Ahmad Yamani

Hakim Agung korup, pembebas tersangka kasus narkoba

++++++++++++
HAKIM AGUNG
Achmad Yamanie Dipecat dengan Tidak Hormat
KOMPAS/RIZA FATHONI
Hakim Agung Achmad Yamanie menjalani sidang etik Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (10/12). Yamanie dipecat dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik dengan mengubah putusan peninjauan kembali atas terpidana kasus narkoba, Hanky Gunawan, dari 15 tahun menjadi 12 tahun.
Jakarta, Kompas – Hakim Agung Achmad Yamanie akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar kode etik terkait vonis majelis peninjauan kembali perkara terpidana kasus narkotika Hanky Gunawan. Persidangan Majelis Kehormatan Hakim atas pelanggaran kode etik Achmad Yamanie, Selasa (11/12), juga semakin menguak banyaknya kejanggalan dalam kasus itu.

Komisi Yudisial (KY) pun segera memeriksa majelis hakim yang menangani peninjauan kembali (PK) perkara Hanky Gunawan. ”KY segera memeriksa Ketua Majelis Hakim Imron Anwari dan Hakim Agung Nyak Pha. Namun, sebelumnya, kami akan memanggil saksi-saksi, termasuk Yamanie, serta melibatkan institusi seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bila diperlukan,” kata Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh, Selasa petang, di Jakarta.

PK gembong narkotika Hanky Gunawan menjadi sorotan karena majelis hakim yang terdiri dari Imron, Yamanie, dan Nyak Pha menganulir hukuman mati menjadi 15 tahun penjara. Padahal, Hanky ditangkap karena memiliki beberapa pabrik ekstasi dan produksinya sudah ribuan butir.

Namun, putusan PK yang diterima Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berbunyi pidana 12 tahun penjara. Hal itu ditengarai akibat tulisan tangan Yamanie yang mengganti vonis tersebut.

Selasa pagi, Yamanie dihadapkan ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang merupakan gabungan hakim agung Mahkamah Agung dan komisioner KY. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Paulus Effendi Lotulung serta anggota Artidjo Alkostar, Mohammad Saleh, Imam Anshori Saleh, Suparman Marzuki, Taufiqurrahman Syahuri, dan Jaja Ahmad Jayus. Tiga nama pertama adalah hakim agung MA, sedangkan empat lainnya adalah anggota KY.

Dalam sidang MKH itu, Yamanie membantah menuliskan putusan pidana 12 tahun penjara, menggantikan putusan yang disepakati, yaitu 15 tahun. Pengakuan bahwa itu tulisan tangannya dalam pemeriksaan internal MA dibantah dengan alasan diperiksa saat sakit dan kondisi psikologisnya tidak stabil.

Menurut Yamanie, ia hanya mengoreksi draf putusan ketika panitera pengganti Dwi Tomo dan operator Abdul Halim memberikan draf atas permintaan ketua majelis hakim, Imron Anwari. Selain itu, koreksi dan tanda persetujuan dari Imron juga sudah ada pada draf.

Yamanie mengaku hanya menambahkan bagian ”kecuali sekadar lamanya pidana” yang menunjukkan majelis hakim PK setuju atas putusan PN Surabaya terhadap Hanky Gunawan, kecuali untuk lamanya pidana.

Majelis hakim PN Surabaya memvonis Hanky dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan vonis 18 tahun penjara. Majelis hakim kasasi MA menghukum Hanky dengan pidana mati karena terbukti memproduksi psikotropika. Namun, di majelis hakim PK, putusan kembali menjadi 15 tahun penjara sesuai dengan putusan PN Surabaya. Dengan demikian, bagian yang ditambahkan Yamanie menjadi janggal.

Menolak dikonfrontasi

Ketika ditanya Taufiqurrahman alasannya menambahkan bagian janggal itu, Yamanie mengatakan, tulisan tersebut dibuat atas permintaan ketua majelis.

Yamanie juga memaparkan bahwa dalam pertimbangan hakim (advisblaad) pembaca I dan II, yaitu Yamanie dan Nyak Pha, diusulkan hukuman penjara menjadi 18 tahun. Namun, ketua majelis hakim menginginkan 15 tahun penjara. Dalam musyawarah, putusan disepakati 15 tahun penjara.

Kendati keterangan Yamanie berbeda dengan keterangan saksi yang juga juru tik putusan Abdul Halim, Yamanie menolak dikonfrontasi.

”Saya kira tidak ada masalah karena pada waktu pemeriksaan internal sudah (ada keterangan dan konfrontasi),” ujar Yamanie, yang didampingi Andi Samsan Nganro dari Ikatan Hakim Indonesia.

Setelah sempat diskors dua kali, masing-masing selama 5 menit dan hampir 2 jam, MKH memutuskan bahwa keterangan Yamanie tidak dapat diterima. Argumentasinya dinilai tidak logis dan tidak disertai bukti. Karena itu, MKH memutuskan Yamanie melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan.

Seusai sidang, Yamanie tampak lunglai dan sedikit terhuyung-huyung. Namun, beberapa petugas keamanan segera memegang dan memapahnya keluar dari ruang sidang di Ruang Wiryono Prodjodikoro, Gedung MA, Jakarta. (INA)

Selasa, 11/12/2012 05:57 WIB
Jejak Ahmad Yamani Menuju MKH Terkait Pembatalan Vonis Mati Bos Narkoba
Rivki – detikNews

Jakarta – Hari ini, pertama kali digelarnya sidang etik Majelis Kehormatan Hakim (MKH) gabungan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk mengadili hakim agung Ahmad Yamani dalam skandal pembatalan vonis mati bos narkoba. Sidang MKH ini digelar lantaran temuan tim pemeriksa putusan PK Terpidana bos narkoba Hengky Gunawan yang menemukan kejanggalan dalam salinan putusan itu.

Berikut kilasan kronologi terseretnya hakim agung Yamani yang menyeret dirinya hingga duduk di kursi pesakitan MKH yang akan digelar pagi ini.

16 Agustus 2011

Imron Anwari selaku ketua majelis dengan Achmad Yamanie dan Prof Dr Hakim Nyak Pha selaku anggota majelis mengetuk putusan permohonan PK terdakwa Hengky Gunawan. Perkara bernomor 39 K/Pid.Sus/2011 tersebut menganulir putusan kasasi MA sebelumnya yang menghukum mati Hengky. Majelis berpendapat bahwa hukuman mati tidak sesuai UUD 1945, sehingga putusan kasasi Hengky Gunawan dinilai cacat hukum.

Oktober 2012

Pasca putusan tersebut dimuat di media massa, berbagai elemen masyarakat geram dengan putusan tersebut. masyarakat menganggap MA kebablasan karena menilai hukuman mati sebagai sesuatu yang inskonstitusional. Padahal yang berhak menilai konstitusional adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

15 November 2012

Secara mengejutkan hakim agung Ahmad Yamani selaku anggota majelis PK Hengky Gunawan mengundurkan diri. MA mengatakan, pengunduran diri Yamani terkait penyakit yang dideritanya, padahal sehari sebelum pengunduran diri Yamani sempat terlihat bersidang.

17 November 2012

Mahkamah Agung akhirnya berbicara apa adanya mengenai alasan mundurnya Ahmad Yamani dari posisi hakim agung. Setelah sebelumnya menyebut Yamani mundur karena sakit maag akut, kini MA mengakui adanya alasan lain: Yamani lalai dalam menuliskan vonis untuk gembong narkoba Hengky Gunawan.

Selain itu, pimpinan MA meminta hakim Yamanie mundur untuk menyelamatkan 185 berkas perkara yang sedang ditangani hakim Yamanie.

Tim pemeriksa MA menemukan adanya tulisan tangan dari Hakim Agung Ahmad Yamani yang menuliskan hukuman pidana penjara 12 tahun. Dan kedua hakim lainnya tidak setuju pidana 12 tahun melainkan 15 tahun. Atas kelalaian itu pimpinan MA meminta Ahmad Yamani mengundurkan diri secara ksatria.

19 November 2012

Komisi Yudisial (KY) menggelar rapat pleno untuk membuat penetapan pemanggilan hakim agung Ahmad Yamani. Nama Yamani mencuat setelah dia mengundurkan diri dengan alasan sakit dan diralat sesudahnya karena MA menemukan adanya pemalsuan putusan gembong narkoba Hengky Gunawan.

20 November 2012

Takut kecolongan, Komisi Yudisial pun mengirim surat ke istana negara. Surat tersebut berisi permohonan KY kepada Presiden SBY untuk menolak pengunduran diri Ahmad Yamani. Sampai saat ini, MA mengatakan bahwa surat permohonan Ahmad Yamani belum diteruskan oleh MA ke istana negara.

26 November 2012

KY mengadakan pertemuan dengan MA untuk membahas langkah hukum terkait pemalsuan dokumen putusan PK Hengky Gunawan. Pertemuan itu dihadiri 7 komisioer KY dengan agenda: mempertanyakan di balik mundurnya hakim agung Ahmad Yamani terkait skandal pemalsuan putusan kasus Hengky Gunawan.

Hasil pertemuan itu menyatakan bahwa MA dan KY akan menggelar Pengadilan yang bernama Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Hal tersebut merupakan MKH pertama kali di Indonesia yang dibentuk untuk mengadili hakim agung. Komposisi majelis dalam MKH tersebut ialah 4 anggota asal KY dan 3 anggota asal MA

28 November 2012

Komisi Yudisial (KY) menunjuk empat komisionernya untuk duduk dalam pengadilan etik Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dengan agenda khusus memeriksa hakim agung Ahmad Yamani. Keempat komisoner tersebut adalah Imam Anshari Saleh yang sehari-hari sebagai Wakil Ketua KY, Suparman Marzuki yang sehari-hari sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Taufiqurrohman Syahuri yang sehari-hari Ketua Bidang Rekrutmen Hakim dan Jaja Ahmad Jayus yang sehari-hari sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Litbang.

29 November 2012

Mahkamah Agung (MA) menunjuk 3 Ketua Muda untuk mengadili hakim agung, Ahmad Yamani. Hal ini terkait skandal pemalsuan putusan pembatalan vonis mati terhadap gembong narkoba Hengky Gunawan.Ketiga orang itu adalah Paulus E Lotulung selaku Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara, Artidjo Alkotsar selaku Ketua Muda Pidana, dan Djoko Sarwoko selaku Ketua Muda Perdata Khusus.

4 Desember 2012

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) sepakat menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk hakim agung Ahmad Yamani, pembebas vonis mati gembong narkoba Hengky Kurniawan. Sidang akan digelar 11 Desember mendatang di Gedung MA. Selain itu, MA juga telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Ahmad Yamani.

Sampai berita ini diturunkan, baik KY dan MA belum bisa memastikan apakah Ahmad Yamani akan hadir dalam sidang etik tersebut. Selain itu belum ada keterangan resmi siapa pimpinan majelis MKH itu. Majelis hanya bisa memberikan 3 kali pemanggilan terhadap Yamani, jika tetap mangkir sampai 3 kali maka majelis akan memvonis Yamani tanpa klarifikasi. Tentunya bukan itu yang diharapkan, KY dan MA menginginkan agar Yamani hadir di persidangan supaya bisa menguak mafia peradilan dalam perkara tersebut.

(rvk/ahy)

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: