K.H Cholil Ridwan

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni dan Budaya

Sering membuat peryataan kontroversial berbumbu rasis dan sektarian

+++++
Biografi dari Merdeka.com

BIOGRAFI
KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc., lahir pada 7 Mei 1947 di ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta. Minat dan ketertarikan yang sangat kuat terhadap bidang ilmu agama membawa langkah Cholil Ridwan menghabiskan masa pendidikan formalnya di tingkat dasar pada salah satu pesantren paling terkenal di Indonesia, Darussalam Gontor. Setelah merasa cukup menimba ilmu agama di lembaga tersebut, Ridwan meneruskan keinginannya mendalami ilmu agama dengan menempuh pendidikan formal pada Universitas Islam Madinah, Arab Saudi.

Selama menempuh pendidikan keagamaan secara formal, Cholil Ridwan sudah sangat akrab dengan berbagai organisasi. Tercatat ketika masih berstatus santri Darussalam Gontor, Ridwan bertindak selaku Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) selama 3 tahun (1967 – 1970). Dan ketika kembali ‘nyantri’ di salah satu kota suci umat Islam tersebut, Cholil Ridwan juga tercatat pernah menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Saudi Arabia.

Usai menamatkan pendidikan keagamaan secara formal, Ridwan kembali ke tanah airnya dan memulai karir di bidang religi dengan menjadi Pimpinan Umum atau Pengasuh Pondok Pesantren Husnayain mulai tahun 1986. Pengalaman keorganisasiannya, pengetahuan keagamaan disertai ketekunan dan ketulusan dalam membaktikan diri pada masyarakat, semua hal ini membuktikan kemampuan Cholil Ridwan mengelola pesantrennya dengan baik. Bukan hanya para santri, masyarakat luas juga mengakui kemampuan Ridwan menata dan mengelola pondok pesantren. Tidak heran, jabatan Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia (BKsPPI) diamanahkan kepadanya selama 10 tahun (1990 – 2000).

Usai mengampu amanah yang diberikan tersebut, nama Cholil Ridwan semakin dikenal luas dan semakin dipercaya memegang berbagai jabatan puncak di bidang keagamaan. Tercatat Ridwan adalah Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), jabatan yang diampunya dengan baik selama 2005 hingga 2010, sebelum akhirnya kembali menjaadianggota biasa dalam organisasi tersebut. Puncak kepercayaan umat terhadap Cholil Ridwan dinyatakan dengan amanah tertinggi di bidang organisasi keagamaan dengan dipilihnya pria yang juga dikenal sering berceramah ke luar negeri ini sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada saat ini, Cholil Ridwan juga bertindakselaku Ketua umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) periode 2011 – 2014.

Riset dan Analisis:Meilia Hardianti – Mochamad Nasrul Chotib

PENDIDIKAN
(1956) KMI Pondok Modern Darussalam Gontor
(1975) Universitas Islam Madinah (S1)
KARIR
(1967-1970) Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII)
(1972-1974) Ketua Perhmpunan Pelajar Indonesia (PPI) Saudi Arabia
(1986-…) Pimpinan Umum/Pengasuh Pondok Pesantren Husnayain
(1990-2000) Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia (BKsPPI)
(2005-2010) Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII)
(2005-2015) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
(2010-2015)Anggota Dewan Pembina Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII)
(2011-2014) Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII)
SOCIAL MEDIA

++++++++++
Senin, 06 Jun 2011

KH. Cholil Ridwan: Demokrasi & Pancasila sebagai Tumpangan Sementara

Jakarta (voa-islam) – Untuk sementara ini, umat Islam bisa memanfaatkan “perahu” demokrasi dan Pancasila untuk menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memberlakukan syariat Islam. Jika sudah sampai ke tempat yang dituju, Pancasila dan Demokrasi dapat kita tanggalkan dan menggantinya dengan hukum Islam.

Demikian dikatakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni dan Budaya KH. Cholil Ridwan, Lc ketika dijumpai di Gedung Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII), Jakarta, belum lama ini.

Menurut Kiai Cholil, diibaratkan, umat Islam saat ini seperti menumpangi perahu yang namanya demokrasi dan Pancasila. Jika umat Islam memaksakan diri berenang di tengah arus yang deras, sementara di muara sana begitu banyak buaya.

Nah, untuk bisa selamat dan sampai ke tempat yang dituju, hendaknya memanfaatkan perahu yang ada. Untuk sementara, kita tumpangi perahu demokrasi dan Pancasila sebagai kendaraan untuk sampai ke tujuan. Jika sudah sampai, perahu demokrasi dan pancasila bisa kita tanggalkan.

“Jadi kita manfaatkan saja kendaraan itu. Anggaplah Pancasila itu sebagai sebuah kendaraan. Kalau orang kiri saja boleh memperjuangkan negara komunisme, orang liberal memperjuangkan negara sekuler dan liberalisme, kenapa umat Islam tidak boleh memperjuangkan negara Islam?” tanya kiai.

Dikatakan KH. Cholil, yang tidak berhukum selain hukum Allah, maka kafir. Namun, tidak bisa juga dipaksakan Indonesia harus menggunakan label negara Islam. Negara dalam bentuk apapun, asal syariat Islam diberlakukan, itu sudah selesai. “Esensinya kita sependapat dengan pendiri NII Kartosuwiryo, tapi kita tidak menggunakan ikon negara Islam. Model negaranya bisa apa saja, asal hukumnya diberlakulan syariat Islam,” tegasnya.

Menurut KH. Cholil, kalau kita sudah menerima lembaga bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, bahkan hotel syariah, maka kata syariah sebetulnya pengganti dari kata Islam. Kalau di Barat disebut Islamic Development Bank, di Indonesia dikenal dengan bank syariah,” ujarnya.

Kenapa banyak pihak begitu paranoid ketika umat Islam bicara negara Islam? Boleh jadi, ada semacam traumatic sejarah di masa lalu. Seperti munculnya DI/TII atau NII. Sehingga, ada stigma, Islam kerap dijadikan momok dan ancaman.

Bicara negara Islam, lanjut KH. Cholil, dilihat dari literatur klasik di zaman nabi dan para sahabat, sebetulnya tidak ada yang namanya daulah Islamiyah, yang ada adalah negara yang memberlakukan syariah Islam atau hukum Al Quran. Jika diterapkan di Indonesia, maka bentuknya tetap NKRI, tapi memberlakukan syariah Islam. Adapun syariah Islam itu meliputi: dunia perbankan, asuransi, ekonomi dan sebagainya.

“Jika ekonomi sudah kita terima, maka selangkah lagi kita akan menuju negara syariah, semua hukumnya harus disesuaikan dengan Al Qur’an dan as-Sunnah. Atau istilahnya, mengqanun hukum sesuai dengan syariat Islam.”

Kalau kita menggunakan kata Negara Islam, tak dipungkiri banyak pihak yang tidak senang. Buktinya, NII Kartosuwiryo sudah dibusukkan oleh munculnya NII KW 9. “Jelas ini bentuk pembusukan terhadap negara Islam, seolah negara Islam itu jelek, suka menipu, memeras orang dan perbuatan kriminal lainnya.

Umat Islam Harus Bersatu

Yang harus dilakukan umat Islam sekarang adalah merapatkan barisan, bersatu untuk merebut kekuasaan tanpa pertumpahan darah, tanpa senjata, dan tanpa bom. “Bila kita sudah bersatu, maka kita dapat memberlakukan hukum Islam. Terpenting semua kelompok umat Islam harus rujuk. Kongkritnya, bisa dimulai dengan kembalinya umat Islam ke masjid, tidak hanya ritual ibadah yang bersifat ubudiah, tapi juga bermuamalah di segala sector kehidupan, baik ekonomi, politik, seni maupun budaya.”

Kekalahan umat Islam, kata KH. Cholil, dikarenakan, tidak bersatu dan menjauh dari masjid. Kuncinya adalah satu dalam jamaah. Untuk itu diperlukan majelis syuro yang memayungi semua partai Islam dan kelompok Islam. “Sangat disayangkan, sudah jelas kalah, tapi tidak mau bersatu. Terpenting, harus ada payungnya dari tokoh-tokoh yang punya pengaruhi secara nasional.”

Kegagalan sejarah dengan dicabutnya tujuh kata Piagam Jakarta, adalah karena kegagalan siasah politik umat Islam. Kekalahan itu tidak boleh diulangi. Dulu umat Islam bersatu untuk membuat rumusan UUD, lalu kalah. Karena itu umat Islam jangan mau lagi dibohongi dan diprovokasi. “Itu bagian dari masa lalu, ke depan, umat Islam harus menjadi pemenang.”

Dikatakan KH. Cholil, kita akan terus berjuang sampai pertolongan Allah datang. Kemenangan umat Islam, bukan ditentukan oleh besarnya umat ini, tapi karena sikap istiqomah, keikhlasan, dan berpasrah diri kepada Allah Swt.

“Dalam sebuah perjuangan, tidak ada bayi yang lahir tanpa darah. Kalau diplomasi sudah deadlock, dan negeri ini ditakdirkan berdarah-darah, lalu terjadi perang fisik, maka bertawakallah kepada Allah, berlarilah kamu menuju Allah, baik berdua ataupun sendiri-sendiri. Terpenting adalah istiqomah kita dalam berjuang. Itu yang penting,” ungkap KH. Cholil Ridwan optimis. Desastian

++++++++++
KH Cholil Ridwan: Minimal Ada 5 Daerah Kini Dikuasai non Islam
JAKARTA (voa-islam.com) – Ketua MUI, KH Cholil Ridwan prihatin terhadap kondisi politik umat akhir-akhir ini. “Kini Gubernur Kalbar, Gubernur Kalteng, Bupati Kapuas, Walikota Solo dan Walikota Jakarta, non Islam. Ini tanda-tanda kepeterpurukan umat Islam,”kata kiyai Cholil dalam Pengajian Politik Islam (PPI) kemarin (22/2).
Karena itu pengasuh PPI ini mengaku sengaja MUI dalam Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta 8-11 Februari 2015 lalu, masalah politik ini diangkat sebagai tema pertemuan.
Kongres itu bertemakan “Menguatkan Peran Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Umat Islam, Menuju Indonesia untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berperadaban.”
Ketua MUI ini juga menjelaskan bahwa dalam bidang ekonomi, Indonesia ini dikuasai non Muslim. “Lihatlah kawasan Jakarta Utara, Cikarang, BSD, Cibubur Kota Wisata dan Gedung-Gedung Bertingkat di Jakarta mayoritas dikuasai non Muslim. Begitu pula daerah-daerah pertanian yang produktif di tanah air,”terang kiyai Cholil yang juga pimpinan Pondok Pesantren Husnayain.
Kyai Cholil khawatir bila kondisi ini dibiarkan, suatu saat Jakarta menjadi Singapura. “Umat Islam terpinggirkan baik secara ekonomi, politik dan akhirnya budaya,”terangnya.
Karena itu, ia menjelaskan bahwa, Kongres Umat Islam yang seharusnya dilaksanakan 2020, dimajukan menjadi 2018, agar dalam pemilu 2019 nanti umat Islam bersatu.
Selain itu Kyai Cholil juga menjelaskan bahwa Pengajian Politik Islam ini akan diadakan di kota-kota besar di tanah air di seluruh Indonesia. Rencananya juga dalam waktu dekat akan diadakan Training of Trainers untuk penyelenggara Pengajian Politik ini. [NuimHidayat/sharia]
– See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2015/02/24/35852/kh-cholil-ridwan-minimal-ada-5-daerah-kini-dikuasai-non-islam/#sthash.usWXEpja.dpuf

One Trackback

  1. […] Sumber | republished by (YM) Yes Muslim ! Sumber : xxxxxxxxx […]

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: