Sandiaga Uno

Pengusaha + politikus
+++
Swa.co.id
Tanggal 28 Juni mendatang, Sandiaga S. Uno menginjak usia 36 tahun. Di usianya yang terbilang muda itu, ia telah merentas karier profesional di berbagai perusahaan lokal dan multinasional papan atas. Akhirnya, Sandi — begitu sapaan akrabnya — mengibarkan bendera sendiri. Lewat PT Saratoga Investama Sedaya (SIS), ia seperti ingin mengukuhkan kepiawaiannya sebagai tokoh yang mumpuni di bidang keuangan dan investasi.

Lulusan S-1 akunting dengan predikat summa cum laude dari Universitas Negeri The Wichita, Kansas, Amerika Serikat ini membangun SIS pada 1998. Perusahaan yang membidangi private equity dan direct investment (investasi dan penyertaan modal langsung) ini didirikan karena ia melihat momennya sangat pas. “Saya melihat ada peluang, khususnya kesempatan berinvestasi pascakrisis ekonomi,” ungkap Sandi yang ditemui di kantornya di Menara Kadin, Jakarta. Dengan menggandeng Edwin Soeryadjaya — anak taipan William Soeryadjaya – SIS mencoba menjaring beberapa aset yang dilelang BPPN ketika itu. “Sayangnya kami belum beruntung saat itu,” kata Sandi. Bidang yang menjadi garapan investasinya meliputi gas bumi, batu bara, telekomunikasi, dan produk-produk kehutanan.

Persahabatan Sandi dengan Edwin sejatinya berlangsung sejak lama. Jauh sebelum mengerek bendera SIS, Sandi sempat bergabung sebagai profesional di Bank Summa milik Om Wilem. Ia cuma bertahan dua tahun sebagai finance & accounting officer di Bank Summa, karena ia mendapat tawaran beasiswa dari Universitas The George Washington, Washington DC, untuk program MBA bidang bisnis internasional dan keuangan.

Usai menyelesaikan program MBA-nya, Sandi terbang ke Singapura dan bergabung dengan Seapower Asia Investment Ltd. (Investment Holding) sebagai analis keuangan. Hanya setahun di perusahaan itu, Sandi lantas hijrah ke perusahaan milik Edward Soeryadjaya, NTI Resources Ltd. di Calgary, Kanada. Di perusahaan yang membidangi minyak dan gas bumi ini, Sandi dipercaya sebagai VP Eksekutif dan Chief Financial Officer.

Semua pengalaman itu akhirnya mengayunkan langkah Sandi kembali ke Tanah Air dan mendirikan SIS. “Saya tidak menanamkan modal besar,” kilah Sandi. Sebagai perusahaan investasi, menurutnya, modal utama SIS hanyalah kepercayaan. “Itu saja,” kata Sandi. Modal awalnya paling-paling buat sewa kantor dan menggaji diri sendiri. “Jumlahnya tidak sampai puluhan juta,” tukasnya. Di matanya, modal kapital bukan segala-galanya. “Selama memilki akses pasar dan kemampuan manajerial, modal akan datang dengan sendirinya,” putra pakar pengembangan kepribadian Mien Uno ini menandaskan. Sayang, Sandi keberatan menyebut berapa tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi.

Sandi mengakui, banyak tantangan yang dihadapi karena bidang investasi dan penyertaan modal sangat berkaitan dengan kondisi politik dan ekonomi negara. Buktinya, saat krisis 1998 praktis tidak ada kepastian politik, hukum dan keamanan. “Ketika itu amat sulit meyakinkan investor untuk berinvestasi,” ungkapnya. Terlebih sebagai pendatang baru. Namun, Sandi gigih meyakinkan para investor bahwa kendati perusahaannya baru, benar-benar profesional dan sangat disiplin dalam hal pengelolaan keuangan. “Pendekatan awal kami selalu dari sisi keuangan,” tandasnya.

Sadar tak gampang menggulirkan bisnis tersebut, ia dituntut bisa memilah-milah sektor yang paling ideal dan berpotensi tetap berkembang sebagai ladang investasi. Ia juga harus jeli melihat tim manajemen perusahaan yang akan diajak kerja sama. Bisnis SIS baru kelihatan hasilnya ketika memasuki 2001. Beberapa investor yang digarap SIS, baik lokal maupun asing, mulai melirik SIS. Saat itu juga SIS mulai diperhitungkan pasar sebagai perusahaan yang profesional di samping sebagai investor yang bertanggung jawab. “Sejak itu banyak pihak yang mendekati dan memberikan kepercayaan untuk mengelola sebuah investasi,” katanya mantap.

Bersamaan dengan itu, persaingan pun mulai marak karena bermunculan pemain baru yang menggarap lahan yang sama. Ini dipicu oleh membaiknya kondisi ekonomi dan politik. Sandi justru melihatnya sebagai hal yang positif karena memacu SIS untuk lebih kreatif. “Kami merasa beruntung karena bisa hadir lebih awal,” katanya.

Sejak berdiri, Sandi mengaku SIS tidak memiliki strategi yang muluk. “Yang kami lakukan hanyalah berusaha tetap disiplin secara finansial, dan berusaha menyiasati segmentasi sektor yang dibidik terus berganti setiap tahun,” paparnya. Pola seperti itu terbukti membuahkan hasil. Paling tidak, beberapa sektor yang ditargetkan Sandi dari tahun ke tahun memberikan keuntungan yang cukup bagus.

Tahun 2001-03 misalnya, SIS fokus di bidang hasil bumi, batu bara dan kehutanan. Tahun 2004-07, SIS berkonsentrasi di bidang bisnis yang berkaitan dengan infrastruktur. Namun, Sandi menyangkal strategi fokus di bidang infrastruktur karena adanya program pemerintah. “Kami merancangnya jauh sebelum pemerintah mengarah ke situ,” kata Sandi yang mempekerjakan 8 karyawan ini. Sayang, Sandi tak bersedia menyebutkan omset perusahaannya. Ia hanya mengatakan bahwa SIS masuk dalam jajaran 10 besar, berdampingan dengan Citigroup, Farallon, dan Temasek.

Selain sibuk sebagai Direktur Pengelola SIS, suami dari Noor Asiah serta ayah dari Anneesha Atheera Uno dan Amyra Atheefa Uno ini mengelola pula bisnis hotel dan jasa keuangan yang lain lewat PT Rifan Financindo. Sandi juga baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. “Ada beberapa target yang menjadi prioritas saya sebagai Ketua Umum Hipmi, antara lain mendorong para industriwan muda, khususnya yang tergabung di Hipmi untuk bisa membentuk diri sebagai satu cluster kelas menengah baru,” ungkap Sandi.

++++

Kasus pemalsuan sertifikat tanah

sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/195093-ini-jawaban-sandiaga-uno-soal-depo-pertamina

Jawaban Sandiaga Uno Soal Depo Pertamina

“Penegakan hukum itu berdasarkan alat bukti, saksi, dan fakta. Tidak ada unsur politiknya.
Selasa, 21 Desember 2010 | 20:57 WIB
Oleh : Hadi Suprapto, Eko Huda S
Jawaban Sandiaga Uno Soal Depo Pertamina
Sandiaga Salahuddin Uno (wordpress)

VIVAnews – Pengusaha Sandiaga Salahuddin Uno melalui pengacaranya, David L Tobing, akhirnya angkat bicara mengenai isu dugaan keterlibatan di proyek depo bahan bakar minyak PT Pertamina.

David mengatakan, kasus ini bermula dari gagalnya pembangunan proyek Depo BBM Satelit A Jakarta, di Balaraja, Tangerang, yang memunculkan pemutusan kontrak Pertamina dengan PT Pandan Wangi Sekartaji pada 2003 dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada 2007. “Pembangunan ini mulai pada 1996, tapi pada 1997-1998 terkena krisis, sehingga berhenti,” kata Tobing di Jakarta, Selasa 21 Desember 2010.

Berdasarkan putusan Badan Arbitrase, gagalnya pembangunan ini mengharuskan Pertamina membayar ganti rugi kepada Pandan Wangi sebesar US$12,8 juta, dengan catatan semua aset depo yang belum jadi ini menjadi milik Pertamina. Ganti rugi ini karena Pandan Wangi telah menyelesaikan pembangunan hingga 30 persen.

Pembayaran termin pertama sebesar US$6,4 juta telah dilakukan Pertamina pada 2009 yang menyebabkan pengalihan seluruh aset non-tanah. Sedangkan pembayaran kedua gagal dilakukan karena sertifikat tanah depo tersebut ternyata ganda. “Sehingga Pertamina sampai saat ini belum bisa menguasai aset tanah itu,” katanya.

David mengatakan, sertifikat tanah tanah ini sempat hilang pada 2001. Saat itu, Sandiaga masih menjadi direktur utama Pandan Wangi, kemudian mengundurkan diri pada 2003, dan Edward Seky Soeryadjaya menjadi komisaris di perusahaan itu. Pada tahun itu juga, sertifikat baru diterbitkan. “Terbitnya sertifikat Nomor 32, membuat sertifikat nomor 31 yang hilang batal demi hukum,” katanya.

Namun, belakangan, saat Pertamina mau melakukan pembayaran termin kedua, Edward mengaku memiliki sertifikat nomor 31. “Di sini pangkal masalahnya,” katanya. “Kenapa tiba-tiba Edward memiliki sertifikat ini?”

Masalah sertifikat tersebut, menurut David, pernah masuk Pengadilan Negeri Bandung. “Di sana Pak Edward menang. Lalu kami banding, dan sekarang sedang menunggu putusan kasasi,” katanya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar, mengatakan bahwa Polri tak mau terpengaruh tekanan politik untuk mengusut dugaan keterlibatan Sandiaga Uno dalam pembangunan depo Balaraja. Boy mengatakan, pengusutan dugaan ini akan tetap berdasarkan alat bukti yang ditemukan.

“Kami tidak mau ada intervensi politik. Penegakan hukum itu berdasarkan alat bukti, saksi, dan fakta. Tidak ada unsur politiknya,” kata Boy di Mabes Polri.

Boy menambahkan, Polri akan berhati-hati mengusut dugaan korupsi tersebut.  Selain itu, Boy juga membantah beredarnya berita yang menyatakan Polri telah mengajukan pencekalan terhadap Sandiaga Uno. Polri, kata dia, belum pernah mengajukan permintaan cekal tersebut. “Polri sejauh ini belum pernah mengajukan cekal untuk yang bersangkutan,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Sandiaga Uno dilaporkan oleh advokat Eggy Sudjana ke Mabes Polri. Eggy menduga, mantan direktur utama PT Pandan Wangi Sekartaji itu terlibat dalam penggelapan sebesar US$6,4 juta.

Terkait laporan tersebut, Boy mengatakan penyidik Mabes Polri masih melakukan waktu untuk mengusut kebenarannya. “Masih dipelajari,” kata dia.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, M Harun mengatakan, Pertamina masih akan menunda pembayaran termin kedua, sebesar US$6,4 juta hingga sengketa sertifikat tanah ini selesai. “Ini murni urusan Pandan Wangi. Tidak melibatkan Pertamina,” ujar Harun.

++++++++++

http://indonews.id/berita/kpk-didesak-buka-kasus-besar-termasuk-depo-pertamina-balaraja-yang-diduga-libatkan-sandi-uno/

KPK Didesak Buka Kasus Besar, Termasuk Depo Pertamina Balaraja yang Diduga Libatkan Sandi Uno

Jakarta, INDONEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk kembali membuka beberapa kasus besar, yang sementara ini mandek. Pembukaan kasus tersebut sangat penting untuk menyelamatkan bangsa ini dari kebangkrutan dan demi terciptanya rezim baru yang bersih dari korupsi.

Desakan itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens dan praktisi hukum Petrus Selestinus dalam diskusi bertajuk “Korupsi dan Kekuasaan, Membaca Sejarah, Mengenang Para Sengkuni,” di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016). Selain Boni dan Petrus, diskusi juga menghadirkan Max Regus, Kandidat Doktor Sosiologi dari University of Hamburg, Belanda, dan wartawan senior Kompas, J. Osdar.

Petrus mengatakan, pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemberantasan korupsi berjalan lamban. Hal itu karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum terbentuk. Yang ada waktu itu hanya berupa Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Namun, setelah KPK terbentuk pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Petrus, korupsi malah berkembang pesat. Banyak kasus korupsi yang terjadi pada masa itu.

“Pada era SBY banyak korupsi dilakukan sehingga KPK kewalahan memberantas korupsi yang rata-rata dilakukan kader partai,” ujarnya.

Namun, ironisnya, kata Petrus, beberapa kasus besar pada masa SBY belum dituntaskan. Dia menyebutkan kasus Hambalang dan Bank Century.

“Karena itu, kami mendorong KPK untuk segera mengembangkan kasus itu dengan memanggil orang-orang yang pernah disebutkan dalam kasus itu tapi tidak diteruskan. KPK harus ungkap mereka yang sudah disebut melakukan bersama-sama korupsi, tapi sejauh ini belum dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara itu, Boni Hargens mengatakan, korupsi politik tidak pernah merupakan aksi tunggal tapi merupakan kerja kolektif. Korupsi di era modern ini, katanya, dilakukan melalui proses pembijakan publik (policy making).

Korupsi setidaknya melibatkan tiga peran dan aktor yaitu pembuat undang-undang, eksekutor di lapangan, dan pelaku hukum yang siap membela tindakan tersebut.

Boni mengatakan, pada era SBY terjadi korupsi secara massif yang melibatkan aktor tersebut. Salah satu aktor yang berperan juga yaitu para “sengkuni” yaitu orang dekat presiden. Sebut saja di antaranya yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng, Angelina Sondakh, dan Jero Wacik.

Boni mengatakan, kasus Hambalang dan Bank Century merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Namun, kasus tersebut hingga kini belum tuntas.

Karena itu, Boni juga mendesak KPK untuk segara menuntaskan kasus tersebut. Selain itu, Boni juga mendesak KPK untuk menindaklanjuti sejumlah kasus yang hingga kini sudah “dipeti-eskan”.

Dia menyebutkan kasus tersebut antara lain, dugaan penyuapan DL Sitorus yang melibatkan mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Sjamsuddin, dan kasus Depo Pertamina Balaraja, Banten, yang diduga melibatkan Sandi Uno.

“Kami mendesak KPK untuk membuka kasus Depo Pertamina Balaraja, yang kontraktornya Sandi Uno,” ujarnya.

Kasus proyek depo BBM Pertamina di Balaraja mendapat perhatian karena melibatkan dua pengusaha besar, Sandiaga Uno dan Edward Soeryadjaya. Kasus bermula pada 1996 saat Pertamina menggandeng PT Pandan Wangi Sekartaji sebagai rekanan proyek. Namun, proyek akhirnya dibatalkan karena terjadi krisis moneter pada 1997. Padahal, Pandan Wangi telanjur membeli tanah seluas 20 hektare untuk proyek tersebut.

Pandan Wangi sebenarnya mendapatkan tanah itu tidak dengan kas mereka sendiri. Mereka meminjam uang kepada perusahaan Singapura, Van Der Horst Ltd (VDHL). Sebagai jaminannya, sertifikat tanah bernomor HGB 031 diserahkan pada VDHL. Tak lama, VDHL ikut bangkrut karena krisis. Pengusaha Edward Soeryadjaya memenangi lelang, dan memperoleh sertifikat HGB 031.

Adapun Pandan Wangi, setelah terpaan krisis, kemudian berganti tampuk kepemimpinan. Pada 2006, perusahaan yang semula dipimpin Johnnie Hermanto dan Tri Harwanto dibeli Sandiaga Uno senilai US$ 1,5 juta. Namun, baru sejumlah US$ 650 ribu yang dibayar Sandiaga. Di bawah kepemimpinan Sandiaga, Pandan Wangi meminta ganti rugi ke Pertamina atas pembatalan proyek yang sepihak.

Pandan Wangi bahkan sempat menyita gedung Pertamina di Jalan Kramat Raya dan rekening operasional BUMN Migas itu di Bank Mandiri. Pertamina pun menyerah, dan mau membayar ganti rugi US$ 12,8 juta kepada Pandan Wangi dengan syarat Pandan Wangi melepaskan sita jaminan dan menyerahkan sertifikat tanah proyek tadi.

Pada 10 Maret 2009, Pertamina membayar separo ganti rugi atau sebesar US$ 6,4 juta kepada Pandan Wangi. Sita jaminan atas aset-aset Pertamina pun diangkat. Sewaktu Pandan Wangi hendak mencairkan ganti rugi tahap kedua, terungkap bahwa Pandan Wangi tidak memiliki sertifikat asli atas tanah proyek itu.

Edward yang memegang sertifikat HGB 031 memprotes Pertamina. Akhirnya, Pertamina memutuskan  menunda pembayaran ganti rugi tahap kedua, sampai sengketa sertifikat HGB 031 diselesaikan Edward dan Sandiaga. (Very)

+++++++++++++++++++++

Rabu 11 Jun 2014, 18:26 WIB

Sidang Hambalang

Nazar: Anas Minta Rp 100 M ke Sandiaga Uno Agar Hambalang Dikerjakan DGI

– detikNews
Jakarta – Muhammad Nazaruddin menyebut Anas Urbaningrum mengatur perusahaan yang akan mengikuti lelang proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Anas sempat meminta duit Rp 100 miliar ke komisaris PT Duta Graha Indah, Sandiaga Uno.

“Siapa yang mau dimenangkan waktu itu pilihan Mas Anas masih DGI, karena DGI siap menyerahkan Rp 100 miliar di depan ternyata ketemu Sandiaga Uno sama Dudung mereka tidak sanggup, sanggupnya by termin,” beber Nazar bersaksi untuk terdakwa Andi Mallarangeng di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/6/2014).

Permintaan Sandiaga agar pembayaran dilakukan bertahap ditolak. “Karena harus ada ijon untuk teman-teman DPR. Makanya dipilih Adhi Karya,” lanjut Nazar.

Setelah disepakati Adhi Karya menggarap Hambalang, Sesmenpora Wafid Muharam melakukan komunikasi dengan pimpinan perusahaan tersebut termasuk menyertakan Mindo Rosalina Manulang dan Machfud Suroso orang dekat Anas.

Menurut Nazar memang ada dana-dana yang dialokasikan ke sejumlah orang termasuk anggota DPR untuk menggiring proyek Hambalang.

“Waktu diputuskan Adhi Karya (menang) Mindo Rosalina sudah mengeluarkan uang Rp 19 miliar, Machfud Suroso waktu itu baru mengeluarkan uang Rp 13 miliar. Kemana-mana dikasihkan Rosa kasih catatan Mahfud juga kasih catatan,” sebut Nazar.

Sebelumnya Sandiaga usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, Kamis (3/10/2013), mengaku tidak tahu aktivitas detil perusahaan tersebut. Pemeriksaan tadi, lanjut Sandiaga, hanya seputar posisinya di DGI.

Sandiaga sendiri mengaku tidak mengenal siapa Nazaruddin. Ia juga tidak tahu jika sebagian uang keuntungan proyek Nazar dibelikan saham Garuda Indonesia.

“Nanti klarifikasinya dari temen-temen KPK,” tutup mantan Ketua HIPMI ini.

Advertisements

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: