Politikus Golkar yang namanya disebut sebagai anggota DPR tukang palak BUMN PT GARAM.
Disebut Sebagai BUMN yang ‘Dipalak’ DPR, Ini Tanggapan Bos PT Garam
Suhendra – detikfinance
Senin, 05/11/2012 17:00 WIB
Jakarta – PT Garam disebut-sebut sebagai salah satu BUMN yang ‘dipalak’ oleh oknum anggota DPR-RI. Namun bos BUMN garam tersebut membantah ada praktik pemalakan yang dilakukan oleh oknum DPR kepada perseroan.
“Semua itu ranahnya ke kantor Kementerian BUMN. Di kita tidak ada apa-apa, saya takut simpang siur, kebawa-bawa saya,” kata Direktur Utama PT Garam Slamet Untung Irredenta kepada detikFinance, Senin (5/11/2012)
Slamet mengaku selama ini tidak ada yang namanya praktik permintaan ‘upeti’ kepada PT Garam yang dilakukan oknum anggota DPR.
“Nggak ada, itu sudah ranah politik, saya hanya fokus kerja saja,” katanya.
Terkait dengan tugasnya memproduksi garam, hingga kini PT Garam sudah mencapai 85% dari target produksi garam tahun 2012 sebanyak 385.000 ton. “Target tahun ini Insya Allah bisa. Produksi normal sekarang, 4.000 ton per hari, sedang peak (puncaknya),” katanya,
Seperti diketahui nama PT Garam disebut-sebut salah satu BUMN yang ‘dipalak’ oleh oknum DPR bernama Idris Laena. Nama Idris muncul berdasarkan dari pengakuan anggota Badan Kehormatan DPR dari Fraksi PPP Usman Jafar. Usman mengatakan berdasarkan keterangan Dahlan, Idris memeras dua BUMN, yaitu PT PAL dan BUMN yang mengatur penjualan garam yaitu PT Garam.
“PT Merpati yang melakukan Sumaryoto, PT Garam dan PT PAL Idris Laena,” ujarnya.
Atas penyebutan dua nama itu BK akan melakukan pemanggilan kepada tiga dirut BUMN terkait untuk melakukan klarifikasi. “Nanti dipanggil setelah reses,” tutur Usman.
(hen/dnl)
lihat biografi Juga :
Profil
Ir. H. M. Idris Laena
Bercita-Cita Terciptanya
Sinergitas UMKM-Pengusaha
Bergelut di dunia Usaha dan seringkali berurusan dengan birokrasi, dirasa Idris masih belum optimal dalam memperjuangkan amanah rakyat, yang bertujuan terciptanya lapangan kerja yang seluas-luasnya seperti diamanatkan didalam UUD 45. Untuk itulah pendiri Kelompok Lena Group ini, terjun dan terlibat aktif didalam Partai Golkar.
“Sebetulnya, saya telah berpikir ketika menjadi pengusaha, artinya kita menjadi pelaku dari ekonomi yang langsung terjun dan terlibat dalam mekanisme di masyarakat. Hanya persoalannya memang pengabdian itu tidak hanya disitu, atas pemikiran tersebut akhirnya saya memutuskan terlibat didalam politik,”kata Pria kelahiran Riau 12 Januari lalu.
Sejatinya, kata Bapak beranak tiga ini, tugas dan fungsi di Parlemen lebih besar diantara yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang notabene terkait dengan kepentingan masyarakat banyak.
aktifitas Idris didunia politik khususnya di Partai Golkar cukup berliku dan panjang. 5 Tahun silam lalu, dirinya pernah menjadi Caleg dari Dapil Riau namun karena saat itu, belum mendapatkan amanah, Idris tidak terpilih menjadi anggota Dewan. “Saat itu masih menggunakan sistem nomor urut dan saya mendapatkan nomor urut 5 sehingga tidak terpilih,”kata Pria lulusan Fakultas Teknik dan perencanaan Universitas Trisakti ini. Sebelumnya, Idris juga pernah menjadi anggota PAW menggantikan Shaleh Djasid dari Provinsi Riau selama kurang lebih 1 tahun dia menjabat sebagai anggota Dewan dari Komisi VII DPR RI.
Perjuangan Idris masuk ke lingkungan Senayan, berlanjut pada tahun 2009. Dia mencalonkan diri kembali sebagai Caleg di Provinsi Riau dan akhirnya terpillih, mendapatkan suara terbanyak sebesar 100 ribu suara. “Dengan modal suara ini, artinya ada beban dari masyarakat bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi anggota dewan dan ditempatkan oleh Partai Golkar di dalam Komisi VI DPR yang membidangi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM,”kata Ketua DPP MKGR Periode 2006 lalu.
Selaku anggota Dewan yang ditugaskan Partai di Komisi VI DPR, dirinya bercita-cita untuk memajukan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga benar-benar dapat menjadi penopang perekonomian Indonesia dengan berbasis usaha kerakyatan. “Dahulu pada 3 kali krisis di tahun 1997, banyak usaha multi nasional ambruk semua, namun yang mampu bertahan dan membackup perekonomian Indonesia adalah UKM,”papar Mantan Ketua DPP AMPI ini.
Idris melihat kondisi perekonomian dunia setelah ditempa krisis global yang berawal dari Kejatuhan Insitusi keuangan di AS, cenderung tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, karena, papar Suami dari HJ. Lili Masniari, Indonesia masih memiliki pasar domestik sebesar 250 Juta penduduk. “Jadi artinya kalau kita bicara simple (sederhana) perdagangan diantara masyarakat Indonesia cukup membangun ekonomi kita,”terang Pria yang pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Majelis Dakwah Islamiyah.
Pemerintah, terang Idris, masih belum menunjukkan keberpihakan penuh kepada pengembangan UMKM. Keberpihakan harus ditunjukkan dalam bentuk regulasi dan implementasinya di lapangan. “Presiden SBY mengatakan, dalam lima tahun kedepan, kita akan menganggarkan Rp 100 triliun untuk kredit UKM. Kreditnya iya, setiap tahun dikucurkan Rp 20 triliun. Tetapi tahun lalu saja yang terserap hanya 4 trilyun,”tegas Idris saat diminta tanggapannya soal UMKM.
Menurut Idris, kendala yang banyak dihadapi oleh UMKM adalah mengenai pembimbingan terhadap UMKM, artinya Pemerintah harus mampu memberikan asistensi kepada para wiraswasta sehingga mereka tidak kesulitan dalam pembuatan proporsal, neraca dan laporan keuangan serta akses perbankan. “Proses pembinaan ini tidak pernah ada selama ini,”terang Pria kelahiran 44 tahun silam ini.
Idris selalu teringat pesan gurunya sewaktu sekolah dulu, gurunya pernah mengatakan bahwa Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) dapat tercipta apabila Indonesia dapat membangun stabilitas nasional melalui kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Kenangan tersebut terasa menancap kuat didalam benak Idris, sampai dirinya mengkhawatirkan nasib Indonesia akan seperti Negara Polandia, dimana terjadi revolusi akibat tingginya angka pengangguran terdidik di negara tersebut.
Cita-cita terbesar dari seorang Idris adalah menginginkan terciptanya sinergitas antara UMKM dengan Pengusaha besar. Artinya, papar Mantan Sekretaris Korwil Riau DPP Golkar tahun 2004 ini, UMKM harus dapat berkontribusi dalam mengembangkan perekonomian Indonesia dari sisi pajak.
Pemerintah, papar Idris, belum dapat mengembangkan potensi UMKM sebagai contributor Pajak efektif bagi pemerintah. “Pemerintah belum mampu mengembangkan UMKM sebagai contributor pajak terbesar sementara di Singapura usaha yang bermodalkan 10 ribu dollar atau sama dengan usaha mikro di Indonesia justru menjadi pembayar pajak yang efektif buat pemerintah,”paparnya.
Menurut Idris, solusinya adalah dengan merubah system, seperti melakukan pembinaan yagn efektif sehingga mereka dapat memperoleh akses permodalan dari perbankan. “Kita ada KUR tetapi KUR-nya tidak sampai-sampai ke Pengusaha kecil,”jelas Pendiri PT Laena Money Exchange ini.
Oleh karena itu Idris berjanji akan memperjuangkan terbangunnya postur dari struktur perekonomian Indonesia yang mengandalkan sinergitas antara Pengusaha besar dan UMKM. “Selama ini kita seolah-olah mengelu-elukan bahwa ekonomi Indonesia ditopang industry besar, para konglomerat. Sekarang mestinya fifty-fiftylah, ekonomi kecil juga memberikan kontribusi, ekonomi besar juga melakukan itu sehingga kedepan usaha kecil itu dapat memberikan kontribusi pajak terhadap Negara, dan Insya Allah saya akan perjuangkan hal itu,”paparnya. (tim)
Siapa siapa 