Akil Mochtar

Ketua  Hakim Mahkamah Konstitusi  (mantan) . Hakim yang paling memalukan  (berprilaku iblis) dalam sejarah hukum Indonesia.

Tersangka kasus korupsi -pencucian uang dan pemakaian narkoba

Daryono, Sopir Akil, Jadi Kurir Uang Sejak 2009

Kalau saya bukan orang independen, kalau saya orang yang bisa disetir atau diintervensi oleh kekuatan-kekuatan lain, tidak mungkin tujuh orang (hakim) itu pilih saya. Memangnya mereka bodoh. Mereka hakim-hakim yang berpengalaman, beberapa guru besar malah.” Akil Mochtar tentang gosip miring perihal dirinya, 5 April 2013.

 

++++++

Dari situs Mahkamah Konstitusi :

Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

Alamat :
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat
Tempat / Tanggal Lahir :
Putussibau (Kal-Bar), 18-10-1960
Agama :
Islam
Jabatan :

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Masa Jabatan
Tahun 2013

Pendidikan :
1. SD Negeri I Putussibau 2. SD Negeri II Putussibau 3. SMP Negeri Putussibau 4. SMP Negeri 2 Singkawang 5. SMP Muhamadiyah Pontianak 6. SMA Muhamadiyah Pontianak 7. S1 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak 8. S2 Magister Ilmu Hukum universitas Padjajaran Bandung 9. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung
Karir :
Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H., sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, adalah anggota DPR RI dari Fraksi Golongan Karya. Berikut ini pengalaman pekerjaan bapak Akil Mochtar sampai dengan saat ini: 1. Advokat/pengacara (1984-1999) 2. Anggota DPR/MPR RI Periode 1999-2004 3. Anggota DPR/MPR RI Periode 2004-2009 4. Wakil Ketua Komisi III DPR/MPR RI (bidang Hukum, perundang-undangan, HAM dan Keamanan) Periode 2004-2006 5. Anggota Panitia Ad Hoc I MPR RI 6. Anggota Panitia Ad Hoc II MPR RI 7. Kuasa Hukum DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi 8. Anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI Pengalaman Organisasi: 1. Ketua OSIS SMA Muhamadiyah Pontianak 2. Ketua Ikatan Pelajar Muhamadiyah Pontianak 3. Pelajar Islam Indonesia 4. Ketua Alumni SMA Muhamadiyah Pontianak 5. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Panca Bhakti Pontianak 6. Komandan Batalyon E Resimen Mahasiswa (Menwa) UPB 7. Ketua Alumni Menwa Kal-Bar 8. Ketua Alumni Universitas Panca Bhakti Pontianak 9. Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar Tahun 1998-2003 10. Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Kalimantan Barat 11. Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cab. Pontianak 12. Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Pemuda Pancasila 13. Anggota Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI 14. Pengurus Wilayah Muhamadiyah Kalbar 15. Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar 16. Anggota Lembaga Hikmah Pengurus Pusat (PP) Muhammaddiyah 17. Ketua Umum Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) Kalbar Periode 2006-2010 18. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kalbar 2006-2009 Selama menjadi anggota DPR RI, beliau pernah menjadi: 1. Ketua Pansus RUU Undang-Undang Yayasan 2. Ketua pansus RUU tentang Jabatan Notaris 3. Ketua Pansus RUU Perseroan Terbatas 4. Ketua Panja RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 5. Ketua Panja Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 6. Ketua Panja RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara RI dan RRC 7. Ketua Panja RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana 8. Ketua Panja RUU tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 9. Ketua Panja RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, dan Maluku Utara) 10. Ketua Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dan lain-lain Peraturan Perundang-undangan.
Organisasi :

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kamis, 03 Oktober 2013 | 07:44 WIB

Ini Pernyataan Keras Akil Mochtar Soal Korupsi

Ini Pernyataan Keras Akil Mochtar Soal Korupsi

Akil Mochtar. ANTARA/Widodo S. Jusuf

 

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar beberapa kali melontarkan pernyataan keras soal korupsi. Ini beberapa di antaranya:

Saya atau dia yang masuk penjara. ” Akil Mochtar tentang Refly Harun, pengacara yang menulis kolom adanya jual beli putusan di Mahkamah Konstitusi, 10 Desember 2010.

“Ini ide saya, dibanding dihukum mati, lebih baik dikombinasi pemiskinan dan memotong salah satu jari tangan koruptor saja cukup.” Akil Mochtar di Jakarta, 12 Maret 2012

“Kalau saya bukan orang independen, kalau saya orang yang bisa disetir atau diintervensi oleh kekuatan-kekuatan lain, tidak mungkin tujuh orang (hakim) itu pilih saya. Memangnya mereka bodoh. Mereka hakim-hakim yang berpengalaman, beberapa guru besar malah.” Akil Mochtar tentang gosip miring perihal dirinya, 5 April 2013.

“Wak (ayah) saya itu mengajarkan tidak dengan omongan, tapi dengan perilaku.” (Dikutip dari profil Akil Mochtar di situs Mahkamah Konstitusi)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jumat, 04/10/2013 07:20 WIB

Total Uang Akil Mochtar yang Disita KPK Senilai Rp 7,2 M

Septiana Ledysia – detikNews

Jakarta – KPK telah menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Dari dua penggeledahan itu, KPK total menyita uang dengan jumlah Rp 7,2 miliar.

Dari data yang dihimpun detikcom, Jumat (4/10/2013), pada saat operasi tangkap tangan terhadap Akil di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Rabu (2/10) sekitar pukul 22.00 WIB, penyidik berhasil menyita uang sekitar Rp 4 miliar. Uang tersebut terdiri dari 284.050 dollar Singapura dan 22 ribu dolar Amerika.

“Dan uang dalam travel bag biru dengan total Rp 1 miliar,” ujar Ketua KPK Abraham Samad saat konpers di Gedung KPK, Kamis (3/10). Samad menyebut jika ditotal secara keseluruhan uang itu berjumlah Rp 3 miliar dari Pilkada Gunung Mas dan Rp 1 miliar dari Pilkada Lebak.

Tidak selesai disitu, penyidik KPK kembali menggeledah rumah dinas Akil dan berhasil menemukan uang senilai Rp 2,7 miliar. Uang tersebut ditemukan di dalam dua tas yang berbeda.

Selain di rumah dinas, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil di Gedung MK, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dalam ruang kerja Akil, penyidik berhasil menyita Rp 500 juta.

“Nilainya lebih dari Rp 500 juta yang ditemukan di dua buah koper,” bisik sumber detikcom yang enggan disebutkan namanya. Uang itu kini diamankan KPK. Belum diketahui apakah uang itu terkait dengan Pilkada Lebak, Gunung Mas, atau kasus lainnya.

++++++++++++

Jum’at, 24 Januari 2014 | 10:54 WIB
Akil Pasang Tarif Miliaran Urus Sengketa

TEMPO.CO, Jakarta – Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar disebut tak hanya menerima duit suap dari Hambit Bintih, mantan Bupati Gunung Mas. Politikus Partai Golkar, Chairun Nisa mengatakan Akil juga dikabarkan mendapat uang dari beberapa pihak lain yang berperkara di MK terkait pemilihan kepala daerah.

“Seperti yang lain di Kota Palangkaraya itu kan Rp 2 miliar,” kata Nisa saat bersaksi untuk terdakwa Hambit Bintih-Cornelis Nalau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 23 Januari 2014.

Nisa mengatakan informasi soal duit Rp 2 miliar itu didapatnya dari rumor yang beredar. Salah satu yang memberikan informasi tersebut adalah Ketua Golkar Palangkaraya, Rusliansyah.

Tak hanya dari Palangkaraya, penasihat hukum Hambit, Imron Halimi, kemudian mengkonfirmasi soal uang suap untuk Akil terkait sengketa di daerah lainnya. “Pertemuan dengan Pak Hambit di Hotel Borobudur, apakah Saudara menyebutkan dari Barito Utara Rp 4 miliar atau Rp 5 miliar?” katanya.

Pertanyaan ini dibantah oleh anggota DPR tersebut. Menurut Nisa, dalam pertemuan dengan Hambit dan Cornelis di hotel tersebut, ia tak pernah menyebutkan soal Barito Utara. “Bupati yang terpilih pun saya tidak mengenalnya,” katanya.

Saat dimintai komentarnya terhadap kesaksian Nisa, Hambit membantah hal tersebut. Ia mengatakan Nisa memberitahukan perihal suap untuk Akil itu waktu ia meminta tarif Akil diturunkan. “Saya bilang bisa ditawar tidak, Bu. Jawab Ibu Nisa, Wali Kota (Palangka Raya) saja setor Rp 3 miliar, Barito Utara Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar,” katanya.

NUR ALFIYAH

++++

 

Senin, 16/06/2014 18:05 WIB

Dituntut Seumur Hidup, Akil Protes Tak Ada Hal yang Meringankannya

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Akil Mochtar merespon dengan nada tinggi tuntutan jaksa KPK yang memintanya dihukum seumur hidup. Eks Ketua MK ini protes jaksa sama sekali tidak memberikan satu pun hal yang meringankannya.

Akil tampak datar saja ketika jaksa membacakan tuntutan seumur hidup. Baru ketika persidangan usai dan dia berjalan keluar menuju ke kerumunan media, Akil seolah meluapkan perasaannya.

“Saya sama sekali tidak kaget. Kan sudah ada di pers. Tapi masa tidak ada hal yang meringankan,” kata Akil di PN Tipikor, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Jaksa KPK memang tidak memberikan satu pun poin meringankan untuk Akil. Penuntut umum menjabarkan sejumlah poin memberatkan.

“Paling nggak saya kan manusia, punya tanggungan keluarga. Masa saya juga tidak ada jasanya,” ujar Akil.

Jaksa memiliki sejumlah pertimbangan memberatkan dalam menuntut Akil. Poin pertama, korupsi yang dilakukan Akil dilakukan pada saat pemerintah tengah giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi. Kedua, Akil adalah seorang Ketua MK.

“MK, lembaga negara yang menjadi ujung tombak dan benteng bagi masyarakat mencari keadilan,” ujar Pulung.

Poin ketiga, aksi Akil telah meruntuhkan wibawa MK. “Dan diperlukan waktu lama untuk mengembalikan wibawa yang telah runtuh tersebut,” kata Pulung.

Lalu, jaksa juga menilai Akil selama di proses persidangan tidak kooperatif. “Terdakwa juga tidak menyesal atas perbuatannya,” kata Pulung.

 

++++

Akil Mochtar Minta Kewarganegaraan Dicabut

Akil Mochtar Minta Kewarganegaraan Dicabut  

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar membaca koran saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 16 Juni 2014. Akil Mochtar dituntut dengan hukuman seumur hidup dan denda sebesar Rp 10 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar meminta majelis hakim untuk menarik kewarganegaraannya. Hal ini terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pidana tambahan yang menuntut hak-hak Akil turut dicabut.

“Hukuman pidana tambahan demikian, yang mencabut hak-hak tertentu merupakan hukuman peninggalan kolonial,” kata Akil dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 23 Juni 2014. (Baca: Berkas Tuntutan Akil Tebalnya 2.153 Halaman)

Menurut Akil, tuntutan itu sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. 

“Yang mulia saya berharap terhadap pidana tambahan ini tidak saja dijatuhkan pencabutan hak memilih dan dipilih saja, melainkan juga dijatuhkan pencabutan terhadap kewarganegaraan saya selaku warga negara Indonesia,” ujar dia.

Akil menuturkan penambahan hukuman semacam itu, sama saja dengan membuat dirinya tidak berarti lagi bagi bangsa Indonesia. Hukuman semacam itu, kata Akil, merupakan hukuman yang mematikan hak sipil warga negara yang dijamin dalam UUD 45 Pasal 28 D ayat (1).

Dalam pleidoinya, Akil meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari segala tuntutan yang disampaikan jaksa pada persidangan pekan lalu. Dalam nota pembelaan yang terdiri dari 58 halaman tersebut, Akil juga meminta penuntut umum untuk mengembalikan seluruh harta kekayaannya yang tidak terbukti ada kaitannya dengan dakwaan yang ditujukan padanya.

Akil dituntut atas perbuatannya menerima suap saat menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Suap tersebut diduga terkait dengan pengurusan sengketa hasil pemilihan umum beberapa kepala daerah. 

Akil dituntut Pasal 12 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 6 ayat 2. Hukuman maksimal pasal-pasal tersebut adalah pidana seumur hidup. Kedua pasal itu mengancam hakim yang menerima hadiah, suap, atau gratifikasi dalam penanganan perkara. (Baca: Suap Akil, Wali Kota Palembang dan Istri Tersangka)

About these ads

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: