Gamawan Fauzi

Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II

yang terkenal dengan statement yang tidak konsisten , tidak bertanggung jawab dan mencla mencle.

++++++

contoh kasus

Nazaruddin: Mendagri Gamawan Terlibat Proyek e-KTP

Pimpinan Komisi II DPR juga disebut terlibat dalam kasus ini.

ddd
Kamis, 29 Agustus 2013, 12:14Dwifantya Aquina , Nur Eka Sukmawati
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Mendagri Gamawan Fauzi terlibat dalam kasus proyek e-KTP.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Mendagri Gamawan Fauzi terlibat dalam kasus proyek e-KTP.(ANTARA/Puspa Perwitasari)
VIVAnews – Terpidana kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, mengungkap sumber dana untuk Anas Urbaningrum bukan hanya diperoleh dari proyek Hambalang, Kamis 29 Agustus 2013.
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyebutkan, bahwa dana untuk Anas juga bersumber dari fee proyek e-KTP. Nazar mengklaim bahwa pimpinan Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga terlibat dalam kasus ini.
“Saya bilang yang mengendalikan full e-KTP adalah namanya Novanto, sama Anas. Pelaksananya ada saya, Andi Saptinus, pimpinan komisi II. Nama-namanya tanya ke penyidik KPK biar lebih jelas. Terus di Depdagri ada Mendagrinya,” ungkap dia.
Menurut Nazar fee proyek e-KTP diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Ada yang diterima, ditransfer, ada yang ke Sekjennya, ada yang ke PPKnya, semua dijelaskan secara detail,” jelas dia.
Sementara untuk kasus Simulator SIM, Nazaruddin juga menyebut beberapa anggota DPR yang terlibat. “Ada saya, Herman Hery, Azis, Bambang Soesatyo, Trimedya. Dari Demokrat ada Benny K Harman, Saan mustofa. Itu saya rincikan secara jelas, di mana terima uangnya, di mana bagi-baginya,” ujar dia.
Nazaruddin pun menegaskan bahwa nama-nama yang dia sebut terlibat dalam sejumlah proyek bukan asal tuduh.
“Jadi saya jelaskan dari proyek PLTU, jadi banyak proyeknya. Memang itu semua dijelaskan tentang biaya untuk Anas sebagai sumber fee secara detail, jadi tidak ada mau menuduh orang atau niat tidak ada. Nanti semuanya kita dukung KPK biar secara tansparan memprosesnya secara jelas,” kata dia.
Sebelumnya, Nazaruddin telah melaporkan para pejabat yang terlibat korupsi dalam proyek e-KTP. Nazaruddin bahkan menyebut, kasus itu telah dalam tahap penyelidikan di KPK. (adi)
Senin, 28 Oktober 2013 | 11:06 WIB

Mendagri Tak Tahu FPI Mulai Mengusik Lurah Susan

Mendagri Tak Tahu FPI Mulai Mengusik Lurah Susan

Gamawan Fauzi. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, JakartaMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku belum tahu ada rencana Front Pembela Islam (FPI) mendemo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penempatan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. “Saya tidak tahu kalau soal demo itu,” kata Gamawan melalui pesan pendek, Senin, 28 Oktober 2013.

Sebelumnya Gamawan menyatakan FPI adalah organisasi yang perlu dibina karena berfungsi sebagai aset bangsa. Menurut dia, hal itu dapat terjadi jika pemerintah mampu merangkul dan bekerja sama dengan ormas pimpinan Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab itu.

FPI menyatakan pekan ini akan mendatangi Balai Kota untuk mendemo Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo soal penempatan Lurah Susan. Alasan mendemo Jokowi karena mengangkat Susan yang beragama Katolik menjadi lurah di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah  FPI Jakarta Novel Ba’mumin menyatakan kedatangan FPI ke Balai Kota mewakili aspirasi masyarakat Lenteng Agung. Lewat forum warga, sejumlah orang menolak kepemimpinan Susan karena dianggap tak merepresentasikan wajah Lenteng Agung yang religius.

“Sedang dibahas malam ini bagaimana-bagaimananya (mekanisme, jumlah pendemo), tapi pekan ini kami akan ke Balai Kota mendemo Susan dan Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama),” ujar Novel.

Gamawan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki sempat saling berbalas komentar di media massa terkait Lurah Susan. Basuki, yang akrab disapa Ahok, pernah meminta Gamawan kembali belajar konstitusi karena mendorong pemerintah provinsi mengevaluasi kebijakan penempatan Lurah Susan.

Belakangan Gamawan menyatakan omongannya dipelintir awak media sehingga yang ia maksud tak sesuai dengan apa yang tertulis di berita. Ia merasa tak pernah meminta pemerintah provinsi mengevaluasi Lurah Susan dan menyatakan tak ada yang salah dengan kebijakan penempatan lurah ala DKI Jakarta.

Salah seoarang warga Lenteng Agung, Halim Mahfudz, 59 tahun, mengatakan mayoritas warga justru mendukung lurah cantik itu. “Penolak memang ada dari dalam Lenteng Agung, tapi juga ada orang luar,” ujar Halim saat dihubungi Tempo, Senin, 28 Oktober 2013.

Halim berkata, aneh jika keberadaan Susan ditolak. Alasannya, selama ini kinerja Susan baik. Selain gemar blusukan, kata Halim, Susan juga ramah terhadap warga. Halim juga beranggapan bahwa penolakan terhadap Lurah Susan hanyalah hal yang dibuat-buat. Masalah agama, misalnya, itu di luar proporsi subyek kepemimpinan.

“Mereka yang mendemo Susan seharusnya tahu kalimat Lakum Dinukum Waliyadin, yang artinya agamamu agamamu, agamaku agamaku,” ujar Halim, yang berharap masalah Susan ini segera usai.

Diminta tanggapan akan rencana FPI yang hendak mendemo Susan lewat tablig rutin, Halim merasa hal itu justru akan meresahkan warga dan mengganggu ketenangan.

“Tolong, biarkanlah Lenteng Agung berjalan apa adanya. Jangan lagi ada demo-demo itu,” ujarnya menegaskan.

ISTMAN MP | ANANDA BADUDU

++++++++++

Jum’at, 25 Oktober 2013 | 18:25 WIB

Kini Puji FPI, Dulu Gamawan Marahi FPI

Kini Puji FPI, Dulu Gamawan Marahi FPI

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) adalah aset bangsa yang harus dipelihara. Pernyataan Gamawan pada Kamis, 24 Oktober 2013 ini, bertentangan dengan kata-katanya sendiri setahun lalu.

Pada 11 Februari 2012, ratusan warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyerbu masuk Bandara Cilik Riwut. Massa yang menggunakan ikat kepala merah langsung mengepung pesawat Sriwijaya Air yang membawa anggota FPI Jakarta.

“Jangan ada orang luar yang mengatur kehidupan masyarakat Kalteng,” kata Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, Lukas Tingkes, saat berorasi di bandara. Rombongan FPI sendiri datang untuk meresmikan cabang organisasi itu di sana.

Penolakan warga Kalimantan ini disambut positif oleh banyak kalangan. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat berkomentar kalau aksi penolakan warga itu sah sah saja. Meski negara memang menjamin kebebasan berorganisasi, kata SBY, penolakan warga harus diperhatikan.   “Mestinya mereka (FPI) bertanya, kenapa ditolak,” kata SBY.

Lima hari setelah aksi penolakan itu, Menteri Gamawan mengadakan pertemuan dengan pimpinan FPI Rizieq Shihab. Dalam pertemuan itu, Gamawan memaparkan empat ketentuan untuk membekukan ormas, yaitu menerima dana tanpa izin, memberi dana tanpa izin, mengembangkan ajaran dan idelogi yang merongrong pembangunan dan melanggar ketertiban.

“FPI sudah kami ingatkan untuk poin keempat,” kata Gamawan ketika itu. Menurut Gamawan, sejak 2008, pemerintah sudah mengirim dua surat peringatan  kepada FPI. “Jika FPI tetap melakukan tindakan yang meresahkan, Kementerian Dalam Negeri akan mengambil tindakan tegas. Kalau masih melakukan tindakan melanggar itu tahapnya pembekuan,” ujar Gamawan.

EVAN | PDAT 

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: