Hartati Murdhaya Poo

Pengusaha Perempuan , pemilik Berca Group
+++
Kasus Kontainer Sepatu

Majalah Tempo – 29 Mei 2007, Halaman 118

Edisi. 14/XXXIIIIII/ 28 Mei – 03 Juni 2007

Laporan Utama : ‘JUST’ DUIT

Perusahaan sepatu Hartati Murdaya diduga melanggar aturan kawasan berikat.
Sepucuk surat dilayangkannya ke Istana. Tekanan politik mengalir deras ke
arah Bea dan Cukai.

SIAPA sangka penyitaan kontainer sepatu milik perusahaan Siti Hartati
Murdaya, akhir Maret lalu, bakal bikin geger. Sang taipan meradang. Kalangan
Istana Presiden pun turun tangan. Tinggallah aparat Bea dan Cukai di “tubir
jurang”. Padahal, yang disita cuma sekitar 40 ribu pasang sepatu senilai
kurang dari Rp 10 miliar.

Buat pengusaha sekelas Hartati, yang nangkring di urutan 16 orang terkaya
Indonesia versi majalah Forbes 2006 dengan kekayaan US$ 430 juta (sekitar
Rp 3,8 triliun), kerugian itu cuma seupil. Tapi, jangan salah. Sebuah
persoalan
besar siap menghadang. Di antara sepatu yang disita terdapat dua nama besar:
Nike dan Yonex.

Salah melangkah, lisensi produksi Nike yang dikantongi bos Grup Central
Cipta Murdaya (CCM) ini selama belasan tahun bisa melayang. Itu sebabnya,
sepucuk surat dilayangkannya ke Istana. Hartati pun berusaha membungkus
rapat kasus ini. “Saya takut ketahuan oleh perusahaan sepatu di luar negeri
yang biasa memesan dari saya,” katanya.

Alasan Hartati masuk akal: jika kontrak diputus, bisa berabe. Pemasukannya
senilai hampir Rp 1 triliun dari sepuluh juta pasang sepatu yang diekspornya
tiap tahun terancam langsung menguap. Sebanyak 14 ribu karyawannya pun bakal
kehilangan pekerjaan.

Tak mengherankan, Hartati meradang, kalangan Istana turun tangan. Karena
pokok soalnya-meminjam pelesetan bunyi slogan merek sepatu terkenal: Just
Duit. Ujung-ujungnya, urusan duit selangit.

l l l

DARI pabrik sepatunya di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, Hartati Murdaya,
akhir Maret lalu, meluncur ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di
Jalan Ahmad Ya ni, Jakarta Timur. Bergegas menapaki anak tangga, ia langsung
menuju lantai dua, tempat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi
berkantor.

Ada satu agenda penting yang ingin dibicarakan bos CCM ini dengan Anwar.
Agenda itu menyangkut kontainer PT Nagasakti Paramashoes Industry, salah
satu perusahaannya, yang disita Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta pada 24
Maret lalu.

Kontainer itu berisi sekitar 6.500 pasang sepatu, yang dianggap melanggar
aturan kepabeanan, karena telah keluar dari kawasan berikat tanpa izin
Bea-Cukai. Hartati tidak terima kontainernya disita.

Dalam pertemuan 40 menit itu, Hartati membeberkan kronologi penyitaan
kontainer, menurut versinya. “Kontainer itu dikeluarkan tanpa persetujuan
perusahaan,” katanya beralasan. Karena itu, pihaknya telah menelepon polisi
untuk melakukan pengejaran dan mengusut siapa yang mengeluarkan sepatu
tersebut.

Dengan ala san itu, ia meminta Anwar melepas kontainer tadi. Hartati juga
sempat minta “dilindungi” agar penyitaan kontainer tidak terungkap di media
massa. Alasannya, ya itu tadi, bisa berabe kalau ketahuan para pemesan
produk sepatunya di luar negeri.

Namun benteng pertahanan Anwar terlalu kukuh untuk dibobol Hartati. Anwar
menolak permintaan tersebut. “Yang bisa memerintahkan saya hanya Menteri
Keuangan dan Presiden,” kata Hartati menirukan ucapan Anwar.

Jawaban itu membuat Hartati jengkel. Ia lalu mengirim surat ke Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang ditembuskan ke Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Dalam surat itu, Hartati lagi-lagi membeberkan kronologi
penyitaan kontainer menurut versinya.

Ia berharap pemerintah tidak salah langkah menangani persoalan itu. “Silakan
hukum ditegakkan,” tulis Hartati dalam suratnya. “Tapi, kalau mau menangkap
tikus, jangan dibakar rumahnya.”

Sejak kon tainernya disita Bea-Cukai, Hartati memang sibuk wara-wiri. Kantor
Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta pernah disambanginya. Perempuan 61
tahun ini pun berkali-kali menelepon kepala kantor itu, Agung Kuswandono.
Permintaannya cuma satu: kontainer miliknya segera dibebaskan.

l l l

PENYITAAN sepatu itu bermula ketika sebuah kontainer keluar dari pabrik
Nagasakti Paramashoes Industry di Pasar Kemis, Tangerang. Sepatu yang
semestinya diekspor malah keluar jalur dari kawasan berikat pada 20 Maret,
sekitar pukul 02.00 dini hari, tanpa izin Bea dan Cukai.

Di tengah jalan, kontainer ditangkap petugas Kepolisian Resor Tangerang.
Karena surat-suratnya tak lengkap, kontainer digiring ke kantor Polres
Tangerang. Informasi penangkapan itu membuat Bea dan Cukai Bandara
Soekano-Hatta, yang sudah lama mencium gelagat tidak beres dari Nagasakti,
langsung menelusuri.

Hasilnya, pada 24 Maret, Bea dan Cukai menemukan puluhan ribu sepatu lainnya
ditimbun di gudang milik Nagasakti di kawasan Karet dan Karawaci, Tangerang.
Jumlahnya ditaksir sekitar 30 ribu pasang sepatu. “Di antara sepatu itu
terdapat merek Nike dan Yonex,” kata sumber Tempo.

Timbunan sepatu itu kira-kira setara dengan isi tiga kontainer ukuran 40
kaki. Bea-Cukai langsung menyita dan menyegel gudang tersebut. Kontainer
tangkapan polisi pun kemudian diserahkan ke Bea dan Cukai Soekarno-Hatta.

Dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa sepatu itu dikeluarkan dari kawasan
berikat atas persetujuan perusahaan. Kesimpulan itu, kata sumber Tempo di
pemerintahan, diperoleh setelah Bea dan Cukai memanggil sekitar 12 karyawan
Nagasakti-dari pegawai yang mengurus izin barang keluar hingga level general
manager.

Bila begitu ceritanya, urusan yang dihadapi Hartati bisa gawat. Sebab,
sebagai perusahaan yang berada di kawasan berikat, Nagasakti selama ini
mendapat penangguhan bea masuk bahan baku impor.

Perusahaan itu malah mendapatkan pembebasan bea bila bahan baku yang diimpor
diolah untuk produk ekspor. Masalahnya, tanpa persetujuan Bea dan Cukai,
sepatu konsumsi ekspor tadi dikeluarkan dari kawasan berikat. Akibatnya,
negara jelas dirugikan.

Dari hitung-hitungan awal, potensi kerugian memang “hanya” Rp 612 juta.
Tapi, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan,
perusahaan itu bisa terkena denda maksimal 1.000 persen atau 10 kali lipat
dari total bea masuk yang belum dibayar. Itu berarti, Hartati besar
kemungkinan harus merogoh koceknya untuk membayar denda sedikitnya Rp 6
miliar.

Hartati menampik tudingan itu. Menurut dia, Nagasakti tidak pernah
mengizinkan kontainer keluar lewat tengah malam. “Kejadian kemarin karena
ada penyimpangan oleh individu-individu,” katanya. “Dengan alasan,
surat-surat akan disusul belakangan.” At as kejadian itu, ia meminta polisi
memeriksa beberapa karyawannya.

Pengusaha itu juga punya versi sendiri soal ditemukannya sepatu di gudang
Karet dan Karawaci. Menurut Hartati, pemindahan barang ke gudang itu
dilakukan sebelum Nagasakti menjadi kawasan berikat. “Barang-barang itu
dipindahkan ketika pabrik masih berstatus KITE (kemudahan impor untuk tujuan
ekspor),” ujarnya.

Barang yang dipindahkan pun hanya sepatu rusak dan tua, yang kalau dijual
sudah tidak ada nilainya. Namun ia mengaku baru mengetahui keberadaan gudang
setelah persoalan ini mencuat. “Selama ini karyawan tidak pernah melapor ke
saya,” katanya.

Pernyataan Hartati tentang laporan ke polisi dibantah Kepala Satuan Serse
Polres Tangerang, Komisaris Polisi Ade Ary. Menurut Ade, kepolisian tidak
pernah menerima laporan dari Hartati untuk memeriksa karyawan Nagasakti. Hal
senada diungkapkan Kepolisian Sektor Tigaraksa, Tangeran g.

Soal isi kontainer pun simpang-siur. Menurut Hartati, tak ada sepatu merek
Nike di dalamnya. Hanya Yonex. “Untung, itu merek kecil,” katanya. “Kalau
Nike yang membatalkan pesanan, bagaimana nasib karyawan?”

Pernyataan Hartati itu berbeda dengan apa yang dilihat Tempo ketika berhasil
menyusup saat dilakukan penghitungan sepatu oleh aparat Bea dan Cukai, pekan
lalu. Di dalam kontainer terdapat beberapa boks berisi sepatu Nike.
“Jumlahnya malah lebih banyak ketimbang Yonex,” kata seorang sumber yang
layak dipercaya.

Keberadaan sepatu Nike itulah yang agaknya membuat Hartati ketar-ketir.
Sumber Tempo di industri sepatu mengatakan, lisensi produksi sepatu Nike
yang dipegang Nagasakti selama 17 tahun bisa dicabut gara-gara kasus ini.

Menurut Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko,
kemungkinan pencabutan itu memang ada. “Dalam beberapa kasus, sangat mungkin
hubungan kerja s ama itu diputus bila barang khusus ekspor dijual ke dalam
negeri.” Tapi, dalam kasus Nagasakti, Eddy menyarankan semua pihak menunggu
hasil penyidikan Bea dan Cukai.

Kondisi Nagasakti jelas bakal langsung goyah bila lisensi dari Nike itu
dicabut. Soalnya, sepatu Nike merupakan sumber pemasukan utama baginya.
Apalagi, gara-gara kasus ini, perusahaan yang berdiri sejak 1988 itu sudah
kehilangan pendapatan dari Yonex, setelah perusahaan itu membatalkan seluruh
pesanannya tahun ini.

Itu sebabnya, segala upaya dikerahkan Hartati agar kontainernya dibebaskan,
termasuk dengan mengirim surat ke Menteri Sri Mulyani dan Presiden
Yudhoyono.

l l l

GARA-gara surat Hartati itu, Sri Mulyani langsung memanggil Anwar Suprijadi.
“Ibu Ani ingin tahu duduk persoalannya, karena harus menentukan sikap,” kata
sumber di Lapangan Banteng, tempat Departemen Keuangan bermarkas. Setelah
diberi penjelasan, Sri Mulyani mendukung langkah bawahannya itu dan meminta
pengusutan dilanjutkan.

Di mata Sri Mulyani, urusan Hartati dengan karyawannya adalah urusan
internal perusahaan. Tugas Bea dan Cukai, kata dia, semata-mata melihat
apakah ada aturan kepabeanan di kawasan berikat yang dilanggar.

Itu kata Sri. Tapi, apa kata orang dalam di lingkungan Istana? Menurut
sumber Tempo, gara-gara surat tadi, seorang staf pejabat tinggi langsung
“bertandang” ke ruang kerja Anwar, meminta kontainer Hartati dilepas.
“Tekanan politik yang dihadapi Bea dan Cukai sangat besar,” katanya.

Ketika dimintai konfirmasi, Anwar hanya terseyum. Selanjutnya, Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada 2001 itu memilih tutup mulut.
Saking kuatnya tekanan ini, sumber lainnya di kantor Wakil Presiden
mengatakan, Sri Mulyani sampai menghadap Jusuf Kalla. Sayangnya, Sri pun
hanya tersenyum dan mengunci mulut ketika di tanya soal itu.

Menurut sejumlah sumber Tempo, salah satu nama yang terlibat dalam
“penyelesaian” kasus ini adalah Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.
Hartati memang akrab dengan Sudi sejak koleganya itu masih menjadi Panglima
Kodam Brawijaya.

Keduanya juga satu angkatan saat mengikuti kursus singkat Lembaga Ketahanan
Nasional (lihat Jangan Pakai Kacamata Kuda). Dalam sengketa kasus PT
Intracawood dengan Menteri Kehutanan M.S. Kaban, Hartati bahkan meminta
“pertolongan” langsung kepada Sudi (lihat Bersandar pada Teman Seangkatan).

Namun Sudi menampik ikut campur tangan dalam kasus kontainer ini. “Kami
hanya melakukan koordinasi,” kata bekas sekretaris Menteri Koordinator
Politik dan Keamanan itu kepada Sutarto dari Tempo. “Tidak menekan, apalagi
mengintervensi hukum,” ia menambahkan. Artinya, bila kontainer itu
melanggar, proses hukum harus tetap dijalankan.

Juru bicara Presiden, Andi Ma llarangeng, juga membantah ada perlakuan khusus
dari Istana buat Hartati. Presiden Yudhoyono, kata dia, selalu berpesan agar
setiap orang mengikuti aturan yang ada.

Hartati sendiri tak sudi bila suratnya itu dianggap memicu tekanan terhadap
Bea dan Cukai. Ia bahkan mengelak jika dikatakan memiliki kedekatan dengan
Presiden Yudhoyono. “Saya ini cuma rakyat biasa.”

Namun publik belum lupa ingatan. Enam tahun lalu, Hartati pernah menggalang
dukungan pencalonan Yudhoyono menjadi wakil presiden. Ia juga yang
memobilisasi dukungan buat Yudhoyono di kalangan umat Buddha dan pengusaha
pada Pemilu 2004 (lihat Sekoci Sang Presiden).

Terlepas dari semua itu, semua kini berpulang kepada Anwar Suprijadi. Tapi
ia telah mengumandangkan tak gentar menghadapi Hartati, yang mengancam akan
membawa persoalan ini ke meja hijau. “Kami siap saja,” ujarnya kepada R.R.
Ariyani dari Tempo. Jika begitu, Just Do It!

(Yandhr ie Arvian, Heri Susanto, Retno Sulistiyowati (Jakarta), Ayu Cipta,
Joniansyah (Tangerang))

———— –

Edisi. 14/XXXIIIIII/ 28 Mei – 03 Juni 2007

Opini : Sepatu Hartati Masuk Istana

SEORANG pengusaha besar punya resep menarik ihwal berbisnis di sini agar
aman tanpa gangguan. Kalau perputaran uang yang dimainkan “cuma” ratusan
miliar rupiah, cukuplah “berkawan” dengan menteri. Jika fulus yang diputar
mencapai satu triliun rupiah, bolehlah punya hopeng seorang wakil presiden.
Kalau perputaran bisnisnya menyangkut duit gede, lebih dari Rp 10 triliun,
lain lagi ceritanya. Usahakan-entah bagaimana caranya-harus ada cantolan
atau “kedekatan” dengan RI-1.

Bagi konglomerat papan atas, rumusnya makin berat: harus bisa menjadi sohib
presiden dan wakilnya. Jadi, agar lebih aman seribu persen, dua-duanya mesti
dirangkul-maklum, keduanya tak selalu akur. Siti Hartati Murdaya bahkan
m enyadari manfaat “menanam jasa dan budi baik” sedari dini. Hubungan baik
bos Grup Central Cipta Murdaya ini dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sudah terjalin lama. Ketika SBY, sebagai Menteri Koordinator Politik dan
Keamanan, baru saja didepak dari kabinet Abdurrahman Wahid, pada 2001,
perempuan 61 tahun itu serta-merta memberikan ruangan khusus kepadanya untuk
berkantor di Cikini.

Hartati selalu hadir di masa-masa sulit itu. Ketika Yudhoyono keluar dari
kabinet Megawati, lalu ikut dalam kancah pemilihan presiden dan berpasangan
dengan Jusuf Kalla, Hartati termasuk di antara sederet pebisnis yang berada
di belakang duet SBY-JK-ia masuk tim sekoci alias tim sukses bayangan. Tentu
saja dukungan yang dia berikan tak cuma wira-wiri dan lobi sana-sini, tapi
juga bantuan dana kampanye. Dalam jumlah tertentu sumbangan ini
diperbolehkan undang-undang, meski hasil auditnya, inilah yang kami
sayangkan, tak jelas sa mpai kini.

Tak ada masalah dengan kedekatan ini sepanjang tanpa motif kongkalikong.
Presiden jelas butuh pengusaha, begitu pula sebaliknya. Akan sangat aneh,
misalnya, jika penguasa memusuhi pengusaha, yang bisa diandalkan sebagai
tulang-punggung ekonomi dan penjaga stabilitas politik. Bukankah faktanya
mereka memang mengendalikan gurita bisnis raksasa, punya jaringan berskala
global dan aset melimpah, serta mempekerjakan puluhan ribu tenaga kerja?

Masalah muncul ketika jasa baik yang sudah ditanam tadi ternyata berpamrih.
Harus ada take and give. Saat Hartati terbentur sejumlah urusan, terutama
menyangkut bisnis pribadinya, ia pun sepertinya menagih haknya untuk
“dibantu”. Ia tampaknya mulai memainkan kedekatannya dengan Istana sebagai
kartu truf untuk menghadapi “gangguan” pejabat dan aparat, termasuk dalam
kasus penahanan kontainer berisi ribuan pasang sepatu bikinan pabrik Hartati
oleh aparat Bea dan Cukai.

Seharusnya trik-trik memanfaatkan kedekatan dengan Istana ini segera
diakhiri. Kisah dua tahun lalu, misalnya, ketika Sekretaris Kabinet Sudi
Silalahi “membantu” membebaskan PT Intracawood Manufacturing milik Hartati
dari ancaman pencabutan izin hak pengusahaan hutan seluas lebih dari 191
ribu hektare di Kalimantan Timur, tak boleh terulang. Kasus yang akhirnya
membuat Menteri Kehutanan M.S. Kaban “tak lagi berani mengganggu Hartati”
ini mestinya tak boleh terjadi.

Karena itulah perkara Hartati Murdaya-atau pengusaha lain yang terbentur
kasus serupa-seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum. Tak perlu
berang, apalagi sok-sokan, lalu membawa-bawa hubungan dekat dengan Istana,
dengan cara menelepon, berkirim surat, atau curhat kepada sang pejabat.
Presiden dan pejabat Istana lainnya sebaiknya dijauhkan dari perkara
remeh-temeh. Mereka sudah sangat sibuk dan dipusingkan dengan seabrek urus an
negara yang jauh lebih penting dan mendesak.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi tak perlu takut menindak
pihak yang terkait dengan kasus kontainer milik Hartati Murdaya. Penanganan
kasus ini tak boleh diintervensi pihak mana pun, tak terkecuali pihak
Istana. Dirjen Anwar harus tegas menindak setiap pelanggaran yang terjadi.
Bila ada perusahaan yang nakal di kawasan berikat, dia tidak boleh
sungkan-sungkan memberikan sanksi yang sepadan, tanpa harus takut ditekan
pihak lain.

Apalagi Anwar Suprijadi, yang dikenal punya integritas tinggi, telah
memperlihatkan keberaniannya menindak sejumlah kasus yang terjadi di
lingkungan Direktorat Bea dan Cukai belakangan ini. Sikap tegas ini akan
membikin industri di kawasan berikat tak lagi berani berbuat nakal. Ekspose
kasus semacam ini juga perlu agar perusahaan lain tidak mengulangi
kesalahannya.

Dalam kasus kontainer sepatu milik Hartati Mur daya, integritas Dirjen Anwar
Suprijadi akan diuji. Ia harus disokong penuh agar bisa menunaikan tugasnya
secara profesional. Tak usahlah Istana repot-repot mengirim utusan khusus
walau sekadar “berkoordinasi” dengan (apalagi menekan) para pejabat Bea dan
Cukai. Penyelesaian kasus ini bisa menjadi simpul penting bagi rontoknya
pemanfaatan kekuasaan Istana untuk kepentingan segelintir pengusaha dan
pusat kekuasaan.

++

Detik – Polda Metro Jaya mulai menyidik laporan pencemaran nama baik Ketua Walubi Hartati Murdhaya terkait berita isu perselingkuhan dengan Andi Zulkarnaen Mallarangeng (Choel). Polisi akan segera memanggil pihak-pihak terkait seperti Hartati, Choel dan Murdhaya Poo (suami Hartati).

Polisi telah memeriksa Ketua Dewan Pembina Generasi Muda Budha Indonesia (Gemabudhi), Lieus Sungkharismajames. Lieus diperiksa sebagai saksi pelapor, Senin (9/11/2009).

“Tadi penyidik bilang secepatnya akan memanggil Ibu Sri Hartati Murdhaya, Bapak Murdhaya Poo, Choel Mallarangeng, dan Kapolsek Menteng Kompol Khalidi,” kata Lieus usai diperiksa polisi di Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta.

Lieus menjelaskan kronologi munculnya berita miring soal Hartati hingga pelaporan ke Polda. Menurut Lies, isu perselingkuhan Hartati beredar pada Kamis 22 Oktober 2009. Dua hari kemudian, pada 24 Oktober, isu itu menjadi berita di Warta Kota meskipun disertai bantahan.

“Tanggal 26 saya lalu lapor ke sini. Karena ini sudah membuat resah di kalangan umat Budha, karena beliau itu adalah Ketua Walubi,” ujar Lieus.

Masyarakat Budha makin resah sebab pemberitaan isu Hartati semakin meluas dan membuat perpecahan di kalangan umat Budha. “Di tabloid Cek and Ricek, ditulis kalau isu ini dikembangkan oleh kalangan umat Budha sendiri yang tidak suka oleh kesuksesan Hartati Murdhaya,” ceritanya.

Selain melaporkan ke Polda, Lieus berencana juga akan melaporkan kasus ini ke Menteri Agama dan DPR. “Kenapa Menteri Agama? Karena ini menimbulkan keresahan di kalangan umat Budha dan ini serius. Sedangkan Pak Murdhaya Poo adalah anggota DPR sekaligus Ketua DPP PDIP.

“Ini kasus serius,” tuturnya.

Ketika datang d Polda, Lieus juga turut membawa artikel dari Warta Kota yang menulis adanya berita miring tersebut yang dibantah oleh Murdhaya Poo. Namun dirinya tidak mengadukan media sebagai pelapor, tapi orang yang menghembuskan beredarnya ilmu miring tersebut.

One Trackback

  1. […] Hartati Murdhaya Poo 9 November 2009 by siapasiapa on Siapa siapa … Utama : ‘JUST’ DUIT Perusahaan sepatu Hartati Murdaya diduga melanggar aturan kawasan berikat. Sepucuk surat dilayangkannya … Baca lebih lengkap di sini […]

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: