Bambang Soesatyo

Bambang Soesatyo : Hak Angket Century Adalah Solusi Terbaik

Fraksi Partai Golkar (FPG) yang awalnya ngotot untuk me­ngajukan hak angket DPR me­ngenai kasus Bank Century tam­paknya mulai mengendur. Pe­nga­­juan hak angket ditunda hingga Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK) menyerahkan hasil la­poran lengkap mengenai audit investigasi mengenai pengucuran dana (bail out) Rp 6 triliun lebih ke Bank Century.

Benarkah Golkar mulai me­ngedur untuk menuntaskan kasus ini? Berikut wawancara dengan anggota Komisi III dari FPG Bambang Soesatyo.

Benarkah Golkar mulai ken­dur dalam menyuarakan usul hak angket Bank Century?

Semua itu tidak benar. Inisiatif maupun keterlibatan anggota FPG pada wacana hak angket bisa diterima sebagai hak konsti­tusional setiap angota DPR. Bah­kan apapun mekanismenya, se­jauh bertujuan mengungkap kebenaran, Aburizal Bakrie se­laku ketua umum Golkar sangat mendukung. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan Aburizal beberapa waktu lalu.

Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus Bank Century?

Kita semua pantas marah dan tidak bisa menerima langkah tak lazim penyelamatan Bank Century oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Karena, meski dana Rp 6,7 triliun itu dikucurkan dari kocek Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), namun di sana ada uang rakyat yang disisihkan dari premi dan uang negara (APBN) dalam bentuk pe­nyer­taan modal. Pertanyaannya ada­lah, bagaimana penyelamatan yang pada awalnya dikatakan hanya membutuhkan dana Rp 673 miliar bisa membengkak sampai Rp 6,7 triliun?

DPR meminta BPK melaku­kan audit investigasi terhadap Bank Century, tapi hingga kini tak kunjung selesai.

Kita sangat prihatin bahwa BPK yang selama ini lugas ter­nyata bekerja sangat lamban. Sam­pai mereka lengser, peker­jaan melakukan audit investigasi tidak kunjung selesai. Kini, kita tinggal berharap BPK yang baru mau menuntaskan pekerjaan itu dan kami menunggu itu.

BPK sudah memberikan la­poran awal mengenai audit investigasi yang dilakukannya. Apa isinya?

Laporan awal hasil audit in­ves­tigasi BPK atas Bank Century tertanggal 30 September 2009 mengungkapkan banyak kele­mahan dan kejanggalan serius di balik penyelamatan Bank Cen­tury yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun. Sedianya, BPK te­lah menyelesaikan hasil audit ter­akhir pada tanggal 19 Oktober 2009. Namun, dengan alasan be­ratnya kasus, maka audit belum bisa diselesaikan tepat waktu dan diserahkan kepada anggota BPK yang baru untuk dilanjutkan. Sangat mungkin ini dikarenakan, BPK sendiri tidak berani untuk mengusut tuntas kasus Bank Cen­tury karena ditengarai melibatkan pejabat negara.

Dari sisi aspek hukum, apa­kah Komisi III sudah punya analisis mengenai kasus ini?

Ada beberapa aspek terkait hukum yang bisa dikaji untuk kasus Bank Century, yakni men­cakup pre-incident, incident, dan post-incident pengambilalihan bank ‘pesakitan’ oleh LPS. Dan se­tengah dari perjalanan pre-incident ini sudah terungkap, yakni terjadinya ‘perampokan’ oleh para pemilik Bank Century.

Bagaimana dengan proses incident-nya?

Bank Century diselamatkan oleh LPS atas rekomendasi dari Gu­bernur BI dan disetujui Men­teri Keuangan yang ber­implikasi pada kucuran dana likuidasi per­da­na sebesar Rp 2,78 triliun. Dan dalam waktu kurang dari tiga bu­lan (23 Nov 2008 – 3 Feb 2009), LPS telah menyuntikkan total dana Rp 6,13 trilun, dan terakhir ditambah lagi Rp 630 miliar. Sehingga total dana LPS yang dikucurkan adalah Rp 6,76 triliun per Juli 2009.

Siapa yang harus diminta pertanggungjawaban dalam proses ini?

Hal lain yang menarik adalah ada kesan bahwa telah terjadi pe­langkahan kewenangan eksekutif oleh otoritas keuangan. Menteri Keuangan menyatakan presiden tidak terlibat dalam urusan ini. Saat itu presiden di luar negeri dan telah menginstruksikan Men­teri Keuangan berkonsultasi de­ngan Wakil Presiden—yang ke­tika itu adalah penanggung jawab lembaga kepresidenan. Ternyata Wakil Presiden baru mendapat informasi tentang bailout bebe­rapa hari kemudian.

Menurut Anda, siapa yang bakal terjerat oleh kasus ini?

Kasus Bank Centuty jika diusut dari awal bakal menyeret se­jum­lah pejabat dan bekas pejabat negara. Jika dilihat dari proses kelahiran Bank Century (hasil merger Bank Danpac, Pikko dan CIC) pada 2004, para pejabat BI patut diduga telah melakukan aturan azas kehati-hatian per­ban­kan. BI terlalu memberikan ke­longgaran persyaratan merger.

Menurut Anda, apa langkah yang harus dilakukan DPR untuk menuntaskan kasus ini?

Pemeriksaan terhadap otoritas keuangan yang terlibat harus segera dilakukan. Para deposan yang menerima kucuran dana Bank Cen­tury harus ditelusuri satu persatu.

Bila yang bertanggung jawab adalah personel birokrasi, so­lusinya adalah administratif per­sonalia. Tapi, bila yang ber­tang­gung jawab adalah produk pe­ngangkatan politik, solusinya ten­tu sebuah keputusan politis. Hak angket DPR merupakan solusi yang terbaik. Karenanya, dengan adanya konsolidasi antara Komisi III dan Komisi XI diharapkan akan melahirkan kesepakatan di tingkat fraksi untuk menggunakan hak angket.

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: