Tamsil Linrung

Tamsil Linrung Ingin Minta Klarifikasi Dubes AS Soal Cekal Dirinya
Senin, 26 Maret 2007 14:55 WIB | Peristiwa | | Dibaca 517 kali
Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPR Tamsil Linrung menyatakan akan mendatangi Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia guna meminta penjelasan terkait pencekalan terhadap dirinya, sehingga batal mengikuti studi banding ke Kanada, Rabu (21/3) lalu.

“Saya akan meminta penjelasan ke Kedubes AS,” kata politisi Partai Keadlian Sejahtera (PKS) itu kepada wartawan, di Jakarta, Senin.

Meski yang membatalkan visanya Kedubes Kanada, yang kabarnya mendapat informasi dari internet, Anggota Komisi IV DPR itu menyatakan hal itu pasti memiliki kaitan dengan AS.

Tamsil disebut-sebut masih tercantum di dalam daftar hitam atau lazim disebut Foreign Terorism Organization (FTO) versi AS.

Namun, Tamsil mengaku tidak tahu ketika hal itu ditanyakan kepadanya. “Saya tidak tahu jika masuk daftar hitam versi mereka,” katanya.

Oleh karena itu, Tamsil berencana mendatangi Kedubes AS guna menanyakan hal itu. Ia juga akan minta penjelasan soal penyampaian informasi tentang dirinya kepada pihak Kanada yang berujung pada pembatalan visa kunjungan kerjanya.

Sedianya, Tamsil akan berangkat ke Kanada bersama 12 anggota DPR lainnya guna melakukan studi banding menyangkut pembahasan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kunjungan dijadwalkan berlangsung pada 21-29 Maret 2007.

Di Bandara Soekarno-Hatta, Tamsil ditolak maskapai penerbangan Cathay Pasific dan maskapai itu menyatakan penerbangan Tamsil dibatalkan setelah menghubungi Kedubes Kanada dan AS.

Tamsil menduga pencekalan dirinya terkait tiga kasus lama, yakni ia pernah ditahan di Filipina pada 2002 karena dituduh membawa bahan peledak, dituduh anggota Jamaah Islamiah (JI), serta dituduh terlibat kekerasan di Sulawesi bersama organisasi yang diketuainya, Komite Penanggulang Krisis (Kompak).

“Itu semua alasan lama, tidak `up to date. Bahkan, BIN (Badan Intelijen Negara) era Hendroproyono dan Syamsir Siregar menyatakan saya clear,” katanya.

Buktinya, kata Tamsil, dirinya bisa bepergian ke luar negeri pascaperistiwa di Filipina. Negara yang pernah ia kunjungi pascaperistiwa itu antara lain Singapura, Malaysia dan Filipina sendiri. (*)

+++
Anggota DPR Mengaku Terima Uang Kasus Hutan
Senin, 9 Pebruari 2009 17:25 WIB | Peristiwa | | Dibaca 109 kali
Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPR Azwar Chesputra dan Tamsil Linrung mengaku menerima sejumlah uang dalam proses alih fungsi hutan lindung di Sumatera Selatan menjadi pelabuhan Tanjung Apiapi.
Azwar dan Tamsil mengakui hal itu ketika diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, dengan terdakwa anggota DPR Yusuf Erwin Faisal.
Azwar mengaku menerima Rp120 juta dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Azwar mengaku menerima Rp20 juta setelah melakukan kunjungan kerja dari Sumatera Selatan.
“Sebesar sepuluh juta saya berikan ke Imam Syuja, sisanya untuk saya,” kata Azwar.
Sementara uang sebesar Rp100 juta diterima dari sekretaris pribadinya. Menurut Azwar, sekretarisnya menerima cek senilai Rp100 juta itu dari sekretaris Yusuf Erwin Faisal, anggota DPR yang pernah menjadi Ketua Komisi IV.
Azwar mengatakan, cek senilai Rp100 juta itu digunakan untuk renovasi masjid dan keperluan partai.
Pengakuan Azwar itu berbeda dengan data yang dimiliki tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat dakwaan tim JPU menyebutkan, Azwar Chesputra menerima bagian Rp325 juta dan Rp125 juta dari total aliran dana alih fungsi hutan lindung Sumatera Selatan sebesar Rp5 miliar.Dalam kesaksiannya, Azwar juga mengaku menerima uang 5 ribu dolar Singapura dalam proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan.

Dalam sidang yang sama, anggota DPR Tamsil Linrung juga mengaku menerima sejumlah uang selama ia menjadi anggota Komisi IV.

Tamsil mengaku menerima uang dari seseorang bernama Tri Budi Astuti dalam beberapa tahap.

Politisi PKS itu membenarkan data JPU yang menyebutkan dia menerima sejumlah uang, antara lain 200 dolar Singapura, Rp12 juta, 2 ribu dolar AS.

“Semua sudah saya kembalikan ke KPK,” kata Tamsil.

Yusuf Erwin Faisal membantah memerintahkan sekretarisnya untuk membagi uang kepada anggota DPR.

“Saya tidak pernah memerintahkan pemberian uang kepada sekretaris pak Aswar,” kata Yusuf.(*)

++
Suap Alih Fungsi Hutan
Tamsil Linrung Akui Terima Uang
Tamsil disebut menerima Rp 5 juta, 2.000 dolar Singapura, dan Rp 12,2 juta.
Senin, 9 Februari 2009, 17:09 WIB
Arry Anggadha, Purborini
Tamsil Linrung diperiksa KPK (Antara/ Widodo S Jusuf)
BERITA KORUPSI TERKAIT

* Tiga Legislator Diperiksa Jaksa
* Jaksa Konfrontir Keterangan Dua Legislator
* Sarjan Taher Terima Vonis 4,5 Tahun Bui
* Sarjan: Nominal Uang Berasal dari Yusuf
* Hilman Indra Usulkan Pembagian Uang

web tools
smaller normal bigger

VIVAnews – Anggota Dewan Komisi Kehutanan Tamsil Linrung mengaku pernah menerima sejumlah uang terkait alih fungsi hutan di Tanjung Api-api. Selain itu dia juga pernah menerima amplop dari Direktur Utama PT Masaro, Anggoro Wijaya.

“Dari sekian penerimaan, disebutkan dari Ketua,” kata Tamsil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin 9 Februari 2009. “Saya sudah kembalikan seluruhnya ke KPK atau orang yang menyerahkan.” Dalam dakwaan Tamsil disebut menerima Rp 5 juta, 2.000 dolar Singapura, dan Rp 12,2 juta.

Tamsil tengah bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat komunikasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu pada Departemen Kehutanan. Mantan Ketua Komisi Kehutanan Yusuf Erwin Faishal duduk sebagai terdakwa.

Selain dari alih fungsi hutan, Tamsil mengaku juga pernah menerima uang terkait proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu. Menurut Tamsil, dewan sudah pernah mengusulkan agar anggaran untuk proyek dari Departemen Kehutanan itu dibatalkan. “Kami berpendapat anggaran itu tidak efektif,” kata dia.

Menyadari ada penolakan, Direktur Utama PT Masaro Anggoro Wijaya mengajak bertemu. “Saya diajak rekan komisi Nurhadi di Hotel Mulia,” kata Tamsil. Perusahaan Anggoro, kata dia, merupakan perwakilan Motorolla sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam program SKRT.

Dalam pertemuan itu Anggoro, kata dia, menjelaskan bahwa SKRT merupakan program Government to Government. “Dia bilang DPR tidak bisa memutuskan kerjasama itu karena merupakan bantuan loan dari Amerika Serikat,” kata dia. Anggoro, jelas Tamsil, berharap agar DPR tidak mempersulit persetujuan anggaran.

Oktober 2007, Dewan menyetujui anggaran SKRT. Departemen Keuangan, kata Tamsil, meminta agar program itu diteruskan. “Karena terkait perjanjian dengan Amerika Serikat,” kata dia.

Tamsil mengaku bertemu kembali dengan Anggoro. Pertemuan kedua itu, ia lakukan bersama Ishartanto. Anggoro menyerahkan amplop. “Tapi saya tidak tahu jumlahnya, karena saya kembalikan,” kata dia.

Yusuf diduga menerima uang senilai Rp 125 juta dan US$ 220 ribu dari Anggoro Wijaya dan David Angkowijaya. “Uang tersebut sebagai imbalan atas membantu persetujuan anggaran pada program revitalisasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan,” kata Jaksa Riyono.

Januari 2007, Departemen Kehutanan mengajukan usulan rancangan program revitalisasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan senilai Rp 4,2 triliun. “Salah satu kegiatannya revitalisasi alat komunikasi senilai Rp 180 miliar,” kata Jaksa Siswanto.

Mengetahui adanya usulan itu, “terdakwa meminta Muchtarrudin melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Masaro Radiocom Anggoro Wijoyo sebagai rekanan pengadaan alat komunikasi,” kata dia. Pertemuan itu, menurut Jaksa, guna membicarakan fee yang akan diberikan PT Masaro kepada komisi kehutanan. “Apabila usulan anggaran pagu disetujui,” jelas Siswanto.

16 Juni 2007 anggaran disetujui. Lembar pengesahan, kata Siswanto, ditandatangani juga oleh Menteri Kehutanan MS Kaban. “Untuk diseteruskan ke Departemen Keuangan,” kata dia.

Maret 2008, Anggoro kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Muctarrudin. Uang tersebut dibagikan kepada Fahri Andi Leluasa senilai S$ 30 ribu, Azwar Chesputera S$ 30 ribu Hilman Indra S$ 140 ribu, Muctarrudin S$ 40 ribu dan Sujud Sirajuddin Rp 20 juta.

++++

Tamsil Linrung: Polisi Filipina Sengaja Taruh Bom

Jakarta, 23 Juli 2002 17:37
Tamsil Linrung, rekan Agus Dwikarna, menyatakan, petugas kepolisian Filipina yang diinstruksikan menaruh bom di koper akan memberikan kesaksian yang meringankan dalam persidangan Agus Dwikarna selanjutnya.

Kepada pers di Jakarta, Selasa, Tamsil mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu dirinya telah menemui polisi yang pernah memeriksa dirinya di Bandara Filipina dan kemudian menemukan bom-bom di tasnya dan dua rekannya, Agus Dwikarna dan Belfas.

“Belakangan saya tahu, polisi itu tidak bertugas di air port tetapi ia bertugas di tempat lain dan hanya pada saat itu saja ditempatkan di airport,” katanya.

“Saya sudah bertemu dengan keluarganya dan menggugah hati nuraninya untuk memberikan pengakuan di pengadilan bahwa bom itu adalah barang yang dimilikinya, bukan Agus Dwikarna maupun saya,” kata Tamsil Linrung yang juga mantan Bendahara DPP PAN itu.

Dalam pertemuan itu, Tamsil menuturkan bahwa polisi itu sempat menangis dan mengaku bersalah di depannya dan ia bersedia memberi pengakuan yang sebenarnya di depan pengadilan Filipina yang menyidangkan Agus Dwikarna.

Agus Dwikarna telah divonis bersalah oleh Pengadilan Filipina dengan tuduhan membawa bom di kopernya dan ia dihukum 10 tahun 1 hari hingga 17 tahun 4 bulan.

Pada bagian lain, Tamsil Linrung mengungkapkan kekecewaannya pada proses pengadilan di Filipina itu akrena tidak pernah menyinggung satu bukti kunci tentang adanya mission order.

Terkait dengan mission order tersebut, Wakil Ketua DPR AM Fatwa yang mendampingi Linrung saat jumpa pers itu menuturkan bahwa dirinya mendapat informasi bahwa ada selebaran intelijen yang beredar di kalangan pejabat bahwa Agus Dwikarna berkonspirasi dengan pihak asing dan hendak mengacau di Aceh.

“Ini jelas fitnah karena seumur-umur Agus belum pernah ke sana (Aceh),” kata Fatwa.

Oleh karena itu, lanjutnya, pimpinan DPR telah berencana mengundang Menlu, Kapolri dan Kepala BIN untuk memberikan penjelasan tentang upaya mereka membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa Menlu telah berkomitmen memberikan bantuan sejumlah dana untuk membayar pengacara yang mendampingi Agus Dwikarna, karena selama ini pengacara itu dibayar dari kocek pribadi Tamsil Linrung. [Tma, Ant]

• VIVAnews

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: