Mohamad Riza Chalid

Saudagar minyak . pemilik Kidzania dan Air Asia Indonesia

++++++

Artikel dari The Politics

Menelisik Mafia Minyak di Rezim SBY

Muhammad Riza Chalid
Bangun Fasilitas Rumah Sekelas Hotel bagi Guru Sekolah Al Jabr
Di kalangan pengusaha minyak, nama Muhammad Riza Chalid sangat disegani. Pemilik Global Energy Resources ini tak hanya mengelola bisnis minyak, namun juga pemilik tempat bermain anak-anak Kidzania yang berlokasi di Pacific Place, SCBD Jakarta Pusat. Pria yang akrab disapa Muh ini kabarnya cukuplow profile dan jarang disorot wartawan. Pria yang dikenal berjiwa sosial ini juga mendirikan sekolah Islam Internasional Al Jabr di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Istri Muh, Roestriana Adrianti Riza yang sering disapa Uchu Riza kabarnya juga sangat dekat dengan dunia pendidikan.
Untuk mengetahui lebih jauh sosok Muhammad Riza Chalid, The Politic menyambangi kediamannya yang berada di Jl Bango Raya No 14 Jakarta Selatan. Ternyata sosok pria keturunan Arab yang dikenal dengan nama Pak Muh ini memiliki 3 rumah yang berlokasi di Jl. Bango Raya Jakarta Selatan. Rumah di Jl. Bango No. 14 Jakarta Selatan hanya ditempati oleh istri, ibu, dan pembantu-pembantunya. Pagar beton yang tidak dicat yang cukup tinggi terlihat kokoh. Selain itu, pos security terlihat di sebelah dalam, dan untuk mengakses dari luar hanya ada tiga lubang yang tidak begitu lebar ukuran lengan tangan. Dari pantauan The Politic, rumah itu sangat rapi dan tertata dengan dihiasi tanaman hias dari bunga, palem, hingga rerumputan. Namun rumah bercat merah dengan lantai keramik itu terlihat sepi.
Rumah keduanya di Jl. Bango Raya No. 16 Jakarta Selatan digunakan untuk fasilitas tempat tinggal para pimpinan sekolah dan guru Sekolah Islam Al-Jabr. Rumah berlantai dua dengan warna dominan putih bergaya modern dan arsitekturnya hampir sekelas bangunan hotel ini tepat berdiri kokoh di depan Sekolah Islam Al-Jabr itu. “Itu mes untuk guru-guru tinggal,” ujar Ketua RT yang tidak mau disebutkan namanya. Menurut Ketua RT setempat, sosok Pak Muh jarang bergaul dengan warga sekitar dan sangat tertutup, sehingga tidak aneh jika warga sampai Ketua RT setempat pun tidak mengetahui tentang sosok Muhammad Riza Chalid.
Sedangkan rumah ketiganya yang terletak di Jl. Bango Raya No. 17 Jakarta Selatan dari pantauan The Politic terlihat tidak terurus. Temboknya berlumut, rumput-rumput liar tumbuh di pekarangan rumah hingga daun-daun kering berserakan di halaman menunjukkan rumah itu sudah lama tak berpenghuni.
Menurut security rumah Riza Chalid di Jalan Bango No. 14 yang didiami keluarganya, Muhammad Riza Chalid memiliki rumah baru yang terletak di kawasan Jl Wijaya. Jakarta Selatan. “Bapak jarang pulang ke sini, dia pulangnya ke rumah barunya. di Jl, Wijaya kalau nggak salah. Katanya sih belakang Mabes Polri,” tuturnya.
Tidak jauh dari kediaman Riza di Jln Bangau, terletak Sekolah Islam Al-Jabr yang didirikannya dan dikepalai oleh istri Muhammad Riza Chalid. Sekolah Islam ini berdiri sejak Juli 2010. Bahkan pembukaannya sempat dibuka oleh Menteri Agama Suryadharma Ali. Sekolah elit yang membuka kelas PAUD sampai SD Islam ini 24 jam full dijaga oleh security. Sekolah ini pun tidak kalah luasnya dengan rumahnya.
The Politic juga mendatangi Kidzania di Pacific Place. Menurut security di Kidzania, bisnis temapat bermaian anak-anak ini diurus oleh istri Riza. Sepengetahuan security yang tidak mau disebut namanya, Muhammad Riza Chalid juga memiliki perusahaan di kawasan Buncit Raya No. 49 Jakarta Selatan. “Kalau mau ketemu Bapak di kantornya saja di Buncit nomer 49,” tegasnya.
Mendapat informasi tersebut, The Politic langsung menyambangi alamat yang dimaksud. Sesampainya di tempat, security gedung yang tidak plang perusahaan kecuali bertuliskan 49 di atas sudut kanan gedung, menyangkal Muhammad Riza Chalid pemilik gedung itu. Menurut petugas Satpan di situ, gedung bernomor 49 ini milik PT Bima Palma Nugraha. “Wah tidak ada nama itu (Muhammad Riza Chalid, –red), gedung ini milik Pak Suswo, namanya PT Bima Palma Nugraha, bergerak di bidang kelapa sawit,” jelasnya kepada The Politic. Sopan
Foto: Istimewa.
Membangun image Pertamina sebagai perusahaan pelat merah yang bersih dari suap dan korupsi serta bebas dari campur tangan mafia minyak menjadi PR besar. Apalagi saat ini Indonesia masih menjadi negara pengimpor minyak dan belum bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Keberanian petinggi Negara untuk melawan neoliberalisme menjadi tantangan tersendiri. Lalu sejauh mana langkah Pertamina menghadapi campur tangan mafia minyak? Seperti apa konspirasi minyak yang terjadi di rezim SBY ini?
Posisi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak saat ini membuat banyak orang kesal. Keputusan pembatasan BBM bersubsidi pada Jumat, 4 Mei 2012 memang akhirnya hanya dilakukan di internal pemerintah saja dan tidak membatasi konsumsi premium dan solar untuk masyarakat luas berdasarkan kapasitas mesin mobil. Namun hal itu memberikan konsekuensi subsidi BBM tahun 2012 yang dipastikan akan jauh membengkak menjadi Rp 234,2 triliun dibandingkan anggaran di APBN Perubahan 2012 yang dianggarkan sebesar Rp 137,38 trilun. Perhitungan itu didasarkan pada asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 119 per barel, atau lebih tinggi dibandingkan patokan hitungan di APBNP sebesar USD 105 per barel.
Ironisnya, saat ini tingkat pengurasan cadangan minyak Indonesia ternyata sangat tinggi, mencapai delapan kali laju pengurasan di negara-negara penghasil minyak utama dunia, seperti Arab Saudi dan Libya. Sayangnya, meski Indonesia memiliki laju pengurasan minyak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara penghasil minyak dunia, ternyata pengurasan ini lebih banyak dilakukan perusahaan-perusahaan asing. Sementara itu, PT Pertamina (Persero), perusahaan BUMN minyak dan gas terbesar, belum bisa menjadi motor produksi minyak nasional. Menurut data dari Kementerian ESDM (2008) pada sektor hulu, hampir 85% minyak dan gas bumi kita dikuasai oleh asing. Sementara sisanya dikuasai konsorsium dengan perusahaan multinasional. Sekarang sudah hampir 85% minyak dan gas bumi kita dikuasai oleh asing.
Nasionalisasi. Masalah energi yang rumit dihadapi Indonesia saat ini, sangat bertolak belakang dengan kondisi yang dialami oleh Argentina. Keberanian Presiden Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner menasionalisasi secara sepihak perusahaan minyak YPF milik Repsol Spanyol, menunjukkan keberpihakan Cristina pada kepentingan bangsanya sendiri dan membuang jauh paham neoliberalisme. Ia dianggap sosok penjelmaan Evita Peron, istri Juan Peron, tokoh Argentina tahun 40 – 50-an, yang selain cantik, berpenampilan modis, tapi juga sangat pro terhadap kepentingan masyarakat miskin dan buruh.
Sejak operasional minyak dipegang oleh perusahaan asing, produksi minyak Argentina tak pernah naik padahal di sisi lain telah menghasilkan deviden besar untuk negara asing. Bahkan ketika rakyat Argentinamembutuhkan minyak, perusahaan asing di negerinya malah mengekspornya ke luar negeri. Sejak minyakArgentina dikuasai asing pada tahun 1992, impor BBM dan gas Argentina terus mengalami kenaikan hingga berkisar 150% per tahun dan memaksa negara mengeluarkan anggaran 9 miliar Dollar AS.
Keberanian Cristina melakukan langkah nasionalisasi banyak dikecam oleh negara-negara Eropa dan AS yang berhaluan kapitalis. Justru gerakan rakyat Spanyol yang sering disebut “Los Indignados” malah menyatakan dukungan terhadap langkah Argentina. Langkah Cristina menasionalisasikan perusahaan minyak Spanyol memang merupakan kerugian besar bagi negara-negara kapitalis. Pada dekade 90-an,Argentina termasuk negara terdepan dalam menerapkan kebijakan neoliberalisme di antara negara-negara Amerika Latin. Tapi sistem ekonomi tersebut telah menyebabkan kebangkrutan bagi Argentina pada 1999. Tindakan nasionalisasi minyak dipelopori oleh Arab Saudi pada 1974. Negara ini sebelumnya mengalami kemiskinan karena cadangan minyaknya dikuras oleh perusahaan minyak asal AS, Aramco (Arabian American Oil Company). Namun kini Arab Saudi makmur berkat kebijakan Raja Faisal yang melakukan nasionalisasi.
Lain halnya di Indonesia, yang masih erat dengan pengaruh mafia minyak yang sulit disentuh. Sejak era Ibnu Sutowo, mantan Direktur Utama Pertamina pertama kali, budaya serba korup mulai muncul karena Pertamina pada masa itu bagaikan negara-dalam negara. Pertamina pada masa itu seolah-olah merupakan cukong (penjamin keperluan dana) bagi tentara (militer), terutama para Jenderalnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mafia minyak ini kabarnya juga sudah dekat dengan keluarga Cendana hingga kini keluarga Cikeas.
Dalam buku Gurita Cikeas karya George Aditjondro, dari lingkaran keluarga besar SBY yang masuk ke sindikat perdagangan minyak bumi yang berbasis di Singapura adalah Erwin Sudjono (kakak ipar Ani Yudhoyono), Hartanto Edhie Wibowo, dan Ani Yudhoyono. Sedangkan dari kalangan pejabat masih tetap Purnomo Yusgiantoro, walaupun ia bukan lagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, mantan Menteri ESDM yang juga kader Demokrat, Elvita Legowo, Dirjen Migas di Kementerian ESDM, serta Hatta Rajasa yang kini duduk sebagai Menko Perekonomian. Hatta Rajasa juga diduga memiliki keterkaitan dengan bisnis pertambangan dan perminyakan. Ia pernah menjadi Presiden Direktur PT Arthindo Utama. Arthindo yang berdiri pada tahun 1982 memang turut dalam beberapa kegiatan hulu bidang energi terutama untuk proyek pemanfaatan dan pengolahan gas serta pembangkitan tenaga listrik (Power Plant). Sejumlah klien yang ditangani Arthindo antara lain PT Chevron Pacific Indonesia, PT Caltex Pacific Indonesia, Pertamina, dan sebagainya. Dalam buku tersebut menyebutkan jika sindikat itu menguasai ekspor impor minyak mentah dari Petral, anak perusahaan Pertamina, bekerja sama dengan Global Energy Resources yang dikuasai oleh Muhammad Riza Chalid.
Dugaan adanya mafia minyak membuat Pertamina dan anak usahanya Petral terus menuai sorotan banyak pihak. Seperti baru-baru ini terjadi pergantian direksi Pertamina oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan yang sempat menghebohkan dunia maya. Pergantian direksi Pertamina pada bulan April 2012 lalu merupakan pilihan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan sebagai proses pembentukan dream team di Pertamina untuk menjaga kekompakan sehingga bisa memaksimalkan kinerja BUMN. Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang mengajukan nama-nama direksi itu adalah Karen, kemudian nama-nama direksi tersebut diperiksa oleh Kementerian BUMN.
Kabar bahwa pergantian direksi Pertamina itu tak lepas dari campur tangan para mafia minyak menjadi pergunjingan di Twitter. Aksi Dahlan Iskan terkait Pertamina memang mengundang pertanyaan, sebelumnya ia sempat mengatakan akan membubarkan Petral, anak usaha Pertamina, namun tiba-tiba batal bahkan sekarang semakin eksis. Kabarnya, batalnya pembubaran Petral juga tak lepas dari sikap Dahlan Iskan yang mengalah terhadap mafia minyak. Sudah menjadi rahasia umum sejak dulu Petral memang disebut-sebut sebagai sarang korupsi puluhan triliun mulai dari jaman Orba era Soeharto hingga saat ini yang tidak pernah bisa disentuh.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD beberapa waktu lalu juga pernah menyebut empat institusi yang dinilai paling korup dan kolusi, dan nomor satu yang disebut PT Pertamina (Persero). Saat itu Mahfud MD menyatakan bahwa Pertamina memproduksi minyak yang dikirim ke luar negeri lalu dibeli lagi oleh Indonesia dengan harga mahal dan itu merupakan korupsi besar-besaran melalui jalur tidak langsung. Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh PT Pertamina dengan somasi, namun langkah somasi tersebut berakhir dengan damai.
Seperti diketahui Petral atau Pertamina Trading Energy Ltd adalah perseroan terbatas anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Saham Petral 99.83% dimiliki oleh PT. Pertamina dan 0,17% dimiliki oleh Direktur utama Petral Nawazir sesuai dengan UU/CO Hongkong. Petral bertugas untuk menjamin ketersediaan kebutuhan minyak Indonesia dengan cara membeli minyak dari luar negeri. Saat ini Petral memiliki 55 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra usaha terseleksi. Pengadaan minyak oleh Petral dilakukan secara tender terbuka. Namun Petral juga melakukan pengadaan minyak dengan pembelian langsung. Alasannya karena ada jenis minyak tertentu yang tidak dijual bebas atau pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dengan mekanisme tender terbuka.
Dugaan Mark Up. Pada tahun 2011 Petral membeli 266,42 juta barel minyak yang terdiri atas 65,74 juta barel minyak mentah dan 200,68 juta barel berupa produk. Harga rata-rata pembelian minyak oleh Petral adalah US$ 113,95 per barel untuk minyak mentah, US$ 118,50 untuk premium, US$ 123,70 untuk solar. Sehingga pembelian minyak Petral untuk minyak mentah sebesar US$ 7,4 miliar dan US$ 23,2 miliar untuk bensin/solar sehingga totalnya sebesar US$ 30,6 miliar atau setara dengan Rp. 275,5 triliun per tahun.
Kilang minyak yang terbatas membuat minyak mentah Indonesia dijual ke Singapura dan diolah oleh kilang minyak di sana. Kemudian Indonesia membeli lagi dengan harga impor petral yang dihitung dari standar harga MOPS + Alpha. MPOS (Mean of Platt Singapore) merupakan harga minyak standar Singapura. Menurut sumber harga minyak impor kita ternyata merupakan harga mark up mafia minyak. Kabarnya jika impor minyak kita dilakukan sesuai mekanisme pasar, Indonesia akan bisa menghemat 20% atau Rp 54 triliun/tahun.
Harga beli minyak mentah Petral sepanjang tahun 2011 rata-rata US$ 113.95/barel. Harga rata-rata minyak dunia jenis brent (yang paling tinggi kualitasnya) pada tahun 2011 adalah US$ 80-100/barel dan harga tertinggi US$ 124/barel. Menurut sumber, ada mark up harga oleh Petral minimal sebesar US$ 5 /barel dan jika diaudit lebih rinci mark up itu kabarnya bisa sampai USD 30/barel. Mafia minyak juga diduga mengatur untuk membeli minyak mentah dari Arab/Afrika, lalu diolah di kilang Singapura dan dari Singapura baru diekspor ke Indonesia.
Masih menurut sumber, jumlah uang yang cukup besar digunakan Petral untuk mengimpor minyak Rp 275,5 triliun per tahun tersebut tak pernah luput dari incaran mafia minyak. Sosok mafia minyak yang sering disebut-sebut mengendalikan Petral adalah Muhammad Riza Chalid yang diduga menguasai Petral selama puluhan tahun. Warga Negara Indonesia keturunan Arab ini dikabarkan sejak dulu dekat dengan keluarga Cendana yang saat ini juga dikabarkan dekat dengan SBY.
Lalu siapakah sosok Muhammad Riza Chalid? Kalangan pengusaha minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sebagai God Father bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapura, Muh Riza Chalid dijuluki “Gasoline God Father” dan kabarnya lebih separuh impor minyak RI dikuasai oleh Riza, pemilik Global Energy Resources yang menjadi induk dari 5 perusahaan yaitu Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Singapura dan terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak. Ke-5 perusahaan ini dikabarkan merupakan mitra utama Pertamina. Bahkan Riza diduga selalu menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia.
Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, nama mafia minyak Muhammad Riza Chalid yang disebut sebut merupakan kroni bisnis Pertamina sudah dikenal sejak era Soeharto. “Di lingkungan bisnis perminyakan, yang bersangkutan dikenal powerful. Pada kasus pengadaan minyak Zatappi, namanya terlibat, namun menghilang bersamaan dengan kandasnya penyelidikan di Kejakgung. Jika yang bersangkutan disebut sebagai mafia, itu disebabkan sosoknya yang powerful sehingga bisa mengatur berbagai transaksi. Yang terjadi adalah kita mencium bau kentut, tanpa bisa yakin sumbernya dari mana,” ujarnya.
Menanggapi kabar bahwa anggaran untuk membeli minyak impor lewat Petral tahun 2011 sebesar Rp 275,5 triliun diduga di-mark up, menurut Ichsanuddin Noorsy, Indonesia memang membutuhkan minyak mentah (crude oil) dan minyak olahan (oil product). Lifting minyak sekitar 930 ribu barel sementara bagianIndonesia hanya 700 ribu barel. Kebutuhannya sekitar 1.200 ribu barel, maka belanja minyak mentahnya sekitar 500 ribu barel. Pada minyak olahan juga begitu. Kapasitas kilang Indonesia hanya 690 ribu barel sementara konsumsi sekitar 1200 ribu barel. Jadi Indonesia mengimpor minyak olahan sekitar 450 ribu-500ribu barel. Keharusan impor itu terjadi setiap hari, sehingga bangsa Indonesia harus belanja energi keluar sekitar US $ 2-2,5 miliar per bulan atau US$ 30 miliar per tahun.
“Jika kita berasumsi bahwa transaksi itu mengeluarkan biaya (transaction cost) sebesar 2,5-5% saja, maka pihak-pihak yang dipercaya Pertamina atau Pemerintah untuk mengimpor mendapat kenikmatan US$1,5 miliar per tahun, atau US$ 125 juta per bulan atau US$ 4,2 juta per hari (Rp 40 miliar-red). Beberapa kalangan bahkan menyebutkan, kenikmatan per hari itu mencapai US$ 5-10 juta. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Pertamina bahkan menyebutkan bahwa Petral diaudit oleh auditor internasional. Tetapi beberapa pelaku industri perminyakan juga mengatakan, kalaupun mereka menggunakan tender, pengaturannya mudah saja. “Dari posisi inilah sulit membuktikan terjadinya mark-up, namun orang tahu ada kenikmatan sangat menggiurkan dari kehebatan Petral yang beroperasi di Singapura. Muncul pertanyaan, kenapa harus di Singapura? Katanya Good Corporate Governance…. Perusahaan berkelas internasional yang demikian hebat pun bisa melakukan transaksi dari Jakarta sepanjang niatnya memang jujur dan tidak mempunyai maksud memperkaya diri dan kelompok tertentu,” papar Ichsanuddin Noorsy.
Meski ada indikasi terjadi mark up, namun menurut Ichsanuddin Noorsy adalah sulitnya mencari auditor yang bisa kita percaya bahwa ada mark up US$ 5 per barel. “Saya kira isu pokoknya terletak pada para petinggi Indonesia mencium ada hal yang tidak sehat atas keberadaan Petral. Yang menarik, bau tidak sedap itu diperkuat dengan batalnya keinginan Menteri BUMN Dahlan Iskan melikuidasi Petral. Alih-alih melikuidasi, yang terjadi adalah Petral mengundang sejumlah media ke Singapura dan Garuda Indonesia tetap memesan pesawat Air Bus
Ditambahkan Ichsabuddi, ia sempat mendengar isu bahwa bertahannya Emirsyah Satar sebagai Dirut Garuda dan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina membuktikan kuatnya mafia tersebut.Penolakan Pertamina memindahkan kantor pusat Petral ke Jakarta menurut Ichsanuddin Noorsy sudah mencurigakan. “Justru kalau mau membuktikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jujur dan tanpa memberi keuntungan kepada penguasa, maka Petral harus pindah dan pola-pola transaksi diubah. Yang jelas, Pemerintah memang harus berhenti dari keihlasan menerima dikte perusahaan atau industri kartel perminyakan,” Tegas Ichanuddin.
Sementara di tempat terpisah pengamat ekonomi Fuad Bawazier mengatakan, bahwa SBY dekat dengan mafia minyak Muhammad Riza. “Sudah menjadi rahasia umum bahwa SBY dekat dengan mafia minyak Muhammad Riza Chalid. Setelah diangkat jadi Dirut Pertamina, Karen bebas melakukan transaksi pembelian minyak di Singapura karena lokasinya susah dikontrol. Yang jadi pertanyaan kenapa mesti dipindahkan? Saat Karen menjabat Dirut tahun 2009 Petral dipindahkan ke Singapura dan itu yang jadi pertanyaan. Dahlan sendiri sudah mental tidak bisa berbuat apa apa, buktinya dia pernah ngomong mau bubarkan Petral tapi ternyata tidak jadi,” tutur Fuad.
Untuk mengklarifikasi pemberitaan mengenai Petral tersebut, The Politic pada 4 Mei 2012 mendatangi Kantor Pusat Pertamina di Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Namun sayang Karen tidak ada di tempat. Menanggapi berita yang beredar di dunia maya, bahwa ada mark up di Petral, Mochamad Harun, VP Corporate Communications Pertamina, mengatakan berita yang beredar bisa jadi dilakukan oleh orang-orang yang kalah pada saat tender, apalagi tender di Petral dilakukan dengan ketat. Saat ini berkat kompetensi Petral, pada 2011 Pertamina bisa melakukan efisiensi impor BBM jenis premium dan solar sampai US$ 283 juta.
Sementara itu mantan anggota DPR RI sekaligus Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Ade Daud Nasution mengatakan, jika sosok Muhammad Riza Chalid jarang terlihat, karena lebih sering tinggal di Singapura, London, Kamboja, Korea atau Jepang. “Sebenarnya mengenai Petral itu kembali ke Menteri BUMN Dahlan Iskan kebijakannya seperti apa,” ujarnya.
Sementara itu, menurut juru bicara KPK Johan Budi, Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK memang pernah mendapat laporan soal impor minyak Petral yang saat ini sedang dalam tahap telaah di KPK, dan masih dalam tahap proses validasi.
The Politic juga menyambangi kantor Hatta Rajasa (1/5) di Gedung A.A Maramis II Lantai 4 Jakarta Pusat. Saat dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan keterlibatannya pada konspirasi bisnis dengan jaringan Global Energy Resources milik Muhammad Riza Chalid yang berbasis di Singapura, Hatta yang mengenakan jas biru dongker dengan celana panjang senada membantah dengan ekspresi santai sambil tersenyum. “Itu tidak benar. Kalau masalah dekat dengan Riza Chalid, terus kenapa kalau ada hubungan dekat. Ha….ha,” tuturnya singkat.
Untuk mengetahui jaringan bisnis Hatta Rajasa, yang dikabarkan memiliki bisnis minyak dan energi bergabung dengan Medco Energi, pihak Medco Energi membantah. Saat The Politic menyambangi kantor pusat Medco Energi di Jalan Jendral Sudirman Kav. 58 Lantai 53 Jakarta Pusat menemui humas The Energy Leony Lervyn, ia membantah dengan keras. “Saya benar-benar yakin beliau tidak ada kaitannya atau memiliki keterkaitan dengan perusahaan ini,” tuturnya. Saat ini bisnis minyak milik Hatta Rajasa ditangani oleh putranya M. Reza Ihsan Rajasa yang menjabat Direktur Utama PT Arthindo Utama.
Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi saat diminta tanggapannya mengenai dugaan SBY terlibat dengan mafia minyak Muhammad Riza Chalid untuk mengumpulkan dana Pemilu 2014 hingga berita ini diturunkan belum ada komentar apapun. Menurut Eko, salah satu staf Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi sempat membaca permintaan tanggapan yang dilayangkan The Politic via fax namun hingga kini tidak memberikan komentar . Ekawati, Amir, Jojo
Sumber: Tabloid The Politic Edisi 15

++++++
RI Sulit Bangun Kilang Minyak Baru, Karena Ditentang Mafia Minyak

About these ads

Post a Comment

Required fields are marked *

*
*

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: