Andi Nurpati

Mantan Anggota KPU, anggota DPP Partai Demokrat
Diduga sebagai aktor dari sindikat pemalsu surat keputusan MK

bio dari KPU
Sebelum menjadi anggota KPU, Andi Nurpati adalah PNS guru pembina Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Model Kota
Bandar Lampung-Provinsi Lampung. Ibu 3 anak ini adalah asli kelahiran Macero Wajo, Sulawesi Selatan 2 Juli 1966,
suami Drs Habiburahman, MM. Sarjana dari Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Inggris UIN Alaudin Ujung Pandang
1992. Melanjutkan pendidikan postgraduate , Master Teacher Programme Deakin University Melbourne, Australia 2000
dan meraih M.Pd dari FKIP Universitas Lampung teknologi pendidikan (2006) dengan tesis .Pengaruh Latar Belakang
Tingkat Pendidikan, Sosial Ekonomi dan Akses Media Terhadap Pembelajaran Politik Bagi Pemilih Perempuan (Pada
Pemilu 2004 Di Bandar Lampung).. Karir akademiknya dimulai dengan menjadi dosen luar biasa di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Lampung, IAIN Raden Inten Bandar Lampung. Kegemarannya
berorganisasi dimulai Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Senat
Mahasiswa, Nasyiatul Aisyiah, Ketua Lembaga Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Lampung. Aktifis perempuan ini
sangat aktif berpartisipasi dalam kehidupan dan proses tegaknya demokrasi. Menjadi anggota Panwaslu Provinsi
Lampung pada Pemilu 2004, Ketua Panwas Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2005, Sekretaris Perludem
(Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) Lampung 2004-2008 dan anggota Perludem Pusat (2004-2008). Aktif
menjadi narasumber seminar, diskusi, dialog tentang politik, Pemilu dan peran perempuan dalam bidang politik, sosial
dan kemasyarakatan.Email

Pemalsuan Dokumen MK
Mahfud Beberkan “Permainan” Andi Nurpati
Maria Natalia | Inggried | Selasa, 21 Juni 2011 | 18:20 WIB
Dibaca: 38744Komentar: 77
| Share:

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membeberkan kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan surat Mahkamah Konstitusi yang dilakukan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati. Menurut Mahfud, pihaknya telah mengirimkan surat terkait status Dewi Limpo dengan nomor 112/PAN. MK/VIII/2009 dan 113/PAN. MK/VIII/2009 kepada Andi Nurpati tanggal 17 Agustus 2009. Saat itu, menurut Mahfud, Andi sendiri yang meminta surat-surat itu langsung dikirim ke alamatnya. Namun, saat pertemuan Komisi Pemilihan Umum pada 20 Oktober 2009, Andi hanya memberikan surat dengan nomor 113.

Mahfud mempertanyakan, di mana satu surat bernomor 112 yang telah diberikan pada Andi Nurpati.

“Andi Nurpati mengatakan bahwa surat MK No 112/PAN. MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009 tidak ada stempel MK. Padahal, dua surat sudah dikirim pada hari yang sama, dengan tanda terima yang sama. Mengapa yang bernomor 113 ada, sementara yang nomor 112 tidak ada? Padahal Andi sendiri yang meminta surat itu dikirim ke alamatnya. Berdasarkan kesaksian sopirnya (Andi Nurpati) Aryo dan Matnur di Komisi II DPR, surat itu sengaja diabaikan dan disimpan diarsip oleh Andi, sehingga tak dibawa ke rapat pleno KPU dan pada Ketua KPU,” papar Mahfud di Komisi II DPR RI, Selasa (21/6/2011).

Ia beranggapan, jika Andi menyatakan tidak ada stempel, kenapa tidak ditanyakan pada MK untuk memperoleh kepastian surat itu.

“Ketika menerima surat itu, Andi Nurpati tidak persoalkan bahwa surat itu tidak berstempel, kepada MK. Harusnya bisa ditanya jika memang tidak ada stempelnya. Sampai hari ini surat itu pun tidak pernah ditunjukkan, apalagi dikembalikan ke MK,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, Andi Nurpati justru menunjukkan surat nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 yang ternyata palsu. Apalagi, Andi menyebutkan bahwa surat itu dikirim melalui faksimile. Padahal, kata Mahfud, MK tidak pernah memberikan surat melalui faksimile dengan nomor yang disebut oleh Andi Nurpati.

“Dari surat itu (yang palsu) tertera faks MK bernomor 021-3800239. Tetapi, dari PT Telkom menegaskan nomor faks tersebut sudah tidak aktif digunakan lagi sejak Juli 2009 dan tidak ada surat yang dikirim melalui faks tersebut pada tanggal 14 Agustus 2009 seperti yang disebut Andi Nurpati,” imbuh Mahfud.

Mahfud juga menegaskan, pada rapat pleno KPU 2 September 2009, Bawaslu telah menyatakan keberatan atas keputusan KPU yang berdasarkan surat palsu itu, karena dianggap tidak sesuai dengan putusan MK No 84/PHPU.C/VII/2009. Namun itu, diabaikan oleh Andi Nurpati.

“Oleh karena surat palsu digunakan dan surat asli ternyata tidak disampaikan pada Ketua KPU dan rapat pleno KPU, maka tindak pidana pemalsuan dan penggelapan sudah terjadi secara nyata,” tukas Mahfud.

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: