Mohammad Mahfud M.D

Mantan Ketua Mahkamah konstitusi

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. (lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957; umur 55 tahun) adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai Menteri, Ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
++++
Sebagai ketua MK yang harusnya seteril dari hiruk pikuk urusan politik, Mahfud MD justru banyak memberikan pernyataan kontroversial selain juga aktif di KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia). Sebagai bos KAHMI, Mahfud memberikan ” moral support” untuk mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum

+++++++++++++++
Manuver Bela Anas Dikecam
Rabu, 27 Februari 2013
SKANDAL PROYEK HAMBALANG
Manuver Bela Anas Dikecam

JAKARTA – Kalangan pegiat antikorupsi mengkritik manuver sejumlah tokoh
publik yang membela bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
“Saya sedih mendengar pejabat publik bersimpati kepada tersangka
koruptor,” kata penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah
Hehamahua, kepada Tempo tadi malam.

Perilaku pejabat publik ini, menurut Hehamahua, tak sejalan dengan upaya
pemberantasan korupsi. Di satu sisi, penegak hukum habis-habisan
menangkap koruptor. Tapi di sisi lain, baik masyarakat, partai politik,
maupun pejabat publik terkesan menganulir usaha penegakan hukum itu
lewat dukungan terhadap koruptor.

Sejumlah tokoh berduyun-duyun mendatangi kediaman Anas di Jakarta Timur
sejak Sabtu pekan lalu hingga kemarin. Kedatangan itu bertepatan dengan
langkah Anas yang mundur dari Demokrat. Sehari sebelumnya, KPK
menetapkan bekas Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam itu sebagai
tersangka dalam korupsi Hambalang.

Tokoh yang datang antara lain Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo
Budi Santoso, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo,
bekas Menteri Keuangan Fuad Bawazier, bekas Ketua DPR Akbar Tandjung,
dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md.

Sebagian tokoh mengklaim mereka memberi dukungan moral kepada Anas
dengan alasan pertemanan atau sesama sejawat di HMI. Mahfud, yang
terkenal vokal menentang perilaku korup, sempat menyebut kasus Anas
sebagai peristiwa politik. Belakangan, dia meralat ucapannya dan
menegaskan bahwa kasus Anas tidak dipolitisasi. “Apakah Anas atau bukan,
kalau korupsi sikat saja,” kata Ketua Presidium Keluarga Alumni Himpunan
Mahasiswa Islam (KAHMI) ini.

Fuad malah mendorong Anas membuka skandal Bank Century dengan memasok
info tambahan soal perkara itu. Ia menyebutkan bahwa kasus Century sudah
lama mangkrak. Ia menduga macetnya kasus ini akibat intervensi politik.
“Mudah-mudahan Anas membuka,” kata salah satu pentolan KAHMI itu.

Presiden Universitas Paramadina Anis Baswedan meminta semua pihak,
termasuk tokoh publik, tidak menjadikan kasus Anas sebagai drama
politik. “Diselesaikan secara hukum. Jangan jadikan masalah tersebut
sebagai masalah politik,” ujar mantan aktivis HMI Fakultas Ekonomi
Universitas Gadjah Mada ini semalam.

Menurut peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Hifdzil Alim, Mahfud
seperti dewa bagi masyarakat. Apa pun yang dia dukung, kata Hifdzil,
banyak pihak yang mengira hal itu benar. “Jika masyarakat lebih percaya
Anas dibanding KPK, aksi pemberantasan korupsi bakal tamat,” ujarnya.
FEBRIANA FIRDAUS

 

++++++++++++++++++++++

 

07 Oktober 2013

Mahfud MD Dilaporkan ke KPK

 

JAKARTA – Mantan calon bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara, Irwan H Daulay menyatakan telah melaporkan Mahfud MD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menuding terjadi kecurang­an yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada 2010.

”Saat itu, Mahfud MD yang memimpin. Kami sudah melaporkan Mahfud ke KPK. Saya yakin dia terlibat,” katanya di Jakarta, Minggu (6/10).

Dia menduga dalam pilkada tersebut calon petahana menggunakan cara politik uang. Pihaknya selaku penggugat, mengajukan empat permohonan dalam sidang sengketa pilkada itu, namun MK hanya menyetujui tiga permohonan saja. ”UU mewajibkan apabila ada politik uang maka diskualifikasi. Yang tidak dipertimbangkan itu adalah diskualifikasi pasangan incumbent karena melakukan politik uang.

Kami patut curiga. Dari kejanggalan itu, kami berasumsi ada keterlibatan dari beliau. Nanti KPK lah yang menuntaskan. Nanti di KPK saya akan mengungkapkan. Saya harap ini terbuka semua sehingga terang benderang,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Solidaritas Pengacara Pilkada (Sipp) Ahmad Suryono mengklaim mendapat informasi dari seseorang yang mengaku mempunyai akses langsung ke hakim konstitusi agar bisa mengeluarkan putusan sesuai yang di­inginkan.

”Ada pengakuan dari seseorang kepada saya, yang mengerti kronologi uang suap tersebut. Dia tahu betul bank mana yang digunakan untuk transaksi. Di Jakarta, di mana saja yang dijadikan tempat bertemu,” ujar Ahmad dalam diskusi bertajuk Menganulir Putusan Sengketa Pilkada di MK yang terindikasi suap di Jakarta, kemarin.

Penetapan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus suap pada dua pilkada, membuat sejumlah kuasa hukum yang mengaku terzalimi dalam sidang perkara di meja konstitusi.

Untuk itu, mereka meminta agar keputusan sengketa pilkada di MK yang terindikasi suap dianulir.

Ahmad yang juga menjadi kuasa hukum dalam sengketa Pilkada Kediri itu, menyatakan, pihaknya mendorong dan mendukung apa yang dilakukan KPK untuk membogkar peristiwa serupa di daerah lain.

”Kami mendapatkan informasi, bukti, dan saksi. Jadi cukup kuat untuk membongkar semua kasus serupa. Dalam dua tiga hari ke depan, akan kami serahkan ke KPK,” jelasnya.

Gejolak

Bila desakan pengacara tersebut dika­bulkan, maka berpotensi menciptakan kerusuhan dan gejolak keamanan di daerah. Sebab, sejumlah calon kepala daerah dan pendukung yang merasa dirugikan akan melakukan perlawanan. ”Potensi kerusuhan itu selalu ada,” kata pengamat politik AS Hikam.

Dia meminta, agar para pengacara tidak mempolitisasi kasus penangkapan Akil dengan meminta peninjauan ulang putusan kasus sengketa pilkada. ìJangan salahkan MK, tapi salahkan Akil Mochtar. Keputusan itu tidak surut dan sudah final,î ujarnya.

Hikam menambahkan, sengketa-sengketa pilkada sebaiknya diselesaikan melalui jalur Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung dan bukan di MK.

Sebelumnya, mantan ketua MK Jimly Asshiddiqqie menaruh perhatian besar atas permasalahan yang merundung MK. Dia menyebut Mahfud MD harus ikut bertanggung jawab atas kasus yang menjerat Akil Mochtar dan jatuhnya wibawa MK. Adapun Mahfud menanggapi santai pernyataan Jimly. ”Tidak apa-apa,” ujar Mahfud singkat. (D3,dtc-71)
++++

Yusril duga Mahfud MD seperti Akil
Rico Afrido
Senin, 7 Oktober 2013 − 08:58 WIB

Yusril Ihza Mahendra (Dok. SINDO Trijaya).
Sindonews.com – Kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, diduga bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh hakim konstitusi.

Hakim lainnya atau mantan hakim konstitusi diduga juga pernah melakukan hal yang serupa.

Lewat akun jejaring sosial Twitter, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan kinerja mantan Ketua MK Mahfud MD saat memimpin lembaga peradilan tersebut. Terutama dalam menangani perkara sengketa Pilkada Bangka Belitung (Babel).

“Saya juga ingin bertanya kepada Pak Mahfud, sewaktu memeriksa sengketa Pilkada Bangka Belitung, kenapa Panel MK jumlah hakimnya empat orang?,” kicau Yusril di akun twitter @Yusrilihza_Mhd, Minggu 6 Oktober 2013.

Menurut Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) ini, lazimnya panel hakim yang memeriksa sengketa Pilkada hanya tiga orang. “Kenapa jadi empat dan Akil ikut di dalamnya?,” tanya Yusril.

Lebih lanjut Yusril mengatakan bahwa perkara Pilkada Bangka Belitung (Babel) itu kelihatannya normal saja, bukan sesuatu yang luar biasa.

“Ada apa MK sampai gunakan panel dengan empat hakim? Saya baru mengemukakan aspek prosedural dalam sengketa Pilkada Babel itu, belum kemukakan hal-hal terkait dengan substansinya,” tambahnya.

“Substansinya tetap menjadi pertanyaan di benak saya sampai sekarang. Saya merasa banyak yang ganjil dalam perkara itu,” kata Mantan Menteri Kehakiman itu.

Baca juga berita Marzuki bantah ada skenario di balik kasus Akil.

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: