Eggi Sudjana

pengacara dan  preman tukang peras/provokator.  Cara advokasi / litigasi Egi Sudjana biasanya dengan mengerahkan simpatisan dari organisasi massa  Islam untuk melakukan tekanan atau pembelaan. Organisasi yang biasa dikerahkan oleh Eggy adalah  PPMI  Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (organisasi pekerja berbasis gerakan Islam).

Eggy juga salah satu pendiri : FPI (Front Pembela Islam)

+++++++++++

Contoh pernyataan Egi  :

Pengacara Bupati Aceng Tebar Ancaman ”Kerusuhan”

TEMPO.CO Bandung:Bupati Garut Aceng H.M Fikri menebar ancaman terhadap sejumlah pihak yang mendesaknya mundur menyusul skandal nikah kilatnya. Lewat kuasa hukumnya, Eggi Sudjana, Aceng meminta Panitia Khusus DPRD Kabupaten Garut tak menyeret skandal itu ke arah pemakzulannya sebagai Bupati Garut. Alasannya, masalah Aceng sudah selesai.

“Kalau Pansus bersikeras mengambil kesimpulan yang sifatnya pemakzulan Aceng dari kursi Bupati) sampai Mahkamah Agung membuat putusan, pasti dapat diduga terjadi kerusuhan, gejolak dan sebagainya,” kata Eggi di ruangan tempat Aceng dirawat, Rumah Sakit Kebonjati, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Desember 2012.

Eggi mengaku tak hendak mendikte Dewan ataupun mengompori keadaan. Sebab, kata dia, Aceng punya banyak pendukung. “Pansus secara hukum nanti bisa saya persoalkan sebagai penyebab kerusuhan atau bentrokan massa yang mungkin mengerikan,” kata dia. “Jadi saya mohon juga kepada Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Presiden.”

Eggi mengutip pesan Presiden Yudhoyono agar kasus Aceng tidak dianggap sepele, diselesaikan secara tak tepat dan tuntas. “Dalam konteks Pansus mohon diperhatikan. Kalau dianggap sepele ini akan jadi kerusuhan besar. Kalau sampai terjadi pemakzulan itu tidak tuntas karena menimbulkan masalah dan korban baru,” kata Eggi.

Kasus Aceng, Eggi menambahkan, harus diselesaikan melalui perdamaian. Adapun masalah Aceng dengan Fani Octara, kata dia, sudah selesai dengan perdamaian dan pencabutan laporan polisi oleh Fani. “Perdamaian atau islah itu dalam konstruksi hukum merupakan kekuatan hukum tertinggi. Perang saja dengan damai ya selesai. Apalagi peristiwa biasa,” kata dia.

Saran agar Aceng mundur dari kursi Bupati Garut dilontarkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

++++++

Eggi Sudjana: Aparat Diam, Rakyat Bisa Tangkap Ahok

JAKARTA (SK) – Pengacara Eggi Sudjana menjelaskan, permintaannya tentang tangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sejumlah media massa pada tanggal 28 Oktober 2015, sebagai cerminan luapan kekecewaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi di Pemprov DKI.

Dalam surat penjelasannya yang disebarkannya ke berbagai media, kemarin, Eggi Sudjana menjelaskan, dalam kasus tanah di RS Sumber Waras, Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok bisa kena hukuman pidana. Kasus ini, katanya, bila disampaikan kepada polisi dan KPK seharusnya kedua lembaga itu bertindak.

”Mengapa rakyat bergerak sendiri karena KPK dan Kepolisian yang sudah dilaporkan tentang Ahok tapi tidak bergerak juga untuk memeriksa dan menangkap Ahok. Jelas tindakan kita sebagai rakyat yang berdaulat itu ada dasar hukum tapi memang tdk lazim diberlakukan dengan menangkap langsung,” tutur Eggi. (yon)

1,759 total views, 72 views today

++++++++++++
Alasan Eggy Sudjana Bela Aceng Fikri
TEMPO.CO – Kam, 13 Des 2012
Email

Cetak
KONTEN TERKAIT
Lihat Foto
Apa Sanksi Kalau Bupati Aceng Alumni Lemhannas?
TEMPO.CO , Jakarta – Pengacara Eggy Sudjana mengaku tertarik membela Bupati Aceng HM Fikri semata untuk melaksanakan penegakan syariat Islam. Sebab pernikahan kliennya yang ke empat bersama Fanny Oktora tidak melanggar aturan agama. ”Perbuatan itu (poligami) tidak tercela dan niat Aceng pun awalnya baik,” ujarnya, Rabu, 12 Desember 2012.
Eggy menjelaskan, Bupati Aceng pertama kali menghubungi dirinya Senin dua pekan lalu (26 November 2012). Kemudian selang dua hari kemudian kembali menghubunginya dan meminta kesiapan. »Saya sempat menolaknya, kemudian istikharah, agar diberi petunjuk,” ujarnya. »Mulai Senin kemarin saya resmi menjadi pengacara Aceng untuk kasus Fanny dan pembubaran Pansus DPRD.”
Dalam kasus Aceng, Eggy melihat banyak kontroversi yang dilakukan publik termasuk pejabat negara. »Kasus ini lebih mengarah ke sikap sinisme publik terhadap ajaran syariat islam, suka tidak suka apa yang dilakukan oleh Aceng adalah menjalankan syariat islam yang dicontohkan Rasululloh.”
Ada dua alasan yang melatarbelakangi Eggy untuk membantu penyelesaian kasus Aceng. Pertama pembentukan opini publik untuk membeci syariat Islam. Sebab, apa yang dilakukan Aceng dalam pernikahannya dengan Fanny tidak melanggar perundangan pernikahan Indonesia. »Itu alasan pertama saya menerima (pengacara) karena ada upaya menggelindingkan anti kepada syariat islam, makanya saya berani tampil untuk membela itu.”
Alasan kedua lanjut Eggy, dalam kasus Aceng terjadi pelemahan penegakan supremasi hukum tertinggi yakni islah dan damai. Hal ini dibuktikandengan masih berlangsungnya penyelidikan yang dilakukan kepolisian serta panitia khusus (Pansus) buatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut. »Orang sudah damai kok masih diramai-ramain terus, seharusnya dihentikan.”

+++++++++++++++++

EGGY SUJANA MENGHILANG

(POLITIK): Sejumlah aktor politik Islam garis keras tiba-tiba hilang
dari "peredaran" di tengah momentum politik penting tahun ini: Sidang
Tahunan MPR.

Ke mana Eggy Sujana, aktor politik yang menyebut dirinya macan
demonstran di tengah hiruk pikuk Sidang Tahunan MPR? Ke mana juga
pasukan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), organisasi pekerja
berbasis gerakan Islam pimpinan Eggy yang belakangan ini gencar
berdemonstrasi? Juga "pasukan" Humanika? Jalanan Jakarta, dalam
sepekan terkahir ini sepi dari aksi-aksi demonstrasi yang digerakkan
Eggy.

Selain Eggy, aktor politik Islam garis keras lainnya, seperti
Al-Chaidar, pemuda yang pernah aktif di gerakan Negara Islam
Indonesia, juga tak menampakkan dirinya atau pernyataannya di seputar
Sidang Tahunan MPR.

Padahal, Sidang Tahunan MPR kali ini membahas hal penting, yakni
amandemen UUD 1945. Kalangan Islam garis keras tercatat gencar
melancarkan tekanan agar Piagam Jakarta dimasukkan lagi di konstitusi
yang akan diamandemen, juga usulan dari partai-partai Islam, termasuk
PPP agar pasal 29 UUD 1945 diubah dengan menambahkan kewajiban bagi
pemeluk Islam untuk menjalankan syariat Islam.

Sebagai aktor politik yang selalu menggunakan jargon Islam untuk
tujuan-tujuan politiknya, seharusnya Eggy dan barisannya sudah tampil
saat ini. Setidaknya datang ke depan gedung MPR-DPR di Senayan,
Jakarta melancarkan dukungan agar pasal 29 diamandemen dan Piagam
Jakarta disusupkan lagi di Pembukaan UUD 1945.

Selama ini hanya tercatat jumlah yang cukup kecil kelompok masyarakat
yang datang ke MPR/DPR melancarkan dukungan menyusupkan Piagam Jakarta
di UUD 1945. Beberapa kelompok kecil itupun tak cukup dikenal
identitas kelompoknya selain Front Hisbullah, kelompok radikal yang
tengah bermusuhan dengan Kopassus Grup I/Para Komando Serang dan FPI,
kawan seperjuangan Front Hisbullah yang juga baru saja menyatakan
permusuhannya dengan Kopassus karena pembunuhan Panglima Front
Hisbullah, KH Cecep Bustomi, yang juga salahsatu deklarator FPI.

Gelombang demonstrasi lainnya yang datang adalah dari kalangan
mahasiswa yang sama sekali menuntut hal yang berbeda, yakni
penghapusan kursi TNI dari DPR dan MPR. Juga PMII, organisasi
mahasiswa yang berafilisasi politik ke NU yang datang untuk
menyampaikan dukungan ke Gus Dur.

Ke mana Eggy dan kawan-kawannya menghilang? Sumber Xpos mengatakan,
Eggy yang kini membuka kantor pengacara profit, tengah menjalankan
Umroh. Lho, mengapa ia menjalani ibadah itu bertepatan ketika Sidang
Tahunan MPR digelar, apalagi MPR tengah membahas isu penting yakni
amandemen UUD 1945? Ini pertanyaan yang beredar di kalangan aktifis di
Jakarta. Ternyata, Umroh Eggy kali ini bukan sembarang Umroh.
"Umrohnya dibiayai para pendukung pemerintah," ujar sumber tadi.

Dan, lanjut sumber yang dekat dengan kalangan istana itu, Eggy tak
hanya dibiayai Umroh, namun juga diberi pundi-pundi agar tak banyak
membuat ulah di seputar Sidang Tahunan MPR. Ternyata tak hanya Eggy
yang diberi pundi-pundi dengan imbalan tak mengganggu Sidang Tahunan
MPR, namun juga kelompok yang menggunakan bendera Islam lainnya.
Tampaknya, cara ini cukup efektif. Terbukti, sejumlah gangguan yang
biasanya dibuat oleh kelompok ini nyaris tak ada. Dan, Sidang Tahunan
MPR berjalan cukup aman.

Termasuk upaya kelompok-kelompok Islam garis keras untuk memaksakan
klausul Islam dalam konstitusi, tak berjalan lancar. Keinginan itu
sendiri sebenarnya justru ditentang oleh kalangan Islam yang lebih
luas. Ketua PBNU, KH Hasyim Muzadi misalnya, bersama sejumlah tokoh
cendikiawan Islam seperti Nurcholis Majid dan tokoh-tokoh Islam muda
lainnya menentang keras dimasukkannya Piagam Jakarta ke konstitusi.
Ketua Umum PP Muhammadyah, Prof Dr Syafei Ma'arif pun menyatakan hal
yang sama.

Di MPR, gagasan ini akan kandas, karena ditentang PDI-P dan tak
didukung Partai Golongan Karya, yang tengah mendekati PDI-P untuk
berbagi kekuasaan. Juga akan ditentang PKB. Amien Rais, Ketua MPR dan
Ketua Umum PAN pun tak sepenuhnya mendukung. Amien kini tengah
berbaik-baik dengan Megawati yang akan mempertahankan konstitusi
warisan ayahnya itu. Amien merangkul Megawati, karena ia punya maksud
agar tetap diajak berkuasa. (*)

+++++++++++++++
Minggu, 23 Juni 2013 | 17:32 WIB
Eggi Sudjana Ngotot Maju ke Pilgub Jatim


  
Besar Kecil Normal 


TEMPO.CO, Surabaya-- Pasangan calon Gubenur Jawa Timur dari jalur perseorangan Eggi Sudjana - Muhammad Sihat menyerahkan perbaikan berkas dukungannya kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur, Ahad, 23 Juni 2013. KPUD Jawa Timur menjadwalkan batas akhir pengumpulan berkas perbaikan hari ini. Penyerahan berkas perbaikan dukungan Eggi dan Sihat itu diterima oleh sekretaris KPUD Jawa Timur Jonathan Judianto.

"Hasil verifikasi KPUD yang pertama menyatakan saya tidak memenuhi syarat maju sebagai calon gubernur karena kurang dukungan. Sekarang saya sudah menyerahkan dua ribu fotocopy KTP, itu sudah lebih dari cukup," kata Eggi yang juga seorang advokat asal Jakarta itu.

Eggi mengklaim berkas yang diserahkannya valid dan tidak ada yang dimanipulasi. Eggi mengaku telah  mendapat dukungan masyarakat di semua kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Menurut dia, dukungan  paling banyak berasal dari pulau Madura. "Setidaknya ada 30 ribu pendukung saya dari semua kabupaten yang ada di Madura," ujar Eggi.

Agar alamat yang ada di KTP sesuai dengan daerah asal, Eggi membungkus KTP dukungan itu sesuai dengan kabupaten/kota. "Saya bungkus satu plastik satu desa, jadi tidak mungkin pendukung dari Sampang muncul di Gresik. Kalau masih terjadi seperti itu berarti KPU yang salah," ujarnya.

Eggi meminta  KPU bekerja secara provesional. Sebab Eggi menilai KPU sengaja menjegal dirinya pada tahap verifikasi pertama dengan alasan alamat di KTP tidak sesuai dengan kabupaten atau kota pendukung.

Jonathan  mengatakan pada verifikasi tahap pertama KPUD menemukan KTP pendukung Eggi yang alamatnya Gresik muncul di Nganjuk. "Karena penyerahan berkas sebelumnya campur, tidak ada pengelompokan di setiap desa," kata dia.

Syarat untuk menjadi Calon Gubenur Jawa Timur jalur perseorangan harus memiliki KTP dukungan 1.118.097. Pada hasil verifikasi pertama, KTP pendukung pasangan  Eggi - Sihat, sebanyak 1.122.460. Namun setelah diverifikasi yang dianggap memenuhi syarat hanya 239.910.


 ARIEF RIZQI HIDAYAT 

++++

Dianggap memprovokasi 2 kubu capres, Eggy Sudjana dipolisikan

Reporter : Dharmawan Sutanto | Senin, 4 Agustus 2014 15:16

Dianggap memprovokasi 2 kubu capres, Eggy Sudjana dipolisikan
Tim Kuasa Prabowo-Hatta. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com – Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) melaporkan kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres nomor urut satu,Prabowo Subianto  Hatta Rajasa, Eggy Sudjana, ke Polda Metro Jaya. Eggy dinilai telah berupaya memprovokasi dua kubu capres cawapres melalui pernyataannya.

Hal itu terkait pernyataan yang diunggahnya di Youtube pada 31 Juli dan 2 Agustus dengan akun Jakartanicus. Pernyataan itu diunggah dengan judul ‘Jika Kalah di MK, People Power dan World News berjudul Tim Hukum Prabowo-Hatta Jika Kalah di MK People Power akan Dikerahkan’.

“Pernyataan Eggy Sudjana diduga masuk dalam kualifikasi tindak pidana, maka kami akan melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya untuk menghindari terjadinya gerakan inkonstitusional untuk menjatuhkan pemerintah yang sah,” kata Direktur Eksekutif MHI Wakil Kamal kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (4/8).

Pihaknya juga menuntut Eggy meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait pernyataannya tersebut.

“Saya minta dia (Eggy) menarik pernyataannya dan meminta maaf pada publik,” tambahnya.

Dia menilai, pernyataan Eggy itu sebagai bentuk provokasi dan melanggar hukum pidana karena berisi hasutan. Wakil Kamal menjelaskan hasutan Eggy bisa dianggap dia tak mempercayai proses hukum di MK.

Kepolisian harusnya antisipasi halhal yang demikian. Tokoh bangsa harus kasih contoh agar tidak memberi contoh buruk,” imbuhnya.

Wakil Kamal menuturkan ada beberapa pasal yang diduga dilanggar Eggy, yaitu Pasal 160 terkait hasutan untuk berbuat pidana, Pasal 207 tentang menghina penguasa atau badan hukum, Pasal 104 dan Pasal 107 ayat 1 tentang makar. Menurutnya, laporan sudah diterima, tapi masih dipelajari oleh petugas.

“Masih dipelajari, setidak-tidaknya ini warning bagi tokoh bangsa agar tak memperkeruh suasana,” ucap Wakil Kamal.

++++

PTUN Ditolak, Kuasa Hukum Prabowo-Hatta Ancam Kudeta Jokowi-JK

JAKARTA – Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, Eggi Sudjana mengancam akan mengkudeta Presiden dan Wakil Presiden terpilihJoko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ancaman itu menyusul penolakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memproses gugatan Prabowo-Hatta.

Eggi Sudjana mengatakan, Prabowo-Hatta tidak perlu lagi menggugat hasil Pilpres 2014. Pasalnya, menurut Eggi, lembaga tinggi negara sudah tidak ada lagi yang netral.

“Para hakim baik di MK, DKPP mau pun di PTUN sudah menunjukkan tidak netral. Ini hakim sudah berpihak, karenanya kalau sudah enggak sesuai akal sehat buat apa dilanjutkan,” kata Eggi di Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2014).

Dia mempertanyakan untuk apa lembaga penegak hukum jika tidak befungsi. Menurut dia, hanya satu cara untuk mengakhiri langkah presiden terpilih yakni dengan kudeta.

“Saya lebih memilih lewat gerakan politik. Gerakan politik siapa yang salah? Sah-sah saja,” tegasnya.

 Eggi mengakui dirinya bukan bagian dari Tim Advokasi yang menangani gugatan Prabowo-Hatta di PTUN. Namun, lanjut dia, seharusnya PTTUN tidak menolak gugatan tersebut. Dia curiga PTUN sudah diintervensi.

“Hemat saya kewenangan PTUN itu ada. Tapi kok kenapa melempar tanggung jawab. Itu patut dicurigai,” katanya.

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: