang pengolahan agar Indonesia terus impor dan mendapat komisi dari mafia.

Dalam demonstrasi tersebut, massa membentangkan dua spanduk yang salah satu spanduk bertuliskan “2 Kampiun Mafia Migas Indonesia: Hatta Rajasa dan Muhammad Reza Chalid”.

“Hatta Rajasa dan Reza juga mencengkeram luas seluruh bisnis migas di Indonesia, termasuk ekspor,” ujar Syafti dalam orasinya.

Sebelum menjadi ketua umum PAN, Hatta merupakan pelaku bisnis migas dan energi. Ini membuat dugaan tersebut mendasar.

Demonstran meminta Chairul tidak sungkan-sungkan untuk membuka masalah mafia migas dan energi tersebut. “Tolong bantu rakyat agar mengambil sikap tegas terhadap mafia migas di Indonesia,” tukasnya. (*) (NAV)

+++++++++

Beredar Foto Hatta Saksi Nikah Anak Riza Chalid

JUM’AT, 04 JULI 2014 | 18:06 WIB

Beredar Foto Hatta Saksi Nikah Anak Riza Chalid  

Hatta Rajasa saat menjadi saksi pernikahan anak Riza Chalid, yang disebut-sebut sebagai donatur kampanye Prabowo-Hatta. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta – Setelah ramai diberitakan terkait dengan mafia minyak dan gas bumi, kini foto Hatta Rajasa saat menjadi saksi pernikahan anak pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid beredar di berbagai media sosial. (Baca: Mengapa Hatta Dilaporkan ke KPK di Kasus Migas?)

Dalam foto tersebut, Hatta yang memakai peci dan jas warna hitam di duduk di dekat meja penghulu. Tak jauh dari meja, duduk anak Riza yang mengenakan pakaian pengantin (beskap) berwarna putih. 

Tak hanya Hatta, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga tampak hadir dalam pernikahan tersebut. Dalam foto lainnya, terlihat Purnomo berjalan paling depan. Di belakang Purnomo, ada Riza yang mendampingi anaknya. Purnomo mengenakan pakaian berbeda dengan Hatta. Dia mengenakan pakaian adat Jawa mengenakan beskap dan blangkon. 

Sebelumnya, calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Prabowo Subianto ini dilaporkan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus impor minyak mentah dan bahan bakar minyak. Koordinator SKK Migas, Ferdinand Hutahaean, mengatakan saat menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta berkuasa penuh untuk mengatur pengadaan minyak. Pengaturan PT Pertamina dan anak perusahaannya, PT Petral, dalam impor minyak itu dilakukan sepenuhnya oleh Hatta.

“Hatta dengan kewenangannya menghambat pembentukan kilang minyak, menurunkan produksi minyak mentah, sehingga ada celah impor yang lebih besar,” ujar Ferdinand kepada Tempo, Selasa 1 Juli 2014. (Baca: Hatta Juga Dilaporkan dalam Kasus Mafia Migas)

Ihwal pelaporan keterlibatan Hatta dalam kasus impor minyak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnain, menyatakan bahwa status laporan tersebut masih di Bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Dia menjelaskan, Komisi Antirasuah akan menelaah dulu pelaporan tersebut. “Tentu bisa dilanjutkan jika pelaporan itu memenuhi syarat,” ujarnya. 

Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Hatta Rajasa menolak anggapan adanya mafia minyak di Indonesia. “Apa yang dimaksud dengan mafia minyak? Kami mati-matian bangun kilang minyal. Di MP3EI jelas disebutkan kita tak boleh jual gas,” katanya, Selasa dua pekan lalu. 

Menurut Hatta, Indonesia terus mengimpor minyak karena tidak memiliki kilang. Investor kilang pun enggan menanamkan modalnya di Indonesia. “Qatar akan membangun, tapi minta tax holiday. Kita berikan, tapi setelah tax holiday pajaknya cuma lima persen Qatar minta lagi. Tak mungkin kita berikan,” katanya panjang lebar. 

Saat ditanya apakah Riza Chalid merupakan donaturnya, Hatta mengatakan dia tak akan kesulitan mendapat saksi untuk PAN dalam pemilu lalu. Begitu pun dalam pemilihan presiden kali ini. “Kalau dia donatur, spanduk saya lebih banyak daripada Jokowi. Saya memang mengenal Riza di Majelis Dzikir bersama Haji Harris Thahir yang punya Rumah Polonia. Tapi sama sekali tak ada urusan bisnis,” katanya panjang lebar.

+++++

Hatta Rajasa versi trio macan2000

dari http://www.triomacan2000.co/2014/07/hatta-rajasa-beking-korupsi-keluarga.html

Hatta Rajasa Beking Korupsi Keluarga dan Kroninya

Written By Trio Macan 2000 on Jumat, 18 Juli 2014 | 09.20

TM2000 – Hatta Rajasa Pemimpin Lemah Terhadap Keluarga

Cawapres atau wapres (insya Allah) Hatta Rajasa adalah seorang menteri komplit dalam hal pengalaman birokrasi dan pemerintahan. Beliau seorang politisi ulung dikenal dengan kemampuannya menjalin hubungan pada siapa saja di elit politik, kalangan partai dan ormas.

Sebelum jadi pejabat tinggi pemerintahan, Hatta Rajasa adalah seorang pengusaha migas Indonesia. Sejak menjabat sekjen Partai Amanat Nasional pada masa Amin Rais, karir politik Hatta Rajasa meroket. Ia menduduki jabatan meristek, menhub, mensesneg sampai akhirnya menjabat menko perekonomian.

Sebagai pejabat pemerintahan dan birokrat hatta rajasa dikenal santun dan luwes. Kemampuannya menjalin kerjasama dengan presiden megawati dan SBY menempatkannya tetap di posisi puncak pemerintahan. Status Hatta Rajasa sebagai besan presiden SBY, memberikannya kedudukan politik yang istimewa dan mengantarkannya sekarang menjadi cawapres / wapres RI.

Namun, ada kelemahan besar pada karakter Hatta Rajasa sehingga ia patut dipertanyakan kelayakannya menjadi pemimpin bangsa, yakni ketidakmampuannya menata keluarga inti dan keluarga besarnya.

Hatta Rajasa kerap mendapat masalah akibat perbuatan atau perilaku buruk adik – adik dan anak – anaknya. Hatta Rajasa memiliki sepuluh orang adik dan 5 anaknya.

Sikap Hatta Rajasa yang membiarkan anak-anak dan adik-adiknya mafia korupsi dan menipu orang dimana-mana, menjadi bumerang terhadap karir politik Hatta Rajasa, bahkan nyaris menyeretnya jadi tersangka kasus korupsi, seperti pada korupsi pengadaan gerbong kereta api ex hibah dari Jepang.

Dalam rangka menghindarkan dirinya menjadi tersangka korupsi gerbong KRL ex Hibah Jepang, Hatta Rajasa mati-matian melindungi otak pelaku utama korupsi KRL  Jepang, Hafizs Tohir (adik kandungnya) dan Jon Erizal (sepupunya). Dirjen KA Dephub Soemino terpaksa menjadi tumbal dan dikorbankan dalam korupsi Keluarga Hatta Rajasa itu.

Secara ringkas, kronologis korupsi keluarga Hatta Rajasa pada pengadaan Gerbong KRL Jepang adalah sebagai berikut :

Kronologis Korupsi KA Ex Jepang

Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang S. Ervan menjelaskan, awal informasi adanya KRL bekas milik Jepang itu disampaikan JARTS (lembaga semi-government di Jepang) pada 14 Juli 2006.

Dephub meminta informasi lanjutan melalui surat tertanggal 19 Juli 2006 yang ditujukan kepada JARTS, untuk meminta informasi lebih lanjut tentang perusahaan yang bisa menyediakan KRL hibah dan seberapa besar kewajiban pemerintah RI yang ditimbulkan dari mekanisme hibah itu, baik terkait finansial maupun administrasi.

JARTS mengirim surat balasan tertanggal 24 Juli 2006 yang menginformasikan kepada Dephub bahwa hanya Sumitomo Corp yang bisa melakukan trading company. Perusahaan lainnya, Mitsui & Co Ltd, yang semula berminat akhirnya mengundurkan diri.

Sejak 1998-1999 di Jepang banyak KRL sudah tidak beroperasi karena diberlakukannya undang-undang lingkungan hidup yang melarang penggunaan refrigent freon pada AC di moda transportasi umum, termasuk KRL. Akibatnya, perusahaan pengelola KRL menghentikan operasional KRL yang terkena UULH itu. Gerbong KRL yang tidak terpakai itu di negara matahari terbit itu menjadi objek komoditi yang dapat diekspor ke negara lain atau dihibahkan kepada negara yang membutuhkannya.

Peluang tersebut dimanfaatkan Pemerintah Jepang dan Indonesia. Posisi RI lebih menguntungkan karena Indonesia merupakan satu-satunya negara yang sistem transportasi KRL-nya sama dengan Jepang. Sedikitnya, pemerintah RI 3 (tiga) kali melakukan transaksi pengadaan KRL itu.

Pada 2004, melalui PT Kereta Api (PT KA) pemerintah Indonesia membeli 16 unit Gerbong KRL dari Itocu Corporation Japan (ICJ) dengan harga 8 juta yen per unit untuk KRL Seri 103.

Biaya tersebut sudah termasuk biaya angkut dan asuransi. Transaksi jual beli Gerbong KRL tertuang dalam kontrak nomor HK 213/VIII/3/KA.2004.

Pada 2005, Indonesia melalui PT KA kembali membeli 16 unit Gerbong KRL Seri 8000 dari Tokyu Corporation Jepang dengan kontrak Nomor : 72/HK/TEK/2005 dengan harga yang sama yaitu 8 juta yen per unit, termasuk biaya angkut dan asuransi.

Dua transaksi tersebut di atas dilakukan PT KA menggunakan metode pembelian dengan model kerja sama corporate to corporate atau Business to Business (B to B) tanpa melibatkan peran pemerintah atau negara sama sekali dalam transaksi jual belinya.

Namun, tanpa diketahui sebab musababnya pada 30 November 2006 ternyata telah ditandatangani kontrak Nomor : 11/KONTR/PSP/XI/2006 antara Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sarana Perkeretaapian Dephub RI dengan Sumitomo Corporation Jepang dalam rangka pengangkutan 60 unit Gerbong KRL hibah eks Jepang, termasuk pengadaan jaminan asuransinya.

Berdasarkan kontrak tersebut pihak pertama (Dephub RI) akan menerima hibah dari pihak kedua (Sumitomo Corp) berupa 60 unit Gerbong KRL yang terdiri dari 30 unit Gerbong KRL tipe 5000 ex milik Tokyo Metro dan 30 unit Gerbong KRL bekas tipe 1000 dari Tokyo Rapid Railway.

Biaya pengiriman dan asuransi atas KRL barang hibah itu adalah 9,9 juta yen per unit. Biaya pengiriman dan premi asuransi yang ditimbulkan dari hibah itu lebih besar dari harga beli gerbong KRL yang pernah dilakukan oleh Pemerintah RI Cq PT Kereta Api. Sungguh aneh tapi nyata. Sangat brutal modus korupsinya. Kenapa bisa mekanisme Hibah malah lebih mahal dibandingkan harga pembelian biasa ?

Kesepakatan Hibah total 90 gerbong KRL eks Jepang itu telah merugikan negara sebesar 90 x 9.9 juta Yen = 891 juta Yen = Rp. 78 miliar !

Di samping itu pembelian Gerbong KRL bekas oleh Dephub itu potensial berakibat fatal terhadap transportasi publik Indonesia. KRL seri 103 dan 8000 termasuk generasi ke-8 di Jepang atau dengan kata lain relatif masih baru, sedankan 2 tipe KRL, yakni tipe 5000 dan 1000, termasuk generasi ke-1 dan ke-5 di Jepang (sudah tua). Menteri Perhubungan harus bertanggung jawab atas akibat kecelakaan atau musibah transportasi umum yang ditimbulkannya karena kecerobohan dalam pengadaan dan pengawasan.

Mantan Dirjen Perkeretaapian Dephub Soemino Eko Saputra yang sekarang berstatus narapidana korupsi, selalu mengatakan penetapan mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan KRL hibah dari Jepang itu datang dari level tertinggi Departemen Perhubungan dalam hal ini Menteri Perhubungan (saat itu) Hatta Rajasa, yang sekarang mengajukan diri sebagai cawapres RI.

Sebelumnya, Suminto menjelaskan perbedaan harga dalam pengadaan barang disebabkan pengangkutan 60 unit KRL dilakukan dari dua depo yang jauh dari Pelabuhan Kawasaki. Dua depo itu terletak di Kota Yachio dan Nakano. Perjalanan dari dua kota tersebut memakan biaya cukup besar dan anehnya biaya perjalanan KRL itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah RI. Meski demikian, tetap saja biaya pengiriman dan asuransi sebesar 9.9 juta yen per unit KRL tidak masuk akal dan sudah pasti mengandung muatan pidana korupsi, yaitu dengan modus penggelembungan biaya transportasi dan asuransi.

Dephub kembali menanyakan ke JARTS untuk meyakinkan apakah ada perusahaan atau operator lain yang bisa menyediakan KRL hibah itu, selain Sumitomo melalui surat tertanggal 28 Agustus 2006.

Berikut ini detailnya : 
1. Korupsi Hatta. Rajasa dalam tindak pidana korupsi pada Pengadaan Gerbong KRL (Kereta Listrik) tahun 2006 berdasarkan Kontrak :

Nomor : 11/KONTR/PSP/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 antara Sumitomo Corporation Ltd Japan dengan PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) tentang Pengangkutan 60 Gerbong KRL ex Hibah Pemerintah Jepan. Adik Hatta Rajasa Hafisz Tohir dan sepupunya Jon Erizal menjadi pelaku utama dan otak korupsi ini.

2. Akibat pelaksanaan kontrak tersebut di atas Pemerintah / Negara dirugikan sekitar Rp 78 Milar. Para pelaku, diantaranya mantan Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan Soemino Eko Sapoetro telah terbukti bersalah dan vonis 3 tahun penjara oleh pengadilan TIPIKOR pada tahun 2011.

3. Tidak ada alasan dan dasar apapun bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menuntaskan kasus korupsi ini, termasuk penetapan status tersangka  terhadap Hatta Rajasa, Hafidz Tohir, Jon Erizal dan kroni – kroninya.

Keterlibatan Hatta Rajasa dalam korupsi lainnya adalah pada korupsi dan mafia migas terutama yang dilakukan bersama Muhammad Reza Chalid, Johanes Widjanarko, Raden Priyono dan kroni – kroninya di Petral, SKK Migas, PT Tuban Petrochemical Indonesia (TPPI), PT Media Karya Sentosa, Cost Recovery Migas, BPH Migas dan lain – lain, yang merugikan negara puluhan triliun rupiah per tahun.

Keterlibatan Hatta Rajasa dalam korupsi dan mafia sektor telekomunikasi Indonesia terutama di PT TELKOM dan PT TELKOMSEL, bersama – sama Arief Yahya,  Ririek Adriansyah, Wahyu Sakti Trenggono, Alex J Sinaga, Titus Soemadi, Budi Soeryono dan kroni – kroninya.

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: